TUGAS EKO ISLAM thn akademik 2011/2012

Tugas kebijakan fiskal Islam dalam konteks NKRI maksimal 1 halaman spasi satu.

Di kirim di blog hari ini juga maksimal pkl 15.00 WIB.

10 responses to this post.

  1. Posted by Nyositha Dwiarinie Citra Yekti on Mei 21, 2012 at 6:30 am

    TUGAS EKONOMI ISLAM
    Pendapat / Wacana / ide tentang konsep kebijakan fiskal islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
    SUMBER :
    • Dede Nurohman. Kebijakan Fiskal Indonesia. Jurnal AHKAM, Volume 9, Nomor 2, November 2007 : 140-150 diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pkl.14.05
    • Republika One diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pkl.14.10
    • Karim, Adiwarman .A. Ekonomi Makro Islami. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007. Diakses pada tanggal 15 Mei 2012 pkl. 19.01
    http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya diakses pada tanggal 15 mei 2012 pkl.19.09
    http://asyukri.wordpress.com/2009/05/27/implementasi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-islam/999999 diakses pada tanggal 15 mei 2012 pkl.19.31
    Oleh : 1. Nyositha Dwiarinie Citra Yekti 0702010032
    2. Mulyani Henni S 1002010048
    3. Rina Susanti 0902010036
    4. Lia Lusiana 1002010008
    Dengan menerapkan ideologi Islam dalam bernegara kebijakan-kebijakan ekonomi dapat berjalan lancar tanpa ada gannguan teknis yang menghalangi. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Islam mencapai 80% dapat dengan mudah menerapkan ideologi Islam dalam perekonomiannya. Prioritas tujuan kebijakan fiskal negara Indonesia, menurut kacamata para pakar perekonomian Islam adalah pembentukan modal yang digunakan untuk pelayanan dan kebutuhan sosial masyarakat yang mendasar yang meliputi dua aspek : a) pelayanan sosial yang bersifat membantu menanggulangi kesulitan hidup manusia yang disebabkan oleh gejala alam, peperangan dan kelaparan; dan b) pelayanan sosial yang bersifat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Kesemuanya ini mengacu pada satu kehendak al-Syari’; memelihara dan menjaga esensi kemanusiannya.Penetapan pajak dan zakat tidak lagi dipermasalahkan. Keduanya merupakan alat untuk menggali pendapatan yang akan diredistribusi ulang guna menyediakan pelayanan sosial yang lebih luas. Kejelasan kedua posisi secara Yuridis di Indonesia memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk mengaplikasikannya secara lebih efektif dalam rangka mempercepat munculnya kesejahteraan masyarakat.
    Penjabaran mengenai posisi zakat dan pajak dalam kerangka kebijakan fiskal yang islami, akan dapat memberikan keseimbangan bagi stabilitas perekonomian negara dan meningkatkan pembangunan perekonomian yang menjadi tujuannya. Keadaan ini akan ditandai dengan meningkatnya laju investasi, memperluas kesempatan kerja, ketahanan dari pengaruh perekonomian makro, dan meningkatkan distribusi pendapatan nasioanal. Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (Undang-undang dalam ekonomi modern). Dalam konteks ekonomi modern pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada publics goods dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorongan pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutuan pajak tersebut diperbolehkan dalam Islam maka kaidahnya harus berdasarkan pada kaidah a’dalah dan kaidah dharurah yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sektor pendapatan lainnya.
    Di Negara Indonesia kebijkan fiskal diwujudkan dengan pelaksanaan pajak. Pajak dikedepankan dari zakat. Pajak diatur sedemikian rupa melalui undang-undang perpajakan. Sementara zakat dianggap sebgai hukum konvensional yang hanya mengikat golongan Islam saja. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator atas pelaksananya. Implikasi yang muncul dari keadaan ini adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah dan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada golongan miskin. Karena pajak harus dibayarkan oleh semua warga negara. Sementara zakat hanya diwajibkan oleh golongan yang mempunyai kekayaan saja. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengubah tariff zakat yang memang sudah ditentukan oleh syariah, akan tetapi pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang dengan nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Sebagai contoh mengenai fleksibelitas.
    Pemanfaatan sumber daya alam menempati posisi puncak dalam penggalian pendapatan negara dibandingkan dengan pajak dan pinjaman. Indonesia memiliki potensi besar dalam kekayaan alam. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia tidak serumit di negara-negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Namun pada kenyataannya Indonesia masih belum mampu mengelolanya secara efektif dan efisien sehingga dampak dari kenyataan ini adalah kebijkan fiskal pemerintah Indonesia seakan kehabisan akal. Pemerintah hanya dapat menanggulanginya dengan menaikkan pajak dan harga-harga. Yang tentu saja sungguh memprihatinkan.
    Kecacatan moral menjadi penyebab dominan kerapuhan perekonomian Indonesia. Munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sangat mengganggu tujuan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemasukan pendapatan yang diperoleh melalui kebijakan fiskal tidak dapat digunakan untuk mengatur sendi-sendi penyeimbang kegiatan ekonomi. Tetapi digerogoti oleh para koruptor. Problem moral di Indonesia dapat diatasi dengan memahami nilai-nilai dan prinsip perekonomian Islam. Karena infiltrasi ideologi kapitalis dalam perekonomian Indonesia telah memberikan peluang-peluang kearah kebebasan dan ketakterbatasan tindakan berekonomi masyarakat. Sementara ideologi perekonomian Islam membangun pondasi awalnya dengan landasan etika.

  2. Posted by Nur Itsna W on Mei 21, 2012 at 6:35 am

    NAMA :
    1. NUR ITSNA WIJAYANTI (0902010021)
    2. WIWIT MURFITRIANA (0902010035)
    3. RADEN TIKA DESTIANA (0902010048)
    4. ACHMAD MUSTOFA (0902010040)
    5. BAYU ADI PRASETYO (0802010044)
    PRODI : MANAJEMEN SI / VI
    HARI,TANGGAL : SENIN, 21 Mei 2012
    WAKTU : 12.50 WIB
    WEB :
    • www. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20216/4/Chapter%20I.pdf
    http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=konsep+kebijakan+fiskal+dalam+NKRI&source=web&cd=9&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdpd.go.id%2Fnewdpd%2Fwp-content%2Fuploads%2Flegislasi_pertimbangan_anggaran_20100421_1203052.doc&ei=jXayT_vmEc2rrAeixOmIBA&usg=AFQjCNGEI65d-7CgcRUDtH5W6fWGWmDABQ&cad=rja
    http://www.hharryazharazis.com/detail/302/.cnet

    EKONOMI ISLAM
    “KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM NKRI”

    Gagasan/ ide untuk dengan sengaja mengubah – ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah tersebut yang kita kenal sebagai kebijakan fiscal. Kebijkaan Fiskal didasarkan pada pemikiran bahwa “pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindkan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan “ (Suparmoko: 1986)
    Kebijakan Fiskal Atau disebut sebagai kebijakan stabilitas dan pembangunan adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestaiblan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki (John F.Doe : 1968). Secara keseluruhan kebijkan moneter dan kebijakan fiscal (terkait dengan APBN akan mempengaruhi sisi permintaan (demand, side) sementara kebijakan sektoral (Departemen Teknis) akan mempengaruhi sisi penawaran (Supply Side) dari perekonomian.
    Kebijakan yang diterapkan secara bersamaan dapat saja memberikan pengaruh yang saling bertentangan, sehingga saling memperlemah ( benturan kebijakan atau policy conflict).
    Indicator kebijakan fiscal memiliki peranan yang penting, karena berfungsi sebagai kompas penunjuk arah, apakah kebijakan yang diambil mengarah pada pencapaian sasaran atau tidak, sekaligus sebagai alat pengukur sejauhmana hasil dari kebijakan moneter yang diambil.
    Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
    Kebijakan fiscal juga sangat terkait dengan perkembangan ekonomi makro, baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak mentah, produksi minyak serta nilai tukar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

  3. Posted by cici filyani on Mei 21, 2012 at 6:44 am

    Pendapat Tentang Kebijakan Fiskal
    Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
    Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
    (http://gustinkartika.blogspot.com/p/pendapat-tentang-kebijakan-moneter.html pukul 20.10)

    Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
    (http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya pukul 20.20)
    Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
    • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
    • Pola persebaran sumber daya
    • Distribusi pendapatan
    (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal pukul 20.25)

    Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia, hal ini terkait dengan APBN ( Anggara Pendapatan dan Belanja Negara).
    Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain .
    Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    (http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2105265-pengertian-kebijakan-fiskal/ pukul 20.33)

  4. Posted by Eirayne visit Mesazelldiars on Mei 21, 2012 at 6:47 am

    KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
    Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.Untuk anggaran belanja Negara sendiri terdiri dari :
    1. Penerimaan atas pajak
    2. Pengeluaran pemerintah (government expenditure)
    3. Transfer pemerintah, yang contohnya seperti pemberian beasiswa atau bantuan – bantuan, yang balas jasanya tidak secara langsung diterima oleh pemerintah.
    Factor utama dari kebijakan fiscal sendiri adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang jika tingkat dan komposisi dari kedua factor ini berubah akan mempengaruhi vaiable-variable seperti
    • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
    • Pola persebaran sumber daya
    • Distribusi pendapatan
    Di Indonesia ini, selain Tax cut (kasinambungan beban pajak) dan Spending increase (kenaikan belanja pemerintah), ada lagi bentuk- bentuk lain dari kebijakan fiscal.
    Salah satu contohnya adalah BLT (bantuan langsung tunai), tidak sesederhana seperti yang terlihat, sebetulnya penggunaan metode BLT itu memiliki tujuan tersendiri dari pemerintah. Tentu saja goal akhirnya untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dan juga mensejahterakan rakyatnya. Dari BLT ini sesungguhnya pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lalu akan berdampak pada pemningkatan kemampuan membeli dan maka permintaan akan meningkat, yang akhirnya tercapailah tujuan utamanya, yaitu memper baiki perekonomian Indonesia
    Selain itu kostumisasi APBN oleh pemerintah dengan contoh deficit financing, yaitu anggaran dengan menetapkan pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Waktu jaman Bung Karno metode ini pernah dilakukan dengan cara banyak meminjam uang kepada bank Indonesia sampai terjadi hyperinflasi. Setelah itu untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang rakyat, namun sayangnya tidakj cukup. Sehingga hutan luar negeri pun harus ditempuh. Maka cara ini dinilai tidak efektif. Tapi itu di Indonesia, karena waktu pernah amerika mengaplikasikan cara ini pada proyek Tenesse Valley nya berhasil. Meskipun pengeluaran pemerintah bertambah, tapi pendapatan masyarakat juga naik, sehingga yang terjadi adalah pendorongan kegiatan ekonomi menjadi lebih bergairah.

    Referensi : http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-kebijakan-fiskal.html
    Posted by Andisa Rahmi Maulina at 16:18

    kelompok :
    Anisa Akhyas MP (0902010008)
    Elsa Nurida (0902010037)
    Eirayne Visit M (0902010054)
    Nur Iftiani (0902010064)
    Diyah Tri Utami (0902010065)

  5. Posted by titik ardiati on Mei 21, 2012 at 6:50 am

    TUGAS EKONOMI ISLAM.
    Pendapat / Wacana / ide tentang konsep kebijakan fiskal islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:

    Menurut Hidayatul Muttaqin. Dari politik ekonomi ini (kebijakan fiskal) dapat dijabarkan arah kebijakan fiskal Islam sebagai berikut:
    a. Negara Islam melihat permasalahan kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara.
    b. Negara Islam menempatkan masalah kemiskinan sebagai masalah ekonomi yang krusial dan mendesak untuk dipecahkan.
    c. Kebijakan untuk memecahkan masalah kemiskinan secara langsung diarahkan kepada individu, yakni setiap warga negara yang masuk katagori miskin.
    d. Kebijakan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial.
    e. Negara memahami bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan kekayaan yang dimilikinya asalkan diperoleh dengan jalan yang dibenarkan syara Karena itu, negara Islam melakukan intervensi dengan tujuan mendorong warga masyarakat memperoleh kekayaan yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya secara sesuai dengan kemampuan warga itu sendiri.
    f. Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi
    g. Negara harus mampu menjalankan politik pertanian dan politik industri yang sesuai tuntutan syara untuk mencapai kemandirian ekonomi
    h. Negara Islam wajib mengadakan fasilitas umum dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai kepentingan dan urusan masyarakat terpenuhi dengan lancar.
    i. Agar pejabat dan aparatur negara (termasuk tenaga ahli yang dikontrak pemerintah) dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga supaya kewenangan yang mereka miliki tidak disimpangkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, maka negara wajib memberikan santunan dan gaji yang layak kepada mereka
    http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/01/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/
    selasa,15 mei 2012 jam 19.46

    Menurut Metwalley, setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan fiskal dalam ekonomi islam, yaitu:
    a. Islam menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak beredar diantara orang-orang kaya saja”. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama dalam memperoleh kekayaan.
    b. Islam melarang pembayaran bunga (riba). Hal ini berarti islam tidak dapat memanipulasi tngkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang.
    c. Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin.
    http://hendrakholid.net/blog/2009/10/22/peranan-pajak-dalam-kebijakan-fiskal/ selasa 15 mei 2012 jam 20.15
    NAMA :
    TITIK ARDIATI 0902010007
    ESTY PURWANDANI 0902010016
    RATNA SENTIKA LELASARI 0902010003
    IKA PURWANINGSIH 1002010025
    SUSI MARRIFAH 0802010046

  6. Posted by Ali Nuraeni on Mei 21, 2012 at 7:25 am

    Kelompok:
    ArifWidodo 0902010009
    Anggoro T.K 0902010019
    NurFitriyani 0902010028
    Prasetiyo 0902010034
    Ali Nuraeni 0902010050

    Sumber : http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24860:kebijakan-fiskal-islam&catid=165:ekonomi-bisnis-dan-keuangan-syariah&Itemid=204
    Tgl 14 mei 2012 jam 16.30

    SYARIAH – EKONOMI, BISNIS DAN KEUANGAN SYARIAH

    Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat baru muncul pada tahun 1930-an. Sebelum tahun tersebut, pemerintah negara-negara Kapitalis, hanya menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sedangkan pengeluaran pemerintah hanya dijadikan sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tanpa melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional baik secara mikro maupun makro.
    Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara (Daulah Islamiyah) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Bentuk kewajiban negara atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal, disamping penegakkan syari’at lainnya oleh negara seperti syari’at yang mengatur mekanisme dan transaksi ekonomi (cara-cara memperoleh harta dan mengembangkannya atau investasi, membelanjakan harta atau konsumsi), penerapan sanksi (uqubat) atas pelanggaran hukum, dan penegakkan keamanan yang akan mengayomi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancer.
    Kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (as siyasatu al iqtishadi) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/ basic needs) perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya.
    Jika suatu badan usaha ataupun sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak boleh dimiliki oleh individu dan bebas diperjualbelikan. Tidak aneh jika tambang minyak dan gas bumi, tambang emas dan tembaga, separuh hutan Indonesia (pada masa Orba hingga sekarang) dikuasai oleh beberapa konglomerat, sehingga kekayaan alam Indonesia yang merupakan bagian dari pemilikan umum tersebut jatuh manfaatnya ke tangan segelintir individu saja. Akibatnya rakyat tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari kekayaan alam anugerah Tuhan tersebut melainkan kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
    Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari hasil production sharing (bagi hasil) yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan yang diperoleh individu yang memiliki pertambangan tersebut. Dan kalaupun negara ingin mendapatkan kekayaan dari pertambangan maka negara harus mendirikan badan usaha yang menggali pertambangan tersebut ataupun mengolahnya menjadi barang yang sudah jadi seperti Pertamina dan PT Timah. Akan tetapi inipun bukan sebagai bagian dari pemilikan umum, namun hanya merupakan milik negara yang sewaktu-waktu oleh negara dapat dijual kepada swasta ataupun kepada asing.

  7. Posted by Sulistyo Pratomo on Mei 21, 2012 at 8:05 am

    ‘Pendapat Tentang Kebijakan Moneter, Fiskal, Suku Bunga, dan Perpajakan”

    Dalam kondisi booming, pemerintah perlu turun tangan untuk mengerem aktifitas ekonomi agar tidak terjerumus pada ekonomi kepanasan (overheating) yang akan berdampak pada naiknya laju inflasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal ataupun kombinasi dari keduanya. Melalui kebijakan moneter,overheating ekonomi bisa diatasi dengan cara memperketat jumlah uang beredar melaui misalnya kenaikansuku bunga. Pemerintah, pada sisi lain juga bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal dimana dampaknya bisa lebih bersifat langsung dengan cara menurunkan belanja negara atau menaikkan pajak.
    Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Caranya antara lain : penyerapan likuiditas melalui lelang SBI, operasi pasar terbuka pemerintah, dsb.
    Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
    Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yangdapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional dan tingkat kesempatan kerja.

    http://gustinkartika.blogspot.com/p/pendapat-tentang-kebijakan-moneter.html
    “Selasa, 15-05-2012, jam 22:40”

    Nama : 1. Alif Muntoha ( 0802010005 )
    2. Didi Irianto ( 0802010007 )
    3. Setia Aji ( 0802010012 )
    4. Sulistyo Pratomo ( 0802010036 )
    5. Rizky Aditya Yuniarto ( 0802010047 )

  8. Posted by SABRINA on Mei 21, 2012 at 8:05 am

    KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM KONTEKS NKRI

    Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.
    Untuk anggaran belanja Negara sendiri terdiri dari :
    1. Penerimaan atas pajak
    2. Pengeluaran pemerintah (government expenditure)
    3. Transfer pemerintah, yang contohnya seperti pemberian beasiswa atau bantuan – bantuan, yang balas jasanya tidak secara langsung diterima oleh pemerintah.
    Di Indonesia ini, selain Tax cut (kasinambungan beban pajak) dan Spending increase (kenaikan belanja pemerintah), ada lagi bentuk- bentuk lain dari kebijakan fiscal. Salah satu contohnya adalah BLT (bantuan langsung tunai), Contoh lainnya juga bisa proyek-proyek yang diadakan pemerintah. Misalnya, proyek membangun jalan raya. Selain itu kostumisasi APBN oleh pemerintah dengan contoh deficit financing, yaitu anggaran dengan menetapkan pengeluaran lebih besar dari penerimaan.
    Dalam fiskal ekonomi islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin.

    Sumber:
    http://andisarahmimaulina.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-di-indonesia.html
    http://zanikhan.multiply.com/journal/item/2279

    KOMENTAR KELOMPOK :
    Kebijakan fiskal dalam ekonomi islam dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam system pajak atau dalam pembelanjaan. Dengan
    tujuan tercapainya kesejahteraan dengan memandang kebutuhan spiritual manusia. Dalam ekonomi islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Ekonomi islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam.

    NAMA KELOMPOK : SABRINA 0902010001, ANIS R 0902010014, SITI N MASRIFAH 0902010022, KHOIRUNNISA A 0902010027

  9. Posted by fatoer rohman on Mei 21, 2012 at 8:10 am

    TUGAS EKONOMI ISLAM
    SUMBER :
    • file://localhost/K:/New%20Folder/KEBIJAKAN%20FISKAL%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ISLAM%20%20the%20other%20worldside%20of%20education,%20business,%20marketing,%20development%20economics,%20and%20religion!.htm
    http://putracenter.net/2008/12/11/kebijakan-fiskal-pemerintah-indonesia/ _ 21 MEI 2012 JAM 14.05 WIB
    • (http://athidanalyst.blogspot.com/2009/05/kebijakan-fiskal-dan-anggaran belanja.html_11.10PM(16.05.2012)
    Nama :
    1. Aris Munandar 0602010077
    2. Nur Fatkhur R 0602010071
    3. Linda Amelia 0802030059
    4. Saeful M 0802030062
    5. Windhi Rastra P 0902010038

    KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN BELANJA ISLAM dalam NKRI
    Beban Utang Meningkat. Ketika krisis mulai melanda Indonesia pada pertengahan 1997 kondisi keuangan negara kita sebenarnya tidak terlalu buruk. Pada tahun 1996 APBN (menurut cara pembukuan GFS yang sejak 2000 kita pakai) surplus sebesar 1,9% dari PDB, hutang Pemerintah dengan luar negeri adalah USD 55,3 milyar atau sekitar 24% dari PDB sedangkan hutang dalam negeri tidak ada. Realisasi APBN 1997 sampai dengan Semester I juga baik. Surplus anggaran setengah tahun itu mencapai 1,8% dari PDB dan hutang pemerintah tidak banyak berubah. Krisis mengubah itu semua. Defisit anggaran serta merta membengkak dan hutang Pemerintah meningkat tajam. Pada tahun 1998, tahun yang paling kelabu dalam krisis, Indonesia mengalami kombinasi dua penyakit ekonomi yang paling fatal: sektor riil yang macet dan hiperinflasi. Tahun itu PDB kita anjlok dengan sekitar 13%, inflasi mencapai sekiktar 78% dengan harga makanan meningkat lebih dari dua kali lipat, kurs melonjak-lonjak tak menentu dan serta merta anggaran negara berubah dari surplus menjadi defisit 1,7% dari PDB. Pada tahun 2000, sewaktu proses rekapitalisasi perbankan rampung, utang Pemerintah mencapai Rp 1.226,1 triliun (setara USD 60,8 miliar pada waktu itu) atau sekitar 96 % dari PDB. Melonjaknya beban utang ini hampir seluruhnya karena timbulnya utang dalam negeri dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari upaya kita untuk menyelamatkan sektor perbankan yang berantakan dilanda krisis. Jumlah utang dalam negeri sebesar Rp 643 triliun itu merupakan akumulasi dari biaya yang timbul dari tiga kebijakan pokok untuk menopang perbankan nasional selama krisis. Ketiga kebijakan tersebut dilaksanakan secara hampir berurutan sejalan dengan tahap perkembangan krisis.
    Pengertian
    Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau disinsentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. jadi, kebijakan fiskal islami adalah suatu kebijakan yang mengatur pengeluaran, dan penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan.
    Kebijakan Pengeluaran
    Al Qur’an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Contohnya adalah Zakat, kegiatan ini tidak diserahkan pada kekuasaan kepala negara, juga tidak pada apa yang disebut kehendak perundang-undangan modern. Zakat dimaksudkan untuk kaum miskin(fukara) muslimin, golongan miskin di kalangan orang asing yang menetap(masakin), untuk merebut hati mereka(yaitu mereka yang direbut hatinya agar membantu kaum muslimin, mereka yang direbut hatinya agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin, mereka yang direbut hatinya agar memeluk agama Islam, mereka akan membujuk rakyat dan suku mereka bersama-sama memeluk agama Islam), membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang dijalan Allah(mujtahid), dan untuk para musafir. Seperti tercantum dalam Al Qur’an Q.S, At Taubah, 9:60.
    Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah Islam
    Dari penjelasan mengenai struktur APBN dan kebijakan yang dilakukan di zaman pemerintahan Islam, dapat dilihat instrumen kebijakan fiskalnya, yaitu:
    1. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja: Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, Rasulullah SAW melakukan kebijakan sebagai berikut:
    a. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar: Rasulullah SAW menginstruksikan bahwa setiap orng Anshar bertanggung jawab terhadap saudara Muhajirinnya. Dengan cara ini terjadilah distribusi pendapatan yang juga meningkatkan Permintaan Agregatif (AD) di Madinah;
    b. Kerjasama kaum Muhajirin dengan Anshar: Kaum Anshar yang memiliki tanah pertanian, perkebunan, dan tabungan melakukan kerjasama dengan Muhajirin yang membutuhkan pekerjaan. Adanya kerjasama ini berarti menciptakan lapangan pekerjaan dan terjadi perluasan produksi serta fasilitas perdagangan. Dengan kata lain terjadi peningkatan produksi secara total, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan modal;
    2. Kebijakan Pajak: Dengan adanya kebijakan pajak terhadap masing-masing usaha akan menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi dan penurunan AD dan AS, pajak (khususnya Khums) mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi;
    3. Anggaran: Dengan mengatur APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan, maka tidak akan terjadi deficit. Bahkan akan terjadi surplus seperti yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin;
    4. Kebijakan Fiskal Khusus: Pada masa Rasulullah SAW ada beberapa kebijakan fiskal khusus untuk pengeluaran negara yaitu:
    a. Meminta bantuan dari kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah;
    b. Meminjam peralatan dari kaum non muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila alat tersebut rusak, tanpa harus menyewanya;

  10. Posted by SABRINA on Mei 21, 2012 at 8:19 am

    KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM KONTEKS NKRI

    Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merelisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan kebijakan fiscal tersebut memiliki dua instrument, pertama : kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, kedua : kebijakan belanja. Kedua instrument tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiscal adalah bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter.
    Kebijakan fiscal akan sangat tergantung pada dua instrument tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiscal antara satu negara dengan negara lainnya akan sangat berbeda. Ketidaksamaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggi misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.
    Dalam fiskal ekonomi islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin.
    http://zanikhan.multiply.com/journal/item/2279
    http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kebijakan+fiskal+islam+indonesia&source=web&cd=4&ved=0CFAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimages.pengantarekonomiis.multiply.multiplycontent.com%2Fattachment%2F0%2FSzFN1wooCjsAAFJqxXA1%2FStrategi%2520dan%2520Kebijakan%2520Pengembangan%2520Ekonomi%2520Islam%2520di%2520Indonesia.doc%3Fkey%3Dpengantarekonomiis%3Ajournal%3A13%26nmid%3D305676584&ei=w_i5T_7-HcWqrAfyurjMBw&usg=AFQjCNGKPNBw055Kq6U6b0kY2K_fybHl3w&cad=rja

    KOMENTAR KELOMPOK :
    Kebijakan fiskal dalam ekonomi islam dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam system pajak atau dalam pembelanjaan. Dengan tujuan tercapainya kesejahteraan dengan memandang kebutuhan spiritual manusia. Dalam ekonomi islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Ekonomi islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam.

    NAMA KELOMPOK : SABRINA 0902010001, ANIS R 0902010014, SITI N MASRIFAH 0902010022, KHOIRUNNISA A 0902010027

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: