Tugas kuliah : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Tugas kelompok BLK

1 kelp 2 org

Mencari jurnal/artikel ttg bank. (jumlah halm bebas)

Kirim ( cukup ringkasan  ms word 1 halm ) ke blog  ini

Jurnal tdk boleh sama persis

Jika ada yg sama persis, yg dinilai yg masuk blog lebig dulu

Presentasi tugas setelah UTS/mid semester

About these ads

28 responses to this post.

  1. Posted by nissa on Maret 29, 2010 at 12:24 pm

    Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia

    Belum lepas dari ingatan kita ketika krisis 1997 memporakporandakan hampir seluruh sendi perekonomian Indonesia. Krisis keuangan Asia atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Krisis Moneter (krismon) itu, berawal di Thailand pada bulan Juli. Krisis ini membawa dampak yang sangat besar terhadap nilai tukar, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia.

    Hingga Juli 1997 itu, hampir semua pihak mengamini bahwa Indonesia sangat kecil kemungkinannya untuk terimbas krisis. Bayangkan saja, waktu itu fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan tingkat inflasi yang rendah, surplus perdagangan mencapai lebih dari USD900 juta, cadangan devisa yang sangat besar, lebih dari USD20 milyar, dan sektor perbankan dengan kinerja yang sangat baik.

    Tapi siapa sangka sebulan setelah itu ekonomi kita terkena imbasnya juga. Gejolak diawali dengan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap USD. Akibatnya, banyak bank mulai ditimpa kerugian, terutama bank yang punya pinjaman dalam mata uang asing dan tidak melakukan lindung nilai atas pinjamannya. Gejolak kurs yang ditambah dengan pemburukan arus kas bank-bank menyebabkan bank menghadapi kesulitan likuiditas. Masalah likuiditas ini mengakibatkan bank kehilangan kepercayaan sehingga masyarakat ramai-ramai menarik uangnya secara besar-besaran dari bank. Puluhan bank harus ditutup dengan konsekuensi perekonomian bisa lumpuh total. Oleh karena itu, upaya penyelamatan adalah pilihan yang diambil ketika itu. Namun ongkos yang harus dibayar juga tidak sedikit karena jumlah bank yang harus diselamatkan juga banyak.

    Berangkat dari pengalaman krisis 1997 itulah, manakala krisis global melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Pemerintah dan BI proaktif melakukan tindakan pencegahan. Beberapa ketentuan perbankan direlaksasi untuk menghindari runtuhnya sistem keuangan dan perbankan. Tindakan ini dilakukan agar dana nasabah di bank aman sehingga masyarakat tidak perlu benbondong-bongdong ke bank menarik dananya. Hasilnya, rush tidak terjadi, sistem perbankan tetap aman dan perekonomian bisa terbebas dari ancaman krisis. Memang ada ongkos dari tindakan itu, namun pastinya tidak akan sebesar bila krisis global sampai menghantam ekonomi Indonesia.

    Penerbitan buku “Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan” ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai duduk soal diambilnya kebijakan penyelamatan perbankan ketika terjadi krisis global 2008 lalu. Latar belakang, kronologi kebijakan hingga upaya penyelamatan sistem perbankan diangkat dalam buku ini.

    Dilandasi komitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya penyelamatan sistem perbankan ketika itu.

  2. Posted by khoirunnisa assaadah on Maret 29, 2010 at 12:42 pm

    PENGARUH NILAI TUKAR DAN TINGKAT SUKU BUNGA SERTIVIKAT BANK INDONESIA (SBI) TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (ISHG)

    Oleh: Mozes Tomasila, S.E.,M.Si

    ABSTRAC

    IHSG represent of height enthusiasm investor to inculcate capital in Indonesia. IHSG very influenced by height interest rate and exchange rate of rupiah to foreign exchange. From result analysis by interest rate or (SBI) have an effect on significant to IHSG, where log time in applying of interest rate that is fluctuate interest rate will be felt influence to IHSG fastest after 15 week or quickest about four months later.

    di peroleh dari http://jurnalpeluang.blogspot.com/2008/01/pengaruh-nilai-tukar-dan-tingkat-suku.html

    kelompok :: KHOIRUNNISA ASSAADAH (0902010027) & SABRINA (0902010001)

  3. EKONOMI RAKYAT, PERBANKAN ETIK, DAN KRISIS MONETER 1997/1998

    PERANAN EKONOMI RAKYAT

    Buku Mystery of Capital karangan ekonom Peru Hernando de Soto yang terbit tahun 2000, selama tahun 2000-2001 diulas secara luas di kalangan internasional tetapi rupanya tidak cukup mendapat perhatian di Indonesia. Buku ini menyingkap ”rahasia” kemiskinan di negara-negara berkembang, dan menerangkan mengapa (sistem ekonomi) kapitalisme yang memenangkan perang melawan sosialisme di dunia Barat, ”membangkrutkan” Soviet UNI tahun 1991, tidak berkembang atau akan selalu gagal berkembang di negara-negara miskin seperti Peru atau Indonesia.
    Adapun alasan utama kapitalisme (akan) gagal di dunia ketiga adalah bahwa sistem ekonomi modern ini baru menyentuh sebagian kecil perekonomian, sedangkan sebagian besar yang merupakan sektor ekonomi (perekonomian) rakyat berjalan dengan, pola kerja dan mekanisme sendiri terlepas dari apa yang terjadi pada sebagian kecil sektor industri modern di kota-kota besar. Sektor ekonomi rakyat ini dalam literatur disebut sektor informal, ”underground economy”, atau ”extra legal economy”, yang tak pernah diperhitungkan peranannya. Bahkan jika pemerintah Indonesia kini menggunakan istilah ”UKM”(Usaha Kecil dan Menengah), sektor ekonomi rakyat yang sebagian besar tidak dapat dikategorikan sebagai ”usaha” tidak masuk dalam kelompok UKM.
    PERBANKAN DAN EKONOMI RAKYAT
    Jika dalam tabel 1 diperlihatkan hampir 30% penduduk propinsi DIY menjadi penabung di BRI dapat diduga bahwa sebagian besar keluarga di DIY sudah menggunakan jasa perbankan dalam kehidupan ekonominya, karena disamping BRI ada juga Bank BNI, BPD, dan sejumlah Bank Swasta yang beroperasi di Yogyakarta sampai di ibukota kabupaten.
    Kondisi yang amat berbeda ditemukan di kabupaten Lamongan propinsi Jawa Timur, yang hanya 45 km dari Surabaya. Di desa Pucangro, kecamatan Kalitengah, 4 Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota 255 anggota (232 wanita) mampu menyerap atau kredit sebesar Rp 238 juta, dan tidak menggunakan jasa perbankan, karena saldo kasnya selalu dapat dibuat ”nol”. Krisis moneter 1997-1998 lebih memperkecil lagi peranan Bank sehingga perhitungan PDRB kabupaten Lamongan menunjukkkan sektor keuangan non-Bank menjadi 50 kali lebih besar nilainya dibanding sektor keuangan Bank, masing-masing pada tahun 2000 mencapai Rp 9,9 milyar dan Rp 201 juta, sedangkan sebelum krismon masing-masing Rp. 9,1 Milyar dan Rp. 729 juta untuk tahun 1997, dan Rp. 5,8 milyar serta Rp. 3,2 milyar pada tahun 1995 (harga konstan 1993). Demikian kiranya jelas bahwa jika di DIY, Bank berperanan sangat penting dalam ekonomi rakyat, di Lamongan sebaliknya, ekonomi rakyat ”menjauhi” jasa pelayanan perbankan. Data empirik dari lapangan ini perlu memperoleh perhatian besar dunia perbankan yang rupanya sedang menghadapi masalah besar karena krismon. Krismon yang telah ”menghancurkan” sektor perbankan, sehingga sebagian besar Bank Swasta dirawat di rumah sakit Bank (BPPN), memang mengharuskan dunia perbankan mengoreksi diri. Barangkali ada benarnya bahwa deregulasi atau liberalisasi perbankan tahun 1983 dan 1988 telah ”kebablasan” sehingga penciutan bank kembali ke tingkat sebelum 1988 memang harus dilakukan. Perbankan sebagai ”urat nadi” perekonomian (agent of development) sejak krismon telah berubah menjadi ”beban” perekonomian nasional. Sektor perbankan telah menjadi korban konglomerasi ekonomi yang terlalu menekankan pada pertumbuhan sektor bisnis modern yang sangat kapitalistik, sekaligus dengan mendesak peranan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sesungguhnya dapat dibantu perkembangannya oleh sektor perbankan. Tetapi dalam kondisi krismon yang melumpuhkan dunia perbankan, sektor ekonomi rakyat ternyata tidak ikut mati melainkan menjadi lebih percaya diri, dan melalui daya tahan yang kuat kini justru lebih tumbuh dan berkembang.
    PERBANKAN ETIK
    Ace Partadiredja dalam pidato pengukuhan Guru Besar di UGM tahun 1981 yang berjudul Ekonomika Etik mendambakan lahirnya ilmu ekonomi (ekonomika) yang tidak serakah dengan terlalu mementingkan alam benda. Artinya ajaran Adam Smith tentang manusia yang ”homo ekonomikus” (Wealth of Nations, 1776) perlu ”dikoreksi” dengan ajaran sebelumnya (Theory of Moral Sentiments, 1759) yang menekankan kecintaan manusia pada masyarakat tempat ia hidup. Itulah semangat ”tepa selira” yang cukup dikenal dan dihayati di Indonesia.
    Salah satu pertimbangan etik yang penting dari perbankan di Indonesia mestinya diarahkan pada upaya mengurangi kemiskinan sebagaimana sudah cukup lama dikumandangkan Bank Dunia (sejak 1975). Meskipun dalam kenyataan slogan penanggulangan kemiskinan ini tidak mudah mewujudkannya, namun perbankan di Indonesia perlu sungguh-sungguh menerapkannya dalam upaya pengembangan perbankan etik.
    Pengembangan Bank Syariah di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan etik yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi ”bekerjasama dengan klien” untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi klien. Di Indonesia Bank-bank desa seperti BKK di Jawa Tengah atau Lumbung Piteh Nagari di Sumatera Barat, yang dibentuk dari bawah besama klien, adalah Bank-bank etik yang dimaksud. Namun sayangnya sejak liberalisasi perbankan 1983, 1988, dan 1992, Bank-bank yang demikian telah ”dimatikan” atau “dikerdilkan”. Pengalaman krisis perbankan 1997/1998 yang sampai kini belum teratasi telah memberikan pelajaran pahit, mudah-mudahan berharga, bagi dunia perbankan Indonesia. Pelajaran berharga itu adalah tidak lagi mengembangkan sistem perbankan kapitalistik yang mendahulukan kepentingan bisnis pemilik Bank, bukan kepetingan klien dan masyarakat luas.

    KELOMPOK: ANIS ROKHAH (0902010014) & SITI NUR MASRIFAH (0902010022)

  4. Posted by Eirayne on Maret 30, 2010 at 5:50 am

    IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH JASA PERBANKAN: BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL
    Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini di dukung oleh data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, bahwa hingga Oktober 2006, perbankan syariah hanya memiliki 1,5% dari total pangsa pasar perbankan secara nasiional (the Point, 2006). Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvesional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia, yang didiminasi oleh suku Minangkabau, memiliki keunikan tersendiri terhadap perilaku mengkonsumsi suatu produk. Struktur dan persepsi masyarakat Sumatera Barat yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun
    demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perbankan. Selain itu aspek-aspek non-ekonomis diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan. Dengan memahami preferensi masyarakat terhadap bank-bank tersebut, maka bank (syariah atau konvensional) memiliki judgement yang kuat untuk mendisain strategi dan kebijakan agar lebih bersifat market driven. Jika kita bandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, maka share atau pangsa pasar DPK tahun 2004 yang telah digarap oleh bank syariah di Sumatera Barat relatif kecil (3,36%) dibanding bank konvensional. Jika diperhatikan lebih lanjut, hingga Mei 2006 persentase share DPK tersebut cenderung mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian institusi, baik Bank Indonesia maupun bank syariah itu sendiri, karena jika fenomena ini tidak diantisipasi, maka kemungkinan share bank syariah di Sumatera Barat akan semakin kecil. Artikel ini membahas tentang perilaku keputusan pembelian konsumnen terhadap perbankan di dalam menentukan pilihannya atas jasa perbankan. Bahagian berikut ini membahas tinjauan literatur yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang perilaku konsumer terhadap pemasaran jasa perbankan. Pada bahagian ini juga akan dibahas tinjauan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional, terhadap perilaku konsumen perbankan. Selanjutnya, akan dibahas metodologi penelitian di dalam mencapai tujuan penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan tentang hasil dan implikasi penelitian di Sumatera Barat. Pada bahagian akhir akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kerjasama Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas 3.

    ( Raden Tika Destiana 0902010048 dan Eirayne Visit Mesazelldiars 0902010054 )

  5. Posted by anggoro on Maret 31, 2010 at 6:59 am

    Bank Syariah dan Sektor Riil
    Pada fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, bank berperan sebagai penghubung antara surplus unit dengan deficit unit dalam sebuah perekonomian. Dalam memainkan fungsi ini, terdapat perbedaan mendasar antara konsep bank konvensional dan bank syariah, sehingga kita perlu memahami secara benar landasan filosofis bank syariah, yang membedakannya secara prinsipil dengan bank konvensional. Banyak kritik yang dialamatkan kepada bank syariah, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam praktiknya. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa bertransaksi dengan bank syariah cenderung “lebih mahal” bila dibandingkan dengan bank konvensional. Boleh jadi, munculnya opini semacam itu akibat kesenjangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Untuk itu, perlu diperjelas lagi prinsip dasar dalam praktik bank syariah.
    Sesungguhnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar prinsip “risk-profit sharing”. Prinsip ini selaras dengan klausul syariah yang menyatakan bahwa, “laa ribha liman laa kasba” (tidak ada keuntungan tanpa risiko). Artinya, profit dan risiko memiliki grafik yang berbanding lurus. Menurut Irfan Syauqi Beik (Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB), semakin besar risiko, akan semakin besar pula tingkat keuntungan (kerugian) yang akan didapat. Sehingga, bank syariah akan cenderung “lebih berisiko” jika dibandingkan dengan bank konvensional, yang cenderung “lebih pemalas.” Bagi bank konvensional, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan dari selisih antara persentase bunga yang dibebankan pada pengusaha/investor dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah.
    Sebagai manifestasi dari prinsip ini, maka pola pembiayaan pada bank syariah haruslah didominasi oleh pola mudarabah dan musyarakah, bukan oleh pola murabahah yang saat ini masih menjadi primadona. Murabahah merupakan fixed return mode yang mirip (meskipun tidak sama) dengan konsep bunga pada bank konvensional. Seharusnya murabahah adalah skema pembiayaan yang menjadi pelengkap skema mudarabah dan musyarakah, dan bertugas untuk meng-cover apa yang tidak bisa dijangkau oleh mudarabah dan musyarakah.
    Masih menurut Irfan, kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor riil. Hal ini dikarenakan pola mudarabah dan musyarakah adalah pola investasi langsung pada sektor riil. Return pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran Islam sangat ditentukan oleh sektor riil. Berbeda dengan konsep konvensional, di mana return pada sektor riil ditentukan oleh sektor keuangan.
    Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan, hingga saat ini, wujud dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil di Indonesia sangatlah nyata, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang porsi pembiayaannya di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 90 persen.
    Investasi inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, agar angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat direduksi. Oleh karena itu, BI harus mendorong regulasi yang menunjang iklim investasi berbasiskan skema mudarabah dan musyarakah, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal ini disebabkan oleh besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah.
    Meski demikian, kemungkinan terjadinya kredit fiktif yang selama ini kerap terjadi pada bank konvensional, dapat diminimalisir. Ini dikarenakan persyaratan ketat yang diatur oleh syariat Islam pada pelaksanaan kedua skema pembiayaan tersebut, di mana keduanya bukan semata-mata paper-based financing, melainkan asset and production based financing dengan kejujuran, transparansi, dan keterbukaan sebagai landasan pokoknya. Dan ini diperkuat pula oleh peran depositor di dalam mengontrol jalannya bank syariah, karena dalam konsep bank syariah, mereka dianggap dan diperlakukan sebagai bagian dari pemilik bank

    (anggoro tri K nim 0902010019 dan arif widodo nim 0902010009)
    articleinside.blogspot.com/…/bank-syariah-dan-sektor-riil.html -

  6. Posted by prasetiyo on Maret 31, 2010 at 7:21 am

    Peran Bank Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Di Indonesia (1)

    Perkembangan perekonomian Islam dewasa ini bertumpu pada empat pilar. Pilar pertama, adalah korpus ekonomi Islam itu sendiri, yang berujud teori-teori ekonomi yang telah ditulis, baik oleh para ulama yang pada umumnya merupakan pembahasan mengenai hukum syari’ah di bidang ekonomi. Kedua, proses pendidikan dan latihan yang menciptakan tenaga-tenaga professional yang tidak saja mampu melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis, tetapi juga memahami syari’ah dan lebih-lebih di bidang keuangan dan perbankan, mampu melaksanakan asas-asas prudensialitas, baik ekonomis maupun syari’ah. Ketiga, adalah perkembangan perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya (asuransi tafakul, reksadana, obligasi, zakat dan wakaf).

    Keempat, adalah perkembangan bisnis di sektor riil, seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. Keempat pilar itu berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, beroperasinya sistem perbankan syari’ah secara berkesinambungan (sustainable) sangat bergantung pada mutu sumberdaya manusia (human resource) sebagai modal manusia (human capital) yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan latihan. Selanjutnya perkembangan pendidikan dan latihan juga bersumber pada perkembangan teori-teori dan konsep-konsep mengenai keuangan syari’ah. Perkembangan sektor riil pada gilirannya ditunjang oleh sektor keuangan dan perbankan dengan modal finansial.

    Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam, berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang lain, lahir karena dua faktor. Pertama, berasal dari ajaran agama yang melarang riba dan menganjurkan sadaqah. Kedua, timbulnya surplus dan yang disebut petro-dollar dari negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam. Adalah suatu kebetulan, bahwa lading-ladang minyak terbesar di dunia dewasa ini berada di negara-negara Muslim.

    Sebenarnya kesadaran tentang larangan riba teleh menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke 20. Tapi gagasan tersebut hanya melahirkan satu dua bank kecil yang tidak berdasarkan bunga. Sebabnya mudah dipahami, yaitu karena tiadanya modal finansial yang mencukupi yang dimiliki kaum Muslim. Pada waktu itu juga sudah disadari adanya doktrin sadaqah atau zakat dan K.H. Ahmad Dahlan sudah punya gagasan untuk membentuk lembaga amil (penghimpun dan pengelola) zakat. Tapi dana yang berhasil dikumpulkan itu dibutuhkan langsung untuk dakwah dan penyantunan fakir miskin. Karena itu belum ada gagasan untuk menjadikan dana zakat sebagai modal bank.

    Gagasan penghimpunan zakat untuk modal bank baru timbul di Mesir pada awal dasawarsa 60-an. Maka pada tahun 1963, atas prakarsa seorang cendekiawan Mesir Dr. Ahmad al Najjar, dibentuk bank pedesaan (rural bank) bersama Mir-Ghamr Bank. Bank itu sesungguhnya cukup sukses, namun karena tersandung oleh alasan politik pada zaman pemerintahan otoriter Jamal Abdul Nasser, bank itu ditutup pada tahun 1967. Namun eksperiman bank Mir-Ghamr itu dihidupkan kembali dalam Nasr-Social Bank, dengan sponsor Pemerintah untuk menolong masyarakat lemah sebagai bagian dari sosialisme Arab-Mesir. Namun bank tersebut tidak lama umurnya karena berhenti beroperasi pada tahun 1976.

    Dalam kasus dua bank perintis Mesir tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, ajaran Islam mampu menggerakkan ide sosial-ekonomi. Ide spirit yang bersumber pada ajaran agama ini, sekarang disebut juga sebagai modal sosial (social capital). Kedua peranan cendekiawan yang memiliki suatu konsep yang mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat dan larangan riba. Ketiga, dalam dua kasus pendirian bank itu nampak peranan pemerintah, yang pertama bersifat negatif. Intervensi kekuasaan yang bermotif politik menyebabkan tutupnya bank Mir-Ghamr, tetepi bersifat positif dalam kasus didirikannya Nasr-Social Bank. Hanya saja, karena tiadanya sifat bisnis pada Nasr Social Bank, maka bank tersebut tidak bisa berlanjut. Sedangkan Mir-Ghamr Bank cukup sukses berkembang, karena dijalankan secara professional, walaupun mengandung unsur sosial.

    Perkembangan pesat bank-bank syari’ah yang lebih lazim disebut sebagai bank-Islam terjadi pada dasawarsa ’70-an, setelah terjadinya krisis minyak yang menimbulkan oil-boom pada tahun 1971. Dengan naiknya harga minyak hingga mencapai US$ 36,- per barel, maka terciptalah surplus dolar hasil ekspor minyak. Modal itu mula-mula melayang ke Eropa Barat dan AS untuk disimpan atau dibelikan saham-saham perusahaan-operusahaan besar. Dengan adanya surplus tersebut, dan secara kebetulan lahir pula generasi sarjana Muslim hasil didikan universitas-universitas Barat, maka timbul gagasan konspiratif untuk menampung dan menyalurkan modal tersebut di Dunia Islam sendiri. Maka berdirilah beberapa bank Islam di negara-negara Timur Tengah, terutama di Sudi Arabia, negera-negara Teluk dan Mesir pada dasawarsa ’70-an misalnya Dubai Islamic Bank (1973), di kawasan negara-negara Emirat Arab,

    Islamic Development Bank di Saudi Arabia (1975), Faisal Islamic Bank di Mesir (1977).Kuwait Haouse of Finmance di Kuwait (1977), atau Jordan Islamic Bank di Jordania (1978). Pada dasawarsa ’80-an timbul bank-bank Islam di negara-negara Eropa Barat, misalnya Islamic Bank Internasional di Denmark (1982), Islamic Banking System-Internasional Holding SA di Luxemburg atau Dar al Maal di Swiss. Pada tahun 1983 berdiri Bank Islam Malaysia dam di tahun yang sama juga di Pakistan, Pakistan Banking System. Baru pada tahun 1991 di Indonesia berdiri Bank Mu’amalat Indonesia (BMI).

    Dalam pembentukan bank-bank di negara-negara Timur Tengah sangat berperan orang-orang kaya yang dekat dengan raja, dengan demikian pemerintah ikut berperamn mendukung. Sumber dananya berasal dari minyak yang dikuasai oleh keluarga raja. Ini berbeda dengan bank-bank di negara-negara industri maju yang berasal dari badan-badan usaha besar milik swasta. Di Indonesia, peranan pemerintah sangat penting yang ikut menghimpun dana dari BUMN.

    Dewasa ini, menurut International Association for Islamic Bank, jumlah bank-bank Islam di seluruh Dunia Islam, yang mencakup 40 negara-negara Muslim mauopun non-Muslim sudah lebih dari 200 unit, padahal pada tahun 1986 baru berjumlah 35 unit, dengan aset sebesar US$200,- miliar, di antaranya deposito sebesar US$ 80,- miliar. Di antara bank-bank itu muncul kelompok trans-national group, yaitu Darl al Mal al Islamy dan al Baraqah-Dallah Group. Satu di antaranya adalah Islamic Development Bank (IDB), yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konperensi Islam). Setiap negara Muslim punya hak untuk meminta bantuan dana dari IDB ini, di antaranya Indonesia telah memperoleh dana melalui BMI yang memperoleh modal sehingga IDB ikut memiliki 35% saham BMI dan baru-baru ini BMI juga memperoleh dana tambahan sebesar US$ 100,- juta guna memperkuat permodalannya. Selain itu, Reksadana Syari’ah yang dulu dipimpin olkeh Iwan Poncowinoto, telah memperoleh pinjaman sebasar US$ 100,- miliar dan telah berhasil dikembalikan. Tapi secara umum Indonesia belum mamanfaatkannya secara maksimal.

    Dari perjalanan perbankan dan lembaga keuangan Islam itu dapat ditarik katerangan, bahwa, perekonomian Islam yang selama ini berkembang dimulai modal fisik (physical capital) atau modal alam (natural capital), khususnya yang berasal dari minyak bumi. Dari hasil surplus ekspor minyak bumi ini terbentuk modal financial (financial capital).

    Pola perkembangan ini sebenarnya juga terjadi dalam perekonomian AS yang kaya sumberdaya alam, terutama minyak dan emas. Demikian pula pola perkembangan negara-negara Eropa Barat. Hanya saja negara-negara Eropa Barat mengeksploitasi sumberdaya alam negara-negara jajahan melalui kolonialisme dan imperialisme.

    Namun demikian, modal finansial tersebut belum berhasil menumbuhkan sektor riil, khususnya di bidang pertanian dan industri, walaupun telah menimbulkan industri pertambangan yang oil-related (seperti petro-kimia). Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, belum adanya konsep pembangunan yang komprehensif, kecuali misalnya di Iran yang mengarah kepada pembangunan pertanian dan industrialisasi. Sebenarnya dana petro-dolar tersebut bisa dipergunakan untuk membangun pertanian di Mesir, Sudan dan beberapa negara Afrika Utara yang cukup berpotensi (misalnya di bidang hortikultura).

    kelompok prasetiyo 0902010034 dan nur iftiani 0902010064

    di peroleh dari :groups.yahoo.com/group/rumahilmu/message/4098

  7. Posted by wiwit murfitriana on Maret 31, 2010 at 9:37 am

    LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DAN BANK (PERUSAHAAN KEUANGAN ) DI INDONESIA

    Perusahaan Keuangan di Indonesia

    Summarized by Romora Edward Sitorus

    Pengertian Perusahaan Keuangan

    Perusahaan Keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi utama menyalurkan dana dari yang surplus/ berlebih kepada mereka yang kekurangan dana. Adapun jenis-jenis perusahaan keuangan adalah sebagai berikut:

    * Bank Komersial (Commercial Banks): lembaga simpanan yang memiliki asset utama berupa pinjaman dan kewajiban utama lain yaitu tabungan (deposits). Pinjaman komersial beraneka ragam, meliputi konsumen, komersial dan pinjaman real estate, dari institusi tabungan lainnya. Kewajiban bank komersial meliputi lebih banyak sumber dana, seperti subordinates notes atau debentures, daripada lembaga simpanan lainnya.

    * Thrifts: lembaga simpanan dalam bentuk tabungan antau pinjaman, savings banks dan credit unions. Thrits umumnya melakukan jasa yang mirip dengan bank-bank komersial, tetapi merek cenderung berkonsentrasi pada pinjaman mereka dalam satu segmen, seperti pinjaman real estate dan pinjaman konsumen.

    * Perusahaan asuransi: lembaga keuangan yang menjaga individu dan perusahaan (policy holders) dari even/kejadian yang buruk. Perusahaan asuransi jiwa menyediakan penjagaan dalam kejadian seperti kematian, penyakit, dan pensiun. Asuransi Property Casualty menjaga terhadap luka pribadi dan kewajiban akibat kecelakaan, pencurian, kebakaran dan sebagainya.

    * Perusahaan sekuritas dan bank investasi: lembaga keuangan yang menjamin sekuritas dan terlibat dalam kegiatan sehubungan seperti broker surat berharga, jual beli surat berharga, dan menghasilkan pasar dimana surat berharga diperdagangkan

    * Perusahaan Pembiayaan (Finance companies): Lembaga penghubung keuangan yang memberi pinjaman kepada individu dan bisnis. Tidak seperti lembaga simpanan, perusahaan pembiayaan tidak menerima simpanan tetapi pembiayan untuk hutang jangka pendek dan jangka panjang.

    * Reksa dana (Mutual Funds) :lembaga keuangan yang menawarkan rencana simpanan dimana dana milik partisipan mengakumulasi tabungan selama tahun bekerja mereka sebelum diambil selama tahun penisun mereka. Dana-dana yang pada dasarnya diinvestasikan dan berakumulasi dalam dana pensiun terbebas dari pajak saat ini.

    Fungsi Ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan

    Sistem Keuangan telah menciptakan cara alternatif dan tidak langsung kepada investor (atau pemberi dana) untuk menyalurkan dana kepada pengguna dana. Ini merupakan transfer dana tidak langsung (indirect transfer) dana kepada pengguna dana melalui perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan mengurangi biaya monitoring, resiko likuiditas dan resiko harga yang dihadapi penyumbang dana dibandingkan ketika mereka berinvestasi secara langsung pada klaim keuangan, dengan cara berikut:

    * Biaya Monitoring : Penjumlah dana agregat di Perusahaan keuangan memberikan insentif yang lebih besar untuk mengoleksi informasi perusahaan dan memonitor tindakannya. Bentuk yang relatif besar dari Perusahaan Keuangan memungkinkan pengumpulan informasi diperoleh pada biaya rata-rata yang lebih rendah (economies of scale).

    * Resiko likuiditas dan harga: Perusahaan keuangan menyediakan klaim keuangan kepada rumah tangga dengan atribut likuiditas yang superiro dan resiko harga yang lebih rendah.

    * Jasa biaya transaksi: Mirip dengan economies of scale dalam biaya produksi informasi, ukuran perusahaan keuangan dapta menghasilkan economies of scale dalam biaya transaksi.

    * Intermediasi maturitas: Perusahaan keuangan dapat menanggung resiko maturitas tidak sama (mismatching the maturities dari aset dan kewajiban mereka.

    * Denominasi Intermediasi: Perusahaan keuangan seperti reksa dana memperbolehkan investor kecil untuk mengatasi hambatan membeli aset dengan ukuran denominasi minimum yang besar.

    Teori Intermediasi Keuangan

    Informasi Asimetris mendorong kurangnya kepercayaan yang mendasar. Ketika dua orang menandatangin kontrak tidak dapat secara independen mengamati hasil yang sma dari biaya yang sama, ada kemungkinan pihak yang satu menyembunyikan fakta, dan dengan melakukan hal tersebut menodrong pihak lain untuk melakukan keputusan berbeda dengan keinginannya (Harper darn Ecihberger, 1997, 244). Perusahaan Keuangan bertujuan meningkatkan tingkat kepercayaan antar pihak dengan mendesain kontrak-kontrak untuk mengurang masalah insentif yang paling mendasar. Dalam hal ini, “intermediasi merupakan respons terhadap mekanisme berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan problem informasi” (Bhattacharya dan Thakor, 1993,14)

    Disintermediasi

    Jika intermediasi dibangun atas asimetri infomerasi, sehingga berdasarkan logika, kreasi simetris yang lebih besar dalam informasi antara peminjam dan yang meminjamkan seharusnya mengurangi utilitas intermediasi. Hal ini jelas sekali merupakan dampak dari revolusi informasi digital dan merupakan lahirnya yang disebut intermediasi.

    Dengan semakin besarnya simetri informasi, peminjam dan yang meminjamkan ditempatkan lebih baik untuk berinteraksi melalui pertukaran klaim keuangan pada pasar yang diatur. Dasar dari keuangan yang diintermediasi, seperti yang dimungkinkan melalui neraca perbankan, semakin dikecilkan artinya. Pertukaran pasar menggantikan intermediasi perbankan seiring aktivitas keuangan yang mulai di-disentermdiasi.

    Disintermediasi didorong oleh perubahan pasar-pasar yang berganti sejak awal revolusi informasi.

    Tantangan disintermediasi sangatlah nyata……Mundur ke 20 tahun belakangan, dan perbankan dapat mengambil tingkat yang tinggi dalam pinjaman korporasi didasarkan oleh pengetahuan eksklusif berdasarkan pengetahuan akan tingkat kredit klien mereka. Setelah informasi tersebut berkembang semakin luas, perusahaan besar langsung menuju pada peminjam melalui pasar surat hutang, dan margin perbankan mulai tergerus (Anon., 1998)

    Teknologi digital telah mengurangi biaya untuk mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan informasi. Informasi dan Teknologi informasi (ICT) menguatkan paar dengan meningkatkan arus informasi, bukan menghasilkan kepastian tetapi membaut informasi semakin simteris. Adanya internet, sebagai contoh, telah meningkatkan transparansi, meningkatkan kemampuan semua pelaku pasar untuk menentukan rentang harga yang tersedia untuk instrumen keuangan dan jasa keuangan (Clemons dan Hitt, 2000,4). Bahkan, disintermediasi tidak hanya terbatas pada sektor keuangan juga, pada area seperti agen perjalanan, real estate, dan pasar lelang (Anon., 1998)

    Pasar yang baru yang memberikan informasi pada konsumen juga cendrung mendorong harga ke bawah. Hal ini merupakan prospek yang berbahaya bagi barang-barang bermerek seperti produk perbankan dan jasa-jasa, yang berlaku cenderung seperti komoditas. Lebih lagi, teknologi telah secara terus menerus menurunkan biaya-biaya transaksi dari pembiayaan langsung, memfasilitasi kemunculan dari pasar-pasar elektronik yang baru, pembayaran dan jaringan settlement dan resiko berbasis pasar yang baru dan sistem manajemen kekayaan.

    Disintermediasi juga diikuti oleh sekuritisasi. Perusahaan besar meningkatakan keuangan secara langsung dari pasar keuangan. Perusahaan-perusahaan degan arus kas yang amana menghasilkan surat berharga dari (atau “securitize”) aset-aset ini, nilai yang ditentukan dari volume dan realibilitas dari arus kas (Holland et al., 1998,222). Surat berharga kemudian dijual kepada publik atau privat kepada investor kelembagaan.

    Sekuritisasi dari disintermediasi aset bank dari peran tradisional mereka dari peminjam kepada sektor korporat. Deregulasi keuangan dan teknologi informasi telah berkontribusi kepada dominansi yang bertumbuh dari pasar modal dengan memfasilitasi akses kepada penerbit baru maupu investor.

    Bank Retail juga mengalami disintermediasi, meskipun dampaknya lebih lambat untuk terlihat. Peran utama bank dalam pasar retail adalah sebagai intermediasi antar konsumen dan pasar grosir keuangan, umumnya menggunakan produknya sendiri. Saluran pengantar elektronik yang baru membawa konsumen lebih dekat pada penyedia grosir, menciptakan kemungkinan dimana perbankan akan terlewati.

    Disintermediasi bukan merupakan ancaman pada dasar dari apa yang bank lakukan. Kelahirannya terletka pada revolusi informasi dan bukan pada erosi yang terjadi pada asimetri informasi.

    Bagaimana Perusahaan Keuangan (PK) Swasta menghubungkan (intermediate) dalam pasar keuangan? (Linda Allen, Capital Markets and Insitutions: A Global View)

    Perbedaan utama dari perusahaan keuangan (PK)dan non-keuangan yaitu adanya predominance asset keuangan pada neraca (balance sheet) dari PK tersebut. Jalur (course) normal dari bisnis PK adalah menghubungkan antara unit surplus dan unit deficit. Ada dua teknologi intermediasi yang dilakukan, dalam hal ini: 1) pendekatan broker/dealer dan 2) transformasi asset.

    A. Pendekatan Broker/Dealer

    Hal ini dilakukan dengan cara demikian. Pertama, jika Perusahaan keuangan (PK) bertindak sebagai broker, mendatangkan pembeli dan penjual tanpa bertindak sebagai principal dalam transaksi, jadi kita tidak akan mengharapkan untuk melihat aset keuangan pada Neraca PK. PK akan sekedar menghubungkan pembeli dan penjual sehingga mereka dapat men-transfer aset keuangan antara mereka tanpa aset-aset perlu bergerak melalui PK. Teknologi broker merupakan bentuk dari intermediasi keuangan, tetapi hal itu berjalan seiringan dengan pendekatan dealer. Sebuah dealer membuat pasar dalam suarat berharga keuangan (financial security), oleh sebab itu juga bertindak sebagai principal dalam transaksi keuangan.

    Broker dan Dealer bekerja secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut, jika ada seorang klien ingin menjual saham asing yang jarang diperdagangkan (thinly traded). PK dalam kapasitasnya sebagai broker, mencari pembeli tetapi tidak dapat memperoleh harga pasar yang pas (fair market value). Untuk menyenangkan konsumen (dan juga menghasilkan uang), PK dapat menawarkan untuk membeli saham atas namanya sendiri. Jika tawaran diterima, perdagangan dilakukan, dengan PK sebagai principal (dalam hal ini pembeli) terhadap transaksi. Saham ditempatkan dalam persediaan (inventory) PK dan muncul di neraca sebagai aset keuangan hingga aset itu akhirnya terjual, mungkin sebagai respons terhadap pesanan konsumen lain untuk membeli.

    Peranan sebagai dealer, semakin menguatkan kemampuan Perusahaan Keuangan (PK) untuk menyediakan jasa brokerage dan jasa lainnya. Sebagai contoh, underwriting, dimana PK membawa ke pasar surat berharga keuangan yang baru ditawarkan (newly issued). Dalam melakukan hal tersebut, Perusahaan keuangan diharapkan untuk memberi pertolongan terhadap penghargaan dan strukturisasi dari aspek keuangan, mendaftarkan dan melakukan semua pekerjaaan hukum (legal) untuk surat berharga tersebut, sebagaimana juga mendistribusikan surat berharga keuangan. Jika PK memiliki operasi dealer, maka beberapa porsi dari penawaran baru dapat diserap dalam persediaan surat berharga PK. Penawar Sekuritas (security issuer) seringkali diyakinkan bahwa PK akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa penawaran baru merupakan kesuksesan mengingat PK sendiri memiliki investasi dalam penawaran baru.

    Karena broker/dealer memfasilitasi transfer surat berharga yang dipasarkan antara unit Surplus dan Deficit, kita mengharapkan neraca mereka mengandung terutama surat berharga keuangan. Surat berharga yang dipasarkan akan di-transfer melalui jual-beli surat berharga yang terorganisasi (securities exchanges) atau secara langsung melalui negosiasi antar pembeli dan penjual. Dalam kasus-kasus tersebut, PK bertindak sebagai penghubung (go-between) untuk melengkapi transaksi.

    B. Transformasi Aset (Asset Transformation)

    Dalam operasi broker/dealer, Perusahaan Keuangan (PK) merupakan saluran bagi penerbit (issuer) atau penjual (seller) untuk meraih para pembeli yang potensial. PK sendiri transparan karena pembeli dapat melihat (see through) melalui PK hingga penerbit awal dari sekuritas. Ketransparan dari PK penting bagi pembeli agar dapat mengevaluasi karakteristik resiko/return dari sekuritas keuangan karena arus kas surat berharga dibayar oleh penerbit, bukan oleh PK. Bagaimanapun, teknologi broker/dealer bukanlah satu-satunya pendekatan yang tersedia bagi intermediasi keuangan. Jika PK dalam beberapa hal menjamin atau mengubah arus kas surat berharga, maka kadang pembeli tidak perlu mengetahui identitas penjual atau penerbit. Sebenarnya, PK dapat menempatkan dirinya antar pembeli dan penjual dengan mengubah karakteristik dari surat berharga keuangan. Surat berharga keuangan yang datang menuju PK karenanya tidak sama dengan surat berharga dengan surat berhgarga yang keluar. Dalam hal ini, PK bersifat buram (opaque) , karena pembeli tidak mengetahui sama sekali mengenai penjual sebenarnya (original seller) dan penjual tidak mengetahui sama sekali tentang pembeli sebenarnya (original buyer). Kedua pihak bertransaksi secara individual dengan PK dan hanya perlu mengevaluasi karakteristik resiko dari PK tersebut. Pendekatan intermediasi keuangan ini disebut transformasi aset karena PK menciptakan surat berharga keuangan yang baru dengan menjual surat berharga keuangan yang berbeda dari surat berharga yang dibelinya.

    Perusahaan Keuangan (PK) yang buram menggunakan transformasi aset untuk menghubungankan antara unit surplus dana dan unit defisit dana meminjam dana dengan menerbitkan satu surat berharga keuangan dan berinvestasi dalam dana tersebut dengan membeli surat berharga keuangan lainnya. Surat berharga keuangan dapat berbeda dari waktu arus kas mereka dan keterbukaan resikonya. Bagan di bawah menunjukkan PK umum menggunakan kedua pendekatan untuk intermediasi keuangan. Ketiga PK (broker, dealer dan underwriter) merupakan PK transparan yang mengkhususkan diri dalam operasi broker/dealer, sedangkan ketiga PK dibawah gambar (Reksa Dana, bank dan perusahaan asuransi) merupakan PK buram yang mengkhususkan diri pada Transformasi aset. Unit defisit dana menghasilkan dana yang dibutuhkan dengan menerbitkan surat berharga keuangan terhadap jenis-jenis pK yang berbeda. PK menggunakan teknologi broker/dealer dan transformasi aset, menjual surat berharga keuangan kepada unit surplus dana untuk mengumpulkan dana yang akan dikirimkan pada unit defisit dana.

    Broker, dealer, dan bank investasi/underwriter semuanya menjual surat berharaga keuangan yang sama terhadap unit surplus dana yang mereka beli dari unit defisit dana. Fungsi keseluruhan mereka adalah memfasilitasi transfer surat berharga keuangan dari satu pihak ke pihak lainnya. Mereka dapat memperoleh fungsi ini dengan mengidentifikasi pembeli dan penjual (dalam operasi broker) dengan menempatkan diri mereka di tengah-tengah transaksi (dalam operasi dealer), atau dengan menasihatkan penerbit bagaimana yang terbaik untuk menstrukturisasi sekuritas (underwriting).

    Transformasi aset, di lain pihak, mengubah surat berharga keuangan yang mereka beli dari unit defisit dana. Sebagai contoh, bank membeli pinjaman dari peminjam (Fund deficit Units) yang kemudian mereka jual ke unit yang berkelebihan dana/Surplus dana dalam bentuk yang sama sekali berbeda dengan tabungan. Hal ini merupakan transformasi aset karena risk/return dan timing dari arus kas pinjaman berbeda dari tabungan. Mirip dengan itu, perusahaan asuransi memperoleh dana dengan menjual policies tetapi menginvestasikan dana-dana tersebut dengan membeli surat berharga keuangan. Reksa dana dapat dilihat sebagai tembus cahaya (translucent) karena meskipun mereka merupakan pengubah aset (aset transformers), Unit yang kelebihan dana dapat melihat untuk mengidentifikasi unit defisit dana. Karena itu, Reksa dana membentuk portfolio dari surat berharga keuangan yang menjual kembali pada unit kelebihan dana dalam bentuk saham reksa dana. Meskipun saham reksa dana merupakan surat berharga keuangan yang baru, nilaiya sangat ditentukan oleh nilai dari surat berharga keuangan yang terletak dalam portfolio reksa dana. Reksa dana tidak mengubah secara signifikan resiko atau waktu arus kas dari surat berharga awal, meskipun itu memberi keuntungan terhadap diversifikasi portfolio dari unit yang kelebihan dana.

    wiwit murfitriana (0902010035) dan esty purwandani (0902010016)

  8. Posted by anggoro on April 1, 2010 at 5:04 am

    Bank Syariah dan Sektor Riil
    Pada fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, bank berperan sebagai penghubung antara surplus unit dengan deficit unit dalam sebuah perekonomian. Dalam memainkan fungsi ini, terdapat perbedaan mendasar antara konsep bank konvensional dan bank syariah, sehingga kita perlu memahami secara benar landasan filosofis bank syariah, yang membedakannya secara prinsipil dengan bank konvensional. Banyak kritik yang dialamatkan kepada bank syariah, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam praktiknya. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa bertransaksi dengan bank syariah cenderung “lebih mahal” bila dibandingkan dengan bank konvensional. Boleh jadi, munculnya opini semacam itu akibat kesenjangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Untuk itu, perlu diperjelas lagi prinsip dasar dalam praktik bank syariah.
    Sesungguhnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar prinsip “risk-profit sharing”. Prinsip ini selaras dengan klausul syariah yang menyatakan bahwa, “laa ribha liman laa kasba” (tidak ada keuntungan tanpa risiko). Artinya, profit dan risiko memiliki grafik yang berbanding lurus. Menurut Irfan Syauqi Beik (Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB), semakin besar risiko, akan semakin besar pula tingkat keuntungan (kerugian) yang akan didapat. Sehingga, bank syariah akan cenderung “lebih berisiko” jika dibandingkan dengan bank konvensional, yang cenderung “lebih pemalas.” Bagi bank konvensional, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan dari selisih antara persentase bunga yang dibebankan pada pengusaha/investor dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah.
    Sebagai manifestasi dari prinsip ini, maka pola pembiayaan pada bank syariah haruslah didominasi oleh pola mudarabah dan musyarakah, bukan oleh pola murabahah yang saat ini masih menjadi primadona. Murabahah merupakan fixed return mode yang mirip (meskipun tidak sama) dengan konsep bunga pada bank konvensional. Seharusnya murabahah adalah skema pembiayaan yang menjadi pelengkap skema mudarabah dan musyarakah, dan bertugas untuk meng-cover apa yang tidak bisa dijangkau oleh mudarabah dan musyarakah.
    Masih menurut Irfan, kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor riil. Hal ini dikarenakan pola mudarabah dan musyarakah adalah pola investasi langsung pada sektor riil. Return pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran Islam sangat ditentukan oleh sektor riil. Berbeda dengan konsep konvensional, di mana return pada sektor riil ditentukan oleh sektor keuangan.
    Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan, hingga saat ini, wujud dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil di Indonesia sangatlah nyata, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang porsi pembiayaannya di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 90 persen.
    Investasi inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, agar angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat direduksi. Oleh karena itu, BI harus mendorong regulasi yang menunjang iklim investasi berbasiskan skema mudarabah dan musyarakah, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal ini disebabkan oleh besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah.
    Meski demikian, kemungkinan terjadinya kredit fiktif yang selama ini kerap terjadi pada bank konvensional, dapat diminimalisir. Ini dikarenakan persyaratan ketat yang diatur oleh syariat Islam pada pelaksanaan kedua skema pembiayaan tersebut, di mana keduanya bukan semata-mata paper-based financing, melainkan asset and production based financing dengan kejujuran, transparansi, dan keterbukaan sebagai landasan pokoknya. Dan ini diperkuat pula oleh peran depositor di dalam mengontrol jalannya bank syariah, karena dalam konsep bank syariah, mereka dianggap dan diperlakukan sebagai bagian dari pemilik bank
    articleinside.blogspot.com/…/bank-syariah-dan-sektor-riil.html –

    Anggoro Tri kuncoro ( 0902010019 ) dan Arif Widodo ( 0902010009 )

  9. Posted by ali nuraeni on April 1, 2010 at 8:43 am

    Kompetensi Dasar :
    Kemampuan memahami peranan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya
    A. PENGERTIAN BANK
    Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan rnenyalurkan dana dari atau kepada masyarakat, bank Juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan Iainnya kepada masyarakat.

    B. JENIS DAN BENTUK BANK
    Bank dapat digolongkan menurut kegiatannya, bentuk hukum, kepemilikan, dan keorganisasian.

    1. Bank Menurut Kegiatan
    Menurut kegiatannya, bank terdiri atas bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

    a. Bank Sentral
    Bank sentral yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalarn undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang.

    Tugas dan Tugas Bank Indonesia
    (UU. R.I. No. 23 tahun 1999)
    Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas sebagai berikut:.
    • Menetapkan dan rnelaksanakan kebijakan moneter.
    • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
    • Mengatur dan mengawasi bank.
    • Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum, dalarn bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
    Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kunangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur.

    b. Bank Umum
    Bank umum adalah bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalarn bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan pinjaman dan jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat,

    c. Bank Perkreditan Rakyat
    Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya disamakan dengan itu dan memberikan pinjaman kepada masyarakat

    2. Bank Menurut Bentuk Hukum
    Menurut bentuk hukum, bank terdiri atas bank yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, firma, ataupun badan usaha perorangan.

    3. Bank Menurut Kepemilikan
    Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan sebagai berikut.
    a. Bank milik Negara
    Bank milik negara adalah bank yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan untuk mendirikan bank tersebut. Bank milik negara antara lain BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BRI.
    b. Bank milik Swasta
    Bank rnilik swasta adalah bank yang sumber swasta nasional atau swasta asing. misalnya, BCA, Niaga, Bank Lippo, Hongkong Bank, Standard Deutsche Bank.
    c. Bank Koperasi
    Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dan perkumpulan koperasi, misalnya Bank Bukopin.
    d. Bank milik Pemerintah Daerah
    Bank milik pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I, misalnya Bank DKI, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dan lain-lain.
    e. Bank Syariah
    Dalam pandangan Islam, uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Perbankan syariah didasarkan pada dua konsep utama yang digariskan dalam Islam, yaitu
    1. Larangan atas penerapan bunga
    2. Sebagai penggantinya dipakai sistem bagi hasil
    Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor. Sedangkan dalam bank umum, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur saja.
    Dalam menjalankan pekerjaan yang sesungguhnya antara bank syariah dengan nasabah, digunakan teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah, yaitu seorang pemilik modal memberikan modal dan mudharab (mitra tenaga kerja) memberikan kecakapan teknik dan keterampilan. Laba dibagi antara keduanya menurut persentase yang disetujui dengan mengcua pada prinsip keadilan (persentase ditentukan oleh usaha).
    Selain hal di atas, bank syariah juga bisa melakukan aktivitas di pasar devisa dan menjalankan jasa perbankan lainnya seperti surat kredit dan surat jaminan. Bank Syariah juga memberikan jasa bukan perbankan seperti trust business, real estate, dan jasa konsultan.
    Tiga Prinsip Bank Syariah
    • Prinsip Mudharabah
    Bank mernbenikan modal, para nasabah memberikan keahliannya sedangkan laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.
    • Prinsip Murabahah
    Para nasabah bank membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak.
    • Prinsip Musharakah
    Baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas rasio laba di muka untuk waktu tertentu.

    4. Bank Menurut Organisasinya
    Menunut organisasinya, bank terdiri atas unit banking, branch bank dan correspondency banking.
    • Unit banking adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak mempunyai cabang di daerah lainnya.
    • Branch banking adalah bank yang mempunyai cabang-cabang di daerah lain.
    • Correspondency banking adalah bank yang melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor atau impor dan kegiatan pokoknya berada di luar negeri.

    C. PRODUK PERBANKAN
    Bank membeli dana dan masyarakat (kredit pasif) kemudian menjual kredit kepada masyarakat (kredit aktif). Selain itu, bank juga memberikan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat dalam bidang keuangan lainnya.
    1. Kredit Pasif
    a. Giro
    Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro (giro = giral).
    b. Deposito Berjangka
    Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
    c. Sertifikat Deposito
    Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan.
    d. Tabungan
    Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.
    e. Deposit on Call
    Deposit on call adalah simpanan tetap yang berada di bank selama deposan (pemilik deposito) tidak membutuhkannya. Jika akan mengambil simpanan, deposan Iebih dahulu harus memberitahukannya kepada bank.
    f. Deposito Automatic Roll Over
    Deposito automatic roll over adalah deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya Iangsung diperhitungkan secara otomatis.

    2. Kredit aktif
    a. Kredit Rekening Koran (R/K)
    Bank memberikan pinjaman kepada langganan (nasabah) yang dapat diambil sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jaminan kredit rekening koran adalah surat-surat berharga, barang-barang yang ada dalam gudang peminjam, dan penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
    b. Kredit Reimburs
    Kredit reimburs (letter of credit) adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) atas pembelian sejumlah barang, dan yang membayar adalah bank. misalnya, A di Jakarta membeli barang dan B di Medan. Atas permintaan A kepada bank, bank membayar lebih dahulu harga barang kepada B. Jika barang sudah tiba di tempat A kemudian dijual, maka hasil penjualan diserahkan kepada bank sesuai dengan jumlah pembayaran bank kepada B.
    c. Kredit Aksep
    Kredit aksep adalah pinjaman yang diberikan kepada anggaran (nasabah) dengan mengeluarkan wesel. Wesel ini dapat diperdagangkan.
    d. Kredit Dokumenter
    Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah), setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut.
    e. Kredit den gan Jaminan Surat-surat Berharga
    Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) untuk membeli surat-surat berharga, dan sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan (untuk penjelasan selanjutnya lihat sub unit mengenai kredit).
    3. Jasa-jasa Perbankan
    Usaha pokok bank adalah membeli dana dan masyarakat kemudian tersebut kepada masyarakat. Untuk menunjang bank memberikan jasa-jasa (pelayanan) kepada seperti berikut. menjual kembali dana usaha pokok tersebut, masyarakat, antara lain.
    a. Mengirim Uang (Transfer)
    Pengiriman uang antar daerah dan antar negara dilaksanakan oleh bank atas permintaan masyarakat, misalnya dan Jakarta ke Makassar atau pengiriman uang dan Jakarta ke Roma (ltalia).
    b. Mendiskonto
    Bank menjamin surat-surat berharga yang dipenjualbelikan oleh masyarakat.
    c. Melaksanakan Inkaso
    Bank menagih wesel (surat utang) atas nama nasabahnya dan pihak lain.
    d. Menyediakan Jaminan Bank (Garansi Bank)
    Bank menjamin nasabahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian atau transaksi. Jika nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka bank akan membayar kerugian yang terjadi.
    e. Menyewakan Tempat Penyimpanan Barang atau Surat Berharga
    Bank menyewakan kepada nasabahnya tempat penyimpanan barangbarang berharga. misalnya, surat-surat berharga yang dimiliki nasabah dapat disimpan di peti (safe deposit) yang disediakan oleh bank.
    f. Menjamin Penempatan Surat-surat Berharga (Efek)
    Bank menjamin ketersediaan dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
    g. Menerbitkan Kartu Kredit (Credit Card)
    Bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah yang melakukan transaksi pembelian di sejumlah departement store atau pembayaran jasa-jasa ke berbagai biro.
    h. Mengeluarkan Cek Perjalanan
    Bank menyediakan cek perjalanan (traveler’s cheque) kepada nasabahnya, untuk memudahkan nasabah tersebut membiayai transaksi-transaksi selama dalam perjalanan.
    i. Membeli atau Menjual Uang Asing
    Bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar uang asing menjadi uang rupiah (domestik) dan uang rupiah (domestik) menjadi uang asing, maupun tukar menukar uang asing dengan uang asing lainnya.
    j. Menyediakan ATM
    Bank menyediakan Iayanan ATM (automatic teller machine) untuk memudahkan nasabah mengambil uang tanpa harus datang dan antri di bank. Mesin ATM banyak dijumpai di tempat perbelanjaan.
    D. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
    Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan, yang secara Iangsung atau tidak Iangsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. LKBB meliputi lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, asuransi, dan leasing.

    1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan serta PerdaganganSurat Berharga
    Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga mempunyai kegiatan menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, sebagai perantara dalam mendapatkan partner usaha dari dalam dan luar negeri, serta melakukan usaha sebagai makelar, komisioner, dan pedagang efek dalam pasar uang dan pasar modal. misalnya, PT. Pembangunan Usaha Indonesia (PT. Bahana), PT, Private Development Finance Company of Indonesia Limited (PT PDFCI), PT Indonesia Investment International (PT lndovest), PT Merchant Investment Cooperation (Merincop), dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.
    Selain kegiatan-kegiatan di atas, lembaga-lembaga itu pun melakukan kegiatan khusus berupa pemberian kredit pembelian rumah. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan seperti itu adalah PT Papan Sejahtera.

    2. Asuransi
    Asuransi adalah suatu perjanjian dalam hal menanggung, membebankan premi, dan mengikatkan diri terhadap tertanggung untuk mencegah, setidak-tidaknya mengurangi, risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Asuransi yang berhubungan dengan perbaikan karena kerusakan atau kecelakaan yang sering disyaratkan bagi jaminan kredit adalah asuransi kebakanan, asuransi pengangkutan, dan asuransi kendaraan bermotor.

    3. Leasing
    Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran berkala. Usaha leasing ini sering juga disebut sewa guna usaha. Artinya, barang-barang modal disewa dan sekaligus dibeli secara kredit.
    E. PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PRODUK BANK
    Transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat negara maju sudah lebih banyak menggunakan jasa-jasa perbankan.

    1. Alasan-alasan Pemanlaatan Jasa Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain
    a. Hidup Hemat
    Dengan menyimpan uang di bank dapat mengurangi/menghindari pembelian barang yang tidak bermanfaat.
    b. Keamanan
    Dengan menyimpan uang di bank dapat terhindar dari kehilangan atau perampokan, atau jika terjadi kebakaran rumah, uang tidak musnah terbakar,
    c. Penghasilan
    Dengan menyimpan uang di bank memperoleh imbal jasa yang
    disebut bunga uang.
    d. Membantu Program Pemerintah
    Uang yang disimpan di bank dapat dipinjamkan kepada perusahaan untuk memperluas usahanya. Dengan demikian akan meningkatkan produksi, sesuai dengan program pemerintah.
    2. Pemanfaatan Produk Bank
    a. Tabungan
    Tabungan adalah penyimpanan uang di bank yang pengambilannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.
    b. Pengiriman
    Pengiriman uang dilakukan oleh bank dan satu daerah ke daerah lainnya. misalnya, seorang yang bersekolah jauh dan orang tuanya dapat memperoleh kiriman uang dan orang tuanya melalui bank. Dengan cara itu siswa tidak perlu mendatangi orang tuanya yang akan memerlukan biaya tinggi serta waktu yang lama.
    c. Asuransi Beasiswa
    Asuransi beasiswa adalah pertanggungan dalam bidang pendidikan. Perusahaan asuransi akan menanggung biaya pendidikan siswa ke tingkat yang lebih tinggi jika orang tua siswa sejak awal telah mengasuransikan pendidikan anaknya.

    Ali Nuraeni (0902010050) dan Nur Fitriyani (0902010028)

  10. Posted by Laela Nur Azizah 0802010013 & Siti Nuriyah 0802010040 on April 4, 2010 at 4:24 am

    Penilaian Terhadap Tingkat Kesehatan Bank

    Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.
    Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:
    a.Permodalan (Capital)
    Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen
    b.Manajemen (Management)
    Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen
    c.Rentabilitas (Earnings)
    Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen
    d.Likuiditas (Liquidity)
    Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen
    e.Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)
    Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen.
    Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko
    Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank. Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

    Oleh : Laela Nur Azizah 0802010013 & Siti Nuriyah 0802010040

  11. Posted by ratna sentika lelasari on April 5, 2010 at 12:13 pm

    STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

    :: Lembaga Negara yang Independen

    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

    Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

    Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

    :: Sebagai Badan Hukum

    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. karena lembaga yang mengikatnya berkaitan dengan prosedur yang ada di dalamnya. sementara itu hukum – hukum yang mengatur di dalamnya merupakan sebuah tatanan yang praktis yang dapat mempermudah para nasabah dalam melakukan berbagai transaksi yang diinginkannya. Karena dalam sebuah transaksi para nasabah tidak hanya di dalam satu kalangan saja tetapi mencakup aspek yang cukup luas. Maka dari itu hukum inilah yang nantinya dapat mengikat dan menjamin keamanan para nasabah dalam bertransaksi nantinya.

    MISI, VISI DAN SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA

    :: Misi

    Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

    :: Visi

    Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

    :: Nilai-Nilai Strategis

    Kompetensi – Integritas – Transparansi – Akuntabilitas – Kebersamaan (KITA – Kompak)

    :: Sasaran Strategis

    Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

    1.
    Terpeliharanya Kestabilan Moneter
    2.
    Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
    3.
    Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
    4.
    Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
    5.
    Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, surveillance sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
    6.
    Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
    7.
    Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
    8.
    Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
    9.
    Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

    TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

    :: Tujuan Tunggal

    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

    Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

    :: Tiga Pilar Utama

    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

    Ratna Sentika Lelasari 0902010003 Dan Titik Ardiati 0902010007

  12. Posted by ani on April 5, 2010 at 1:25 pm

    Peran Bank Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Di Indonesia

    Perkembangan perekonomian Islam dewasa ini bertumpu pada empat pilar. Pilar pertama, adalah korpus ekonomi Islam itu sendiri, yang berujud teori-teori ekonomi yang telah ditulis, baik oleh para ulama yang pada umumnya merupakan pembahasan mengenai hukum syari’ah di bidang ekonomi. Kedua, proses pendidikan dan latihan yang menciptakan tenaga-tenaga professional yang tidak saja mampu melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis, tetapi juga memahami syari’ah dan lebih-lebih di bidang keuangan dan perbankan, mampu melaksanakan asas-asas prudensialitas, baik ekonomis maupun syari’ah. Ketiga, adalah perkembangan perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya (asuransi tafakul, reksadana, obligasi, zakat dan wakaf).

    Keempat, adalah perkembangan bisnis di sektor riil, seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. Keempat pilar itu berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, beroperasinya sistem perbankan syari’ah secara berkesinambungan (sustainable) sangat bergantung pada mutu sumberdaya manusia (human resource) sebagai modal manusia (human capital) yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan latihan. Selanjutnya perkembangan pendidikan dan latihan juga bersumber pada perkembangan teori-teori dan konsep-konsep mengenai keuangan syari’ah. Perkembangan sektor riil pada gilirannya ditunjang oleh sektor keuangan dan perbankan dengan modal finansial.

    Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam, berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang lain, lahir karena dua faktor. Pertama, berasal dari ajaran agama yang melarang riba dan menganjurkan sadaqah. Kedua, timbulnya surplus dan yang disebut petro-dollar dari negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam. Adalah suatu kebetulan, bahwa lading-ladang minyak terbesar di dunia dewasa ini berada di negara-negara Muslim.

    Sebenarnya kesadaran tentang larangan riba teleh menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke 20. Tapi gagasan tersebut hanya melahirkan satu dua bank kecil yang tidak berdasarkan bunga. Sebabnya mudah dipahami, yaitu karena tiadanya modal finansial yang mencukupi yang dimiliki kaum Muslim. Pada waktu itu juga sudah disadari adanya doktrin sadaqah atau zakat dan K.H. Ahmad Dahlan sudah punya gagasan untuk membentuk lembaga amil (penghimpun dan pengelola) zakat. Tapi dana yang berhasil dikumpulkan itu dibutuhkan langsung untuk dakwah dan penyantunan fakir miskin. Karena itu belum ada gagasan untuk menjadikan dana zakat sebagai modal bank.

    Gagasan penghimpunan zakat untuk modal bank baru timbul di Mesir pada awal dasawarsa 60-an. Maka pada tahun 1963, atas prakarsa seorang cendekiawan Mesir Dr. Ahmad al Najjar, dibentuk bank pedesaan (rural bank) bersama Mir-Ghamr Bank. Bank itu sesungguhnya cukup sukses, namun karena tersandung oleh alasan politik pada zaman pemerintahan otoriter Jamal Abdul Nasser, bank itu ditutup pada tahun 1967. Namun eksperiman bank Mir-Ghamr itu dihidupkan kembali dalam Nasr-Social Bank, dengan sponsor Pemerintah untuk menolong masyarakat lemah sebagai bagian dari sosialisme Arab-Mesir. Namun bank tersebut tidak lama umurnya karena berhenti beroperasi pada tahun 1976.

    Dalam kasus dua bank perintis Mesir tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, ajaran Islam mampu menggerakkan ide sosial-ekonomi. Ide spirit yang bersumber pada ajaran agama ini, sekarang disebut juga sebagai modal sosial (social capital). Kedua peranan cendekiawan yang memiliki suatu konsep yang mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat dan larangan riba. Ketiga, dalam dua kasus pendirian bank itu nampak peranan pemerintah, yang pertama bersifat negatif. Intervensi kekuasaan yang bermotif politik menyebabkan tutupnya bank Mir-Ghamr, tetepi bersifat positif dalam kasus didirikannya Nasr-Social Bank. Hanya saja, karena tiadanya sifat bisnis pada Nasr Social Bank, maka bank tersebut tidak bisa berlanjut. Sedangkan Mir-Ghamr Bank cukup sukses berkembang, karena dijalankan secara professional, walaupun mengandung unsur sosial.

    Perkembangan pesat bank-bank syari’ah yang lebih lazim disebut sebagai bank-Islam terjadi pada dasawarsa ’70-an, setelah terjadinya krisis minyak yang menimbulkan oil-boom pada tahun 1971. Dengan naiknya harga minyak hingga mencapai US$ 36,- per barel, maka terciptalah surplus dolar hasil ekspor minyak. Modal itu mula-mula melayang ke Eropa Barat dan AS untuk disimpan atau dibelikan saham-saham perusahaan-operusahaan besar. Dengan adanya surplus tersebut, dan secara kebetulan lahir pula generasi sarjana Muslim hasil didikan universitas-universitas Barat, maka timbul gagasan konspiratif untuk menampung dan menyalurkan modal tersebut di Dunia Islam sendiri. Maka berdirilah beberapa bank Islam di negara-negara Timur Tengah, terutama di Sudi Arabia, negera-negara Teluk dan Mesir pada dasawarsa ’70-an misalnya Dubai Islamic Bank (1973), di kawasan negara-negara Emirat Arab,

    Islamic Development Bank di Saudi Arabia (1975), Faisal Islamic Bank di Mesir (1977).Kuwait Haouse of Finmance di Kuwait (1977), atau Jordan Islamic Bank di Jordania (1978). Pada dasawarsa ’80-an timbul bank-bank Islam di negara-negara Eropa Barat, misalnya Islamic Bank Internasional di Denmark (1982), Islamic Banking System-Internasional Holding SA di Luxemburg atau Dar al Maal di Swiss. Pada tahun 1983 berdiri Bank Islam Malaysia dam di tahun yang sama juga di Pakistan, Pakistan Banking System. Baru pada tahun 1991 di Indonesia berdiri Bank Mu’amalat Indonesia (BMI).

    Dalam pembentukan bank-bank di negara-negara Timur Tengah sangat berperan orang-orang kaya yang dekat dengan raja, dengan demikian pemerintah ikut berperamn mendukung. Sumber dananya berasal dari minyak yang dikuasai oleh keluarga raja. Ini berbeda dengan bank-bank di negara-negara industri maju yang berasal dari badan-badan usaha besar milik swasta. Di Indonesia, peranan pemerintah sangat penting yang ikut menghimpun dana dari BUMN.

    Dewasa ini, menurut International Association for Islamic Bank, jumlah bank-bank Islam di seluruh Dunia Islam, yang mencakup 40 negara-negara Muslim mauopun non-Muslim sudah lebih dari 200 unit, padahal pada tahun 1986 baru berjumlah 35 unit, dengan aset sebesar US$200,- miliar, di antaranya deposito sebesar US$ 80,- miliar. Di antara bank-bank itu muncul kelompok trans-national group, yaitu Darl al Mal al Islamy dan al Baraqah-Dallah Group. Satu di antaranya adalah Islamic Development Bank (IDB), yang sahamnya dimiliki oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konperensi Islam). Setiap negara Muslim punya hak untuk meminta bantuan dana dari IDB ini, di antaranya Indonesia telah memperoleh dana melalui BMI yang memperoleh modal sehingga IDB ikut memiliki 35% saham BMI dan baru-baru ini BMI juga memperoleh dana tambahan sebesar US$ 100,- juta guna memperkuat permodalannya. Selain itu, Reksadana Syari’ah yang dulu dipimpin olkeh Iwan Poncowinoto, telah memperoleh pinjaman sebasar US$ 100,- miliar dan telah berhasil dikembalikan. Tapi secara umum Indonesia belum mamanfaatkannya secara maksimal.

    Dari perjalanan perbankan dan lembaga keuangan Islam itu dapat ditarik katerangan, bahwa, perekonomian Islam yang selama ini berkembang dimulai modal fisik (physical capital) atau modal alam (natural capital), khususnya yang berasal dari minyak bumi. Dari hasil surplus ekspor minyak bumi ini terbentuk modal financial (financial capital).

    Pola perkembangan ini sebenarnya juga terjadi dalam perekonomian AS yang kaya sumberdaya alam, terutama minyak dan emas. Demikian pula pola perkembangan negara-negara Eropa Barat. Hanya saja negara-negara Eropa Barat mengeksploitasi sumberdaya alam negara-negara jajahan melalui kolonialisme dan imperialisme.

    Namun demikian, modal finansial tersebut belum berhasil menumbuhkan sektor riil, khususnya di bidang pertanian dan industri, walaupun telah menimbulkan industri pertambangan yang oil-related (seperti petro-kimia). Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, belum adanya konsep pembangunan yang komprehensif, kecuali misalnya di Iran yang mengarah kepada pembangunan pertanian dan industrialisasi. Sebenarnya dana petro-dolar tersebut bisa dipergunakan untuk membangun pertanian di Mesir, Sudan dan beberapa negara Afrika Utara yang cukup berpotensi (misalnya di bidang hortikultura).

    kelompok prasetiyo 0902010034 dan nur iftiani 0902010064

    groups.yahoo.com/group/rumahilmu/message/4098

  13. Posted by ali nuraeni on April 6, 2010 at 2:23 am

    Posts filed under ‘Keuangan’
    PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERHADAP DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK JATIM CABANG …
    ABSTRAKSI
    Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa faktor tingkat bunga deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang …. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan (PT. Bank Jatim Cabang …) harus membuat suatu kebijakan mengenai faktor-faktor tersebut, agar para calon debitur atau nasabah lebih tertarik didalam mendepositokan uangnya ke PT. Bank Jatim Cabang …. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : untuk menganalisis apakah faktor tingkat bunga deposito berjangka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang ….
    Dalam penelitian ini penulis memberikan hipotesis yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya, yaitu : “ diduga bahwa tingkat bunga deposito, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang … “
    Adapun metode dan teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan yang terdiri dari observasi, interview, dokumenter dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan datanya dari dua sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder.
    Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah : analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (dengan menggunakan analsis korelasi dan analisis regresi) dengan soft wear SPSS for Windows 10.5.
    Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis korelasi bahwa hubungan antara tingkat bunga deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan kesemuanya berhubungan secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka.
    Sedangkan berdasarkan analisis regresi menunjukkan, bahwa semua tingkat bunga deposito mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka. Dari hasil analisis tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah dana deposito adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 12 bulan. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 6 bulan.
    Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan menggunakan analisis secara kuantitatif, tingkat bunga deposito berdasarkan jangka waktu secara bersama-sama maupun secara parsial mempunyai pengaruh secara siknifikan terhadap dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang ….

    Add comment Januari 24, 2008
    ANALISIS INVESTASI JARINGAN KANTOR PT. BCA Tbk CABANG …
    Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak Yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga Yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank Yang menerima simpanan dari masyarakat dalam benluk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak Yang memerlukan dana.Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha sehingga banyak masyarakat dan organisasi Yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Kondisi dan porkembangan perbankan saat ini, secara umum memperlihatkan beberapa kemajuan. Sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi yang tersendat-sendat Membaikna kondisi perbankan saat ini tidak lepas dari telah selesainya proses rekapitalisasi yang telah menelan biaya sekitar Rp. 412 triliun per September 2000.
    Seperti masyarakat Pada umumnya, masyarakat Kabupaten dan Kotamadia … juga memanfaatkan jasa bank. Sampai dengan bulan Desember 2000 ( Bank Indonesia Surabaya : Desember 2000) jumlah kantor bank yang ada di Wilayah Kabupaten dan Kotamadia … sebanyak 6 ( enam ) buah kantor Cabang Bank Umum, I ( satu ) buah Kantor Cabang Pembantu Bank Umum dan 18 buah Kantor Bank Perkreditan Rakyat. Dari sejumlah kantor bank tersebut jumlah dana masyarakat yang dihimpun sebesar Rp. 794.006 juta dan jumlah kredit Yang disalurkan sebesar Rp. 239.497 juta.
    Dengan telah selesainya proses rekapitalisasi bank-bank kini saling berpacu untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Demikian pula dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Dalam upaya, mencapai visinya sebagai Payment Settlement Agency ( PSA ) dan sebagai Financial Intermediary, PT. Bank Central Asia Tbk akan term mengernbangkan delevery channelnya yaitu cabang dan electronic banking seperti ATM, Internet Banking dan Phone Banking dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … sebagai salah satu cabang dari PT. Bank Central Asia Tbk mempunyai visi ingin menjadi bank yang unggul dalam hal penghimpunan dana masyarakat, pelamparan kredit dan laba, dari seluruh bank-bank yang ada di Kabupaten dan Kotamadia … dengan tetap berpegang pada visi yang diemban oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
    PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … didirikan pada tanggal 21 September 1989 sebagai Kantor Cabang Pembantu. Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 24 Desember 1992 statusnya berubah menjadi Kantor Cabang Utama, sampai dengan saat ini. PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … mengalami perkembangan yang cukup pesat Sampai dengan akhir Desember 2000 Total Assetnya, mencapai Rp. 225,7 milyard, jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 220,1 milyard, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 5,6 milyard, laba yang dihasilkan sebesar Rp. 4,9 milyard, sedangkan jumlah nasabahnya. sebanyak 32.170 nasabah.
    Untuk mencapai visinya, PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … tentunya harus mempunyai fasilitas dan pelayanan yang dapat memuaskan para nasabahnya. Namun pada kenyataanya, pada saat ini PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … tidak memiliki gedung yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada para nasabahnya. Hal ini disebabkan pertama, banking hall yang ada tidak sesuai lagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang antre. Kedua, tidak ada tempat parkir khusus bagi para nasabahnya. Untak membangun sebuah gedung yang nyaman dan representative tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit dan memerlukan analisa investasi yang mendalam. Karena dana yang tertanam dalam investasi tersebut akan terikat dalam waktu yang cukup lama dan keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut baru dapat dinikmati dalam beberapa periode yang akan datang yang mengandung resiko dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
    Atas dasar uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang resiko dan beberapa aspek dalam penilaian investasi dengan mengambil judul “Analisa Investasi Jaringan Kantor Cabang”. Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang ….

    Add comment Januari 24, 2008
    PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
    ABSTRAK
    Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sekaligus dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian. Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas giro (X1), tabungan (X2), dan deposito berjangka (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah pinjaman yang diberikan (Y).Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui penghimpunan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito berjangka secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pinjaman yang diberikan, (2) untuk mengetahui yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim.
    Hipotesis sebagai berikut : (1) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito berjangka ) secara serempak terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim, (2). Diantara giro, tabungan, dan deposito berjangka yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan adalah deposito.
    Hasil analisis yang diperoleh : (1) Hipotesisi pertama yang diajukan dapat diterima, bahwa besarnya dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka secara serempak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap total pinjaman vang diberikan PT. Bank Jatim, yaitu sebesar F hitung = 54,504 dengan R2 = 96,50 (2) Hipotesisi kedua yang diajukan harus ditolak sebab yang paling dominan dalam penelitian ini adalah tabungan.

    Add comment Januari 24, 2008
    ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK JATIM MELALUI REKAPITALISASI
    Ringkasan
    Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mangkaji perbedaan rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program rekapitalisasi PT. Bank Jatim, 2) Untuk mengkaji dampak rekapitalisasi terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan explanatory research dengan metode studi literatur pada data primer dengan teknik pengambilan sample secara total sampling. Teknik pengambilan data yaitu dengan angket, wawancara, survei dan dokumenter. sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan rekapitalisasi PT. Bank Jatim berdasarkan nilai rata-rata kinerja keuangan sebelum dan sesudah menunjukan perbaikan secara hampir seluruh cabang PT. Bank Jatim, 2) Dalam pelaksanaan rekapitalisasi mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim sehingga ada perbedaan yang nyata antara cabang-cabang PT. Bank Jatim

    Add comment Januari 24, 2008
    Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Implementasi Sistem Anggaran Kinerja pada Proses Penyusunan APBD di Kabupaten …).
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
    Sistem Anggaran Kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Dimana kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.
    Berangkat dari kedua pemikiran diatas, penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten … dengan maksud : 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … Tahun Anggaran 2003 dengan menggunakan Sistem Anggaran Kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, 2) Untuk mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.
    Selanjutnya yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Anggaran Aparatur dan Kepala Sub Bidang Anggaran Publik pada Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten …, sedangkan untuk pengambilan sampel ini digunakan teknik purposive sampling.
    Data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari wawancara tersebut diperoleh deskripsi tentang implementasi sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten … Tahun Anggaran 2003. Sedangkan dari dokumentasi diperoleh deskripsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta karakteristik Sistem Anggaran Kinerja. Selanjutnya data-data tersebut dianalis dengan menggunakan Teknik Analisis Domain yang hasilnya diperoleh deskripsi tentang proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten … dengan menggunakan sistem anggaran kinerja dalam bentuk hubungan semantik.
    Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … Tahun Anggaran 2003 belum mencerminkan prinsip transparansi anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya dilakukannya 2 (dua) tahapan dari 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan APBD yang mngikutsertakan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas anggaran dapat dicerminkan dengan mulai disusun dan diterapkannya sistem laporan keuangan yang dapat menginformasikan secara jelas tentang kondisi keuangan daerah.

    Add comment Januari 24, 2008
    ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK SURABAYA
    Ringkasan
    Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Surabaya, pada tiga perusahaan rokok yaitu Perusahaan Rokok Gudang Garam, Perusahaan Rokok Sampoerna dan Perusahan Rokok BAT Indonesia. Studi ini dilakukan untuk membuktikan : 1) Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public, 2) Apakah go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 3) Dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, rasio mana yang mempunyai kontribusi yang dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 4) Apakah pertumbuhan perusahaan efisien ditinjau dari segi keuangan.Jumlah sampel yang diambil adalah 3 perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Surabaya yang telah melakukan go public. Pada tahun 1990 dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Analisa data yang digunakan untuk menganalisa adalah dengan model Analisis Multiple Diskriminant, t-test, dan batas laju pertumbuhan perusahaan ditinjau dari segi keuangan.
    Hasil penelitian menunjukkan : 1) Ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public. 2) Go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok. 3) Rasio rentabilitas mempunyai kontribusi yang dominan. 4) Pertumbuhan perusahaan dapat dikatakan efisien.

    Add comment Januari 24, 2008
    EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkembangan Daerah Jawa Timur)
    ABSTRAK
    Situasi ekonomi yang sangat turbolance dan industri perbankan yang high regulated berdampak pada semakin kompleknya masalah yang timbul. Manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya agar tetap eksis dan mampu berkembang. Dalam kondisi yang cepat berubah, pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilaksanakan melalui suatu penyusunan perencanaan dan strategi yang tepat dan pengendalian yang terpadu.Kritik tentang proses penyusunan perencanaan dan kelemahan penyusunan anggaran dapat diatasi dengan cara proses penyusunan perencanaan dan anggaran lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya perusahaan yang ada serta konsisten pada apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Oleh sebab itu perencanaan dan anggaran tidak hanya seharusnya dibuat, namun harus disusun dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan.
    Perencanaan merupakan suatu penentuan strategi perusahaan yang akan datang, dimana peencanaan merupakan pemikiran aktif untuk menetukan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang berdasarkan segala sesuatu yang dapat diketahui dan diperkirakan pada saat sekarang.
    Anggaran disusun sebagai penyempurna pelaksanaan perencanaan, dimana dalam anggaran dirumuskan sasaran beserta cara untuk mencapainya dengan cara kuantitatif.
    Anggaran sebagai suatu metode untuk menujukkan perencanaan strategis yang merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan, mengetengahkan standar koordinasi kegiatan dan merupakan sumber dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan
    Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pada umumnya adalah mengenai waktu dan penggunaan sumber daya yang cukup menyita perhatian perusahaan. Hal ini dapat diatasi apabila perusahaan senantiasa melaksanakan sistem pengendalian yang efektif dan terpadu, inovatif dalam mengaplikasikan perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan, konsisten dalam operasionalnya dan adanya komitmen dari berbagai pihak dalam perusahaan (seluruh jajaran karyawan).
    Dalam proses penyusuna perencanaan dan anggaran di Bank Jatim telah mengacu dan sesuai dengan teori yang ada, baik dari teknik penyusunan, isi, keselarasaan antara perencanaan dan anggaran dengan realisasi operasionalnya serta cara-cara mengantisipasi perubahan-perubahan dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan.
    Kelemahan yang timbul terletak pada media yang digunakan, yakni masih menggunakan metode semi tradisional, struktur organisasi anggaran, alur kerja anggaran, isi anggaran yang terlalu detail dan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi.
    Manfaat penyusunan perencanaan dan anggaran sangat dirasakan, terbukti Bank Jatim masih mampu eksis berkiprah sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dan berkembang, dimana ditunjukkan pada kinerja yang meningkat dengan indikasi berbagai ratio keuangan yag cenderung meningkat pula serta telah menjadi ikon di Jawa Timur sebagai Bank-nya masyarakat Jawa Timur.
    Untuk mengantisipasi adanya perubahan (eksternal dan internal) pada perusahaan, penyusunan prencanaan dan anggaran hendaknya harus ; realistis, luwes, kontunyu, dengan menerapkan metode “rolling forcasting”.

    Add comment Januari 24, 2008
    STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI … (STUDI KASUS DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH …)
    Abstraksi
    Bank Syariah tidak lagi terasa asing di pendengaran kita. Di setiap kota mulai beroperasional dan melayani setiap masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan prinsip syariah Islam. Awal keberadaannya mungkin kurang mendapatkan respon baik, namun seiring dengan keberhasilannya menunjukkan kinerja yang baik, seolah semua mata melirik dan mulai berpaling untuk memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang selama ini kental dengan nuansa sistem bank konvensional.Di luar konteks perdebatan akan keberadaan sistem bunga yang masih belum juga selesai, secara bisnis bank syariah menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan. Kinerja yang telah dicapai tentu tidak akan berhenti begitu saja karena masih ada peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain kekuatan yang dimiliki karena sebagai pendatang yang relatif masih baru tentu sisi kelemahannya masih ada, belum lagi ancaman yang jika tidak diwaspadai akan berpengaruh negatif bagi bank syariah, hal yang tentu tidak dikehendaki.
    BRI Syariah … sebagai pelaku bisnis bank syariah menghadapi kasus serupa dalam hal kelemahan dan ancaman. Teknologi, tenaga pemasar, kurangnya sosialisasi dan promosi mungkin beberapa kelemahan yang harus segera diatasi. Untuk itu perlu mencari, memilih dan melaksanakan suatu strategi yang dirancang dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis bank syariah yang telah ada.

    Add comment Januari 24, 2008
    Komparasi Implementasi CAMELS Sehubungan Dengan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BankJatim
    ABSTRAK
    Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apakah implementasi CAMELS sehubungan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim dapat dijadikan sebagai early Warning Systems, 2) Untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim tahun 2003-2005, dan 3) Untuk mengetahui komparasi implementasi CAMELS terhadap Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah, dan Bank Umum Konvensional , sedangkan sampel yang diambil adalah Bank Syariah Mandiri. Sementara sebagai data pembanding adalah bank konvensional dalam hal ini menggunakan sampel Bank Jatim. Untuk mengukur rasio kinerja keuangan bank menggunakan analisis CAMELS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank syariah maupun bank konvensional adalah mengunakan uji t dua sampel (Two Sample t- test).
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio permodalan, secara umum Bank Syariah Mandiri selama periode 2003-2005 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembiayaan untuk mengimbangi pertumbuhan dana. Untuk itu bisa jadi pemodal Bank Syariah Mandiri akan menambah modalnya jika tidak ingin ketinggalan dari bank lainnya. Dari sisi kualitas aset secara keseluruhan cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Namun demikian kebijakan pemberian kredit/investasi, posedur dan administrasi cukup mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat serta didokumentasikan dengan baik. Dari sisi manajemen bank memiliki track record kinerja yang memuaskan. Dari sisi rentabilitas secara umum sangat baik untuk mengantisipasi potensi kerugian. Dari sisi likuiditas secara umum kinerja bank cukup baik terutama untuk mengatisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas cukup memadai. Sedangkan pada sisi sensitivitas pada resiko pasar, resiko sangat rendah yang dikombinasikan penerapan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten. Sedangkan Bank Jatim selama periode 2003 sampai dengan 2005 menunjukkan bahwa rasio permodalan secara keseluruhan sangat baik karena tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kualitas aset sangat baik dengan portofolio yang sangat minimal, sementara itu, manajemen bank memiliki track record kinerja yang memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian resiko yang memadai. Pada sisi rentabilitas, secara umum kinerja sangat baik, kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi kerugian. Posisi likuiditas secara umum kinerjanya sangat baik dan kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan modal sangat kuat. Sensitivitas terhadap resiko pasar memiliki resiko sangat rendah yang dikombinasikan penerapan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten.
    Hasil temuan lain menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi CAMELS Bank Syariah mandiri dengan Bank Jatim, karena setelah dilakukan uji t menghasilkan kesimpulan bahwa H0 ditolak

    Add comment Januari 24, 2008
    Koreksi Terhadap laporan Rugi Laba Untuk Menghitung PPh Badan Pasal 25”. (Studi kasus pada Perusahaan Shanghai Suling Mas Group Ngunut …).
    RINGKASAN
    Setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengerti dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PPh Wajib Pajak Badan. Salah satu diantaranya menghitung PPh Badan pasal 25, merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan sebagai angsuran pajak setiap bulan, yang nantinya akan diperhitungkan pada akhir tahun pajak. Untuk kepentingan pajak, laporan rugi laba yang dibutuhkan adalah laporan Rugi Laba fiscal. sedangkan yang dipakai perusahaan adalah laporan rugi laba komersial yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan perusahaan dalam menghitung persediaan dengan metode LIFO, yang diperkenankan Undang-undang pajak metode FIFO atau rata-rata. Sehingga perlu dikoreksi untuk menghitung kewajiban pembayaran pajak.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan rugi laba sesuai peraturan fiscal ingin menyikapi perbedaan antara standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan terhadap laporan rugi laba. Akhirnya dapat menghitung PPh Badan pasal 25.
    Penelitian ini dilakukan dengan mengoreksi laporan rugi laba komersial kedalam laporan rugi laba fiscal sebagai dosen penghitungan PPh Badan pasal 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : laba sebelum pajak dari laporan rugi laba komersial sebesar Rp. 369.424.484,34 sedangkan laba sebelum pajak di laporan rugi laba fiscal sebesal Rp. 414.785.184,44.
    Koreksi positif sebesar Rp. 2.805.000,- dan koreksi negatif sebesar Rp. 48.168.700,-. Setelah dilakukan, penghitungan, pajak terhitung dari PPh Badan “Rp. 106.935.555,-” dari laba kena pajak Rp. 414.785.184,34 maka laba setelah pajak Rp. 307.849.684,-.
    Berdasarkan analisa diatas peneliti menyarankan sebaiknya dalam menyusun Rugi Laba metode penghitungan persediaan yang dipakai FIFO atau Rata-rata.

    oleh : Nur fitriyani 0902010028 dan Ali nuraeni 0902010050

  14. Posted by Irwan on April 6, 2010 at 5:05 am

    TUGAS BLK
    Kelompok: (Irwan febrianto:0602010043,Supar Sapto Aji: 0602010041)

    Analisis Produktivitas dan Skala Ekonomi
    Bank Umum Syariah Indonesia

    Agfa Syailendra1

    Abstrak
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja internal Bank umum Syariah dalam mengalokasikan sumber daya yang efisien dengan menggunakan pendekatan analisis produktivitas dan skala ekonomi.
    Model yang digunakan adalah model fungsi produksi translog dengan variabel tak bebas (dependent) pembiayaan dan variabel bebas (independent) modal, tenaga kerja, dan dana pihak ketiga. Model translog yang diestimasi terdiri dari 4 kriteria model, yaitu model translog lengkap, model translog tanpa fungsi kuadratik, model translog tanpa interaksi antar faktor, dan model translog constant elasticity of substitution (CES). Pemilihan model yang terbaik pada fungsi produksi translog dilakukan melalui uji statistik, sehingga model yang terbaik digunakan ,,,,,,,,,,,,,,,untuk merefleksikan nilai elastisitas output dan returns to scale.
    Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Model yang terpilih adalah model constant elasticity of substitution. (2) Variabel input dana pihak ketiga memiliki nilai produktivitas yang terbesar dibandingkan dengan variabel modal dan tenaga kerja. (3) Dalam periode penelitian, kondisi diseconomies of scale terjadi pada Bank Umum Syariah, yang berarti Bank Umum Syariah belum mampu menghasilkan output pembiayaan yang meningkat dengan biaya produksi yang lebih murah.

    Pengetahuan tentang efisiensi perbankan setidaknya memiliki beberapa alasan utama : Pertama ; bank selaku intermediasi keuangan merupakan pemain penting dalam ekonomi modern, baik itu dalam pelayanan jasa keuangan maupun sebagai pemberdaya tenaga kerja. Sistem perbankan memiliki peranan sebagai penyalur (penengah) antara penyimpan (saver) dan peminjam (investor), pelayanan jasa keuangan perdagangan dan investasi, serta membantu meyakinkan bahwa sektor ekonomi keuangan mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Oleh karena itu bank haruslah efisien terlebih dahulu untuk memainkan peranannya. Lebih dari itu, pengetahuan tentang penyelenggaraan sistem perbankan yang lebih baik akan meningkatkan efektifitas kebijakan makro.

    Kedua ; dalam kondisi ekonomi yang semakin global, permintaan sektor keuangan semakin cepat berkembang, sehingga transformasi pengetahuan dan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Dengan demikian sistem perbankan akan memiliki semakin besar persaingan, hal ini ditunjang pula dengan kehadiran bank asing dalam pasar keuangan. Pada akhirnya, bank yang mampu bertahan adalah bank yang memiliki hasil pencapaian output optimal dengan rendahnya biaya operasi yang digunakan.

    Ketiga ; Industri perbankan dihadapkan juga pada ukuran performa standar efisiensi sektor keuangan. Dengan demikian, bank yang melewati kinerja efisiensi keuangan akan membantu manajemen bank dalam menigkatkan keahlian manjerialnya. Sehingga akan mempermudah investor dalam menentukan pilihan berinvestasi pada sektor keuangan.

    Beberapa kriteria penting yang umumnya digunakan sebagai ukuran performa kinerja industri perbankan adalah ROE (Return on equity), ROA (Return on Asset), NPL (Non perfoming loans), LDR (Loan to Deposit), Asset, CAR (Capital Adequacy Ratio). Sedangkan pencapaian efisiensi internal bank dapat diketahui dari alokasi penggunaan input terhadap outputnya baik secara parsial maunpun bersama-sama.

    Pada masa krisis perbankan dan ekonomi setelah tahun 1997, industri perbankan di Indonesia mengalami penurunan jumlah bank. Hal ini sesungguhnya wajar terjadi sebagai akibat semakin ketatnya kebijakan dari Otoritas Perbankan (Bank Indonesia) dalam mengurangi Bank-bank operasi yang mengalami kesulitan luikiditas. Hal ini pun secara simultan terjadi dari menurunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga keuangan bank yang pada tahun 1997 -1998 tercermin melalui pengambilan secara bersama-sama dana yang tersimpan pada bank (Bank Panic).
    Obyek penelitian adalah bank umum syariah, berdasarkan statistik perbankan syariah Bank Umum Syariah hingga saat ini (2004) terdiri dari dua Bank, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Rentang waktu/periode penelitian 2002.I – 2004.V dengan mengacu pada pertimbangan ketersediaan data. Data yang diperlukan merupakan data time series per bulan dengan cross section dua bank sehingga terjadi balanced panel data, dan sumber data berasal dari laporan keuangan bank yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

    Perbankan termasuk salah satu dari kategori perindustrian, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup nyata antara perbankan dan jenis industri lainnya. Hal ini dikarenakan produksi yang dihasilkan oleh bank bukan berupa barang (goods), melainkan lebih kepada Jasa (services). Atas dasar pendekatan bank sebagai intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari nasabah kepada peminjam, maka data yang diperlukan adalah :
    Output Bank umum Syariah (Pembiayaan (Financing Extended); Q)
    Output Bank Umum syariah merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan (Financing extended) yang berhasil disalurkan kepada pihak yang tidak terkait dengan bank setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diukur dalam Rupiah. Penggunaan variabel pembiayaan (financing extended) dimaksudkan untuk merefleksikan output bank syariah yang ditinjau dari pendekatan intermediasi keuangan (jasa), dengan asumsi bahwa bank memaksimalkan profit setelah memperhitungkan (manage) kesesuaian/kelayakan penyaluran pembiayaan.
    Dana Pihak Ketiga (deposit fund ;Dpk)
    Dana Pihak ketiga (deposit fund) pada bank umum syariah merupakan penjumlahan dari Giro wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, yang diperoleh dari pihak yang tidak terkait dengan bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diukur dalam satuan rupiah. DPK merupakan input bank syariah, dimana perolehan DPK akan disalurkan menjadi pembiayaan (financing extended).
    Tenaga Kerja (L)
    Data input Tenaga kerja yang digunakan adalah beban tenaga kerja yang meliputi gaji, tunjangan, dan pelatihan, yang dihitung/diperoleh melalui pengurangan akumulasi yang terjadi di tiap bulannya dalam satuan rupiah. Beban tenaga kerja merupakan proxy dari jumlah tenaga kerja ataupun jumlah jam kerja. Hal ini dikarenakan data jumlah tenaga kerja maupun jumlah jam kerja pada perusahaan tidak tersedia secara perbulan, dan data tersebut memiliki kecenderungan tidak mengalami perubahan (konstan) pada tiap bulannya (homogen). Sedangkan data beban tenaga kerja direfleksikan mampu memperlihatkan insentif dari perusahaan terhadap karyawan (tenaga kerja) untuk dapat meningkatkan output pembiayaan.
    Modal (K)
    Modal yang digunakan terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang diikutsertakan dalam aktifitas usaha Bank umum Syariah (dalam Rupiah).

    5. Hasil empirik dan Kesimpulan

    Estimasi yang dilakukan pada 4 model ekonometrika diatas, diuji secara statistik untuk memperoleh model yang terbaik untuk memetakan hubungan antara independent dan dependent sehingga nilai produktivitas dan skala ekonominya dapat diketahui.

    Hasil uji statistik yang dilakukan antara lain uji-t, uji-F, dan uji-R2. Uji-t yang dilakukan pada model 1 dan 3 tidak terdapat hubungan yang signifikan pada variabel input utama (lnK, lnTK, dan lnDPK) hingga batas minimal tingkat signifikansi minimum 10%. Sedangkan pada model 2 hanya terdapat 1 variabel input utama yang mampu menjelaskan hubungan secara signifikan. Sebaliknya pada model 4 terdapat hubungan yang signifikan pada variabel-variabel input utama, dua diantaranya memiliki tingkat signifikansi pada 1%. Uji-F dan Uji R2 yang dilakukan pada keempat model tersebut menunjukkan hasil yang signifikan pada uji-F dan nilai koefisien determinasi (R2) yang besar (99%).

    Dengan demikian model yang lebih baik dalam memetakan hubungan adalah model constant elasticity of substituion (CES) :

    Dari hasil estimasi model 4 terlihat bahwa nilai konstanta yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia lebih besar dibandingkan Bank Syariah Mandiri, hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi atau pemberdayaan optimal sumber daya manusia dalam menanganinya. Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai konstanta yang lebih besar dikarenakan proses pembelajaran (learning process) yang cukup lama terjadi dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri.

    Analisis produktivitas dilakukan dengan menggunakan nilai elastisitas output sebagai ukurannya. Elastisitas output terhadap input tunggal merupakan rasio antara produktivitas marjinal dan rata-rata produksi dari input tunggal tersebut. Elastisitas output menunjukkan seberapa besar pengaruh input faktor produksi modal, tenaga kerja, dan dana pihak ketiga terhadap besarnya perubahan kepada output pembiayaan. Sehingga elastisitas output ini dapat menggambarkan tingkat produktivitas yang terjadi, dimana semakin tinggi nilai elastisitas output suatu variabel terhadap tingkat outputnya menggambarkan kemampuan dari variabel input dalam merubah tingkat output. Dengan melakukan differensial parsial fungsi produksi translog terhadap masing-masing input tunggalnya maka diperoleh persamaan elastisitas output untuk masing-masing input tersebut.

    Dikarenakan model 4 merupakan bentuk Constant Elasticity of Substitution (CES) maka nilai produktivitas parsial yang terbentuk tidak tergantung dari interaksi antar faktor input maupun kuadratik dari input faktor tersebut. Dengan demikian hasil yang didapat sepanjang kurun waktu penelitian memperlihatkan nilai yang produktivitas yang konstan tiap bulannya.

    Nilai elastisitas output terhadap modal (EOk), Tenaga Kerja (EOTK), dan Dana Pihak Ketiga (EODPK) pada Bank Umum Syariah (BUS), memiliki nilai yang konstan sepanjang periode penelitian yaitu sebesar 0.110426 (K), 0.054541 (TK), dan 0.743452 (DPK) yang menunjukkan bahwa jika input modal berubah sebesar 1 % maka akan menyebabkan kenaikan perubahan output sebesar 0.11 %, cateris paribus. Sedangkan nilai elastisitas output terhadap beban tenaga kerja apabila berubah sebesar 1 % maka kenaikan perubahan output berubah sebesar 0.05 %. Kenaikan perubahan output terbesar dipengaruhi dari perubahan dana pihak ketiga, yakni perubahan 1% pada DPK mendorong kenaiakan perubahan output sebesar 0.74%, cateris paribus. Dengan demikian dapat diketahui bahwa EODPK > EOK > EOTK. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan input dana pihak ketiga akan menghasilkan tingkat output yang lebih besar dibandingkan dengan penambahan input lainnya atau dengan kata lain dana pihak ketiga lebih produktif.

    Returns to scale dalam produksi yang homotetik dapat digunakan sebagai ukuran skala ekonomi atau skala usaha. Returns to scale menunjukkan penambahan output sebagai akibat penambahan semua input dengan proporsi yang sama. Selanjutnya returns to scale seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari elastisitas output terhadap input modal, tenaga kerja, dan dana pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan model yang dipilih, persamaan untuk returns to scale pada Bank Umum Syariah dapat dinyatakan sebagai berikut :

    Nilai returns to scale di Bank Umum Syariah sebesar yang berarti perubahan input secara keseluruhan sebesar 1 % akan mengakibatkan perubahan terhadap output sebesar 0.90 %. Dengan demikian terjadi kondisi decreasing returns to scale (Rts<1) pada Bank Umum Syariah. Karena pergerakan returns to scale sama dengan arah pergerakan skala ekonomi maka secara langsung kondisi decreasing return to scale menunjukkan diseconomies of scale. Hal dapat berarti juga bahwa apabila terjadi penggandaan pada input akan menghasilkan penggandaan output yang lebih kecil, sehingga Bank Umum Syariah belum dapat menikmati hasil produksi yang meningkat dengan biaya produksi yang lebih murah.

  15. Posted by Ali nuraeni on April 10, 2010 at 7:36 am

    PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERHADAP DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK JATIM CABANG
    ABSTRAKSI
    Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa faktor tingkat bunga deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang.Sehubungan dengan itu, maka perusahaan (PT. Bank Jatim Cabang) harus membuat suatu kebijakan mengenai faktor-faktor tersebut, agar para calon debitur atau nasabah lebih tertarik didalam mendepositokan uangnya ke PT. Bank Jatim Cabang .Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : untuk menganalisis apakah faktor tingkat bunga deposito berjangka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang.
    Dalam penelitian ini penulis memberikan hipotesis yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya, yaitu : “ diduga bahwa tingkat bunga deposito, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang . “
    Adapun metode dan teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan yang terdiri dari observasi, interview, dokumenter dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan datanya dari dua sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder.
    Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah : analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (dengan menggunakan analsis korelasi dan analisis regresi) dengan soft wear SPSS for Windows 10.5.
    Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis korelasi bahwa hubungan antara tingkat bunga deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan kesemuanya berhubungan secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka.
    Sedangkan berdasarkan analisis regresi menunjukkan, bahwa semua tingkat bunga deposito mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka. Dari hasil analisis tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah dana deposito adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 12 bulan. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 6 bulan.
    Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan menggunakan analisis secara kuantitatif, tingkat bunga deposito berdasarkan jangka waktu secara bersama-sama maupun secara parsial mempunyai pengaruh secara siknifikan terhadap dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang.
    ANALISIS INVESTASI JARINGAN KANTOR PT. BCA Tbk CABANG
    Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak Yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga Yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank Yang menerima simpanan dari masyarakat dalam benluk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak Yang memerlukan dana.Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha sehingga banyak masyarakat dan organisasi Yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Kondisi dan porkembangan perbankan saat ini, secara umum memperlihatkan beberapa kemajuan. Sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi yang tersendat-sendat Membaikna kondisi perbankan saat ini tidak lepas dari telah selesainya proses rekapitalisasi yang telah menelan biaya sekitar Rp. 412 triliun per September 2000.
    Seperti masyarakat Pada umumnya, masyarakat Kabupaten dan Kotama diajuga memanfaatkan jasa bank. Sampai dengan bulan Desember 2000 ( Bank Indonesia Surabaya : Desember 2000) jumlah kantor bank yang ada di Wilayah Kabupaten dan Kotamadia sebanyak 6 ( enam ) buah kantor Cabang Bank Umum, I ( satu ) buah Kantor Cabang Pembantu Bank Umum dan 18 buah Kantor Bank Perkreditan Rakyat. Dari sejumlah kantor bank tersebut jumlah dana masyarakat yang dihimpun sebesar Rp. 794.006 juta dan jumlah kredit Yang disalurkan sebesar Rp. 239.497 juta.
    Dengan telah selesainya proses rekapitalisasi bank-bank kini saling berpacu untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Demikian pula dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Dalam upaya, mencapai visinya sebagai Payment Settlement Agency ( PSA ) dan sebagai Financial Intermediary, PT. Bank Central Asia Tbk akan term mengernbangkan delevery channelnya yaitu cabang dan electronic banking seperti ATM, Internet Banking dan Phone Banking dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). PT. Bank Central Asia Tbk Cabang sebagai salah satu cabang dari PT. Bank Central Asia Tbk mempunyai visi ingin menjadi bank yang unggul dalam hal penghimpunan dana masyarakat, pelamparan kredit dan laba, dari seluruh bank-bank yang ada di Kabupaten dan Kotamadia dengan tetap berpegang pada visi yang diemban oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
    PT. Bank Central Asia Tbk Cabang didirikan pada tanggal 21 September 1989 sebagai Kantor Cabang Pembantu. Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 24 Desember 1992 statusnya berubah menjadi Kantor Cabang Utama, sampai dengan saat ini. PT. Bank Central Asia Tbk Cabang mengalami perkembangan yang cukup pesat Sampai dengan akhir Desember 2000 Total Assetnya, mencapai Rp. 225,7 milyard, jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 220,1 milyard, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 5,6 milyard, laba yang dihasilkan sebesar Rp. 4,9 milyard, sedangkan jumlah nasabahnya. sebanyak 32.170 nasabah.
    Untuk mencapai visinya, PT. Bank Central Asia Tbk Cabang tentunya harus mempunyai fasilitas dan pelayanan yang dapat memuaskan para nasabahnya. Namun pada kenyataanya, pada saat ini PT. Bank Central Asia Tbk Cabang tidak memiliki gedung yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada para nasabahnya. Hal ini disebabkan pertama, banking hall yang ada tidak sesuai lagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang antre. Kedua, tidak ada tempat parkir khusus bagi para nasabahnya. Untak membangun sebuah gedung yang nyaman dan representative tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit dan memerlukan analisa investasi yang mendalam. Karena dana yang tertanam dalam investasi tersebut akan terikat dalam waktu yang cukup lama dan keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut baru dapat dinikmati dalam beberapa periode yang akan datang yang mengandung resiko dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
    Atas dasar uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang resiko dan beberapa aspek dalam penilaian investasi dengan mengambil judul “Analisa Investasi Jaringan Kantor Cabang”. Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang.
    PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
    ABSTRAK
    Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sekaligus dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian. Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas giro (X1), tabungan (X2), dan deposito berjangka (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah pinjaman yang diberikan (Y).Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui penghimpunan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito berjangka secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pinjaman yang diberikan, (2) untuk mengetahui yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim.
    Hipotesis sebagai berikut : (1) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito berjangka ) secara serempak terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim, (2). Diantara giro, tabungan, dan deposito berjangka yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan adalah deposito.
    Hasil analisis yang diperoleh : (1) Hipotesisi pertama yang diajukan dapat diterima, bahwa besarnya dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka secara serempak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap total pinjaman vang diberikan PT. Bank Jatim, yaitu sebesar F hitung = 54,504 dengan R2 = 96,50 (2) Hipotesisi kedua yang diajukan harus ditolak sebab yang paling dominan dalam penelitian ini adalah tabungan.
    ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK JATIM MELALUI REKAPITALISASI
    Ringkasan
    Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mangkaji perbedaan rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program rekapitalisasi PT. Bank Jatim, 2) Untuk mengkaji dampak rekapitalisasi terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan explanatory research dengan metode studi literatur pada data primer dengan teknik pengambilan sample secara total sampling. Teknik pengambilan data yaitu dengan angket, wawancara, survei dan dokumenter. sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan rekapitalisasi PT. Bank Jatim berdasarkan nilai rata-rata kinerja keuangan sebelum dan sesudah menunjukan perbaikan secara hampir seluruh cabang PT. Bank Jatim, 2) Dalam pelaksanaan rekapitalisasi mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim sehingga ada perbedaan yang nyata antara cabang-cabang PT. Bank Jatim.
    Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Implementasi Sistem Anggaran Kinerja pada Proses Penyusunan APBD di sebuah Kabupaten
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
    Sistem Anggaran Kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Dimana kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.
    Berangkat dari kedua pemikiran diatas, penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten … dengan maksud : 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 dengan menggunakan Sistem Anggaran Kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, 2) Untuk mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.
    Selanjutnya yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Anggaran Aparatur dan Kepala Sub Bidang Anggaran Publik pada Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten, sedangkan untuk pengambilan sampel ini digunakan teknik purposive sampling.
    Data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari wawancara tersebut diperoleh deskripsi tentang implementasi sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten. Tahun Anggaran 2003. Sedangkan dari dokumentasi diperoleh deskripsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta karakteristik Sistem Anggaran Kinerja. Selanjutnya data-data tersebut dianalis dengan menggunakan Teknik Analisis Domain yang hasilnya diperoleh deskripsi tentang proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dengan menggunakan sistem anggaran kinerja dalam bentuk hubungan semantik.
    Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Tahun Anggaran 2003 belum mencerminkan prinsip transparansi anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya dilakukannya 2 (dua) tahapan dari 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan APBD yang mngikutsertakan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas anggaran dapat dicerminkan dengan mulai disusun dan diterapkannya sistem laporan keuangan yang dapat menginformasikan secara jelas tentang kondisi keuangan daerah.
    ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK SURABAYA
    Ringkasan
    Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Surabaya, pada tiga perusahaan rokok yaitu Perusahaan Rokok Gudang Garam, Perusahaan Rokok Sampoerna dan Perusahan Rokok BAT Indonesia. Studi ini dilakukan untuk membuktikan : 1) Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public, 2) Apakah go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 3) Dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, rasio mana yang mempunyai kontribusi yang dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 4) Apakah pertumbuhan perusahaan efisien ditinjau dari segi keuangan.Jumlah sampel yang diambil adalah 3 perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Surabaya yang telah melakukan go public. Pada tahun 1990 dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Analisa data yang digunakan untuk menganalisa adalah dengan model Analisis Multiple Diskriminant, t-test, dan batas laju pertumbuhan perusahaan ditinjau dari segi keuangan.
    Hasil penelitian menunjukkan : 1) Ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public. 2) Go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok. 3) Rasio rentabilitas mempunyai kontribusi yang dominan. 4) Pertumbuhan perusahaan dapat dikatakan efisien.
    EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkembangan Daerah Jawa Timur)
    ABSTRAK
    Situasi ekonomi yang sangat turbolance dan industri perbankan yang high regulated berdampak pada semakin kompleknya masalah yang timbul. Manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya agar tetap eksis dan mampu berkembang. Dalam kondisi yang cepat berubah, pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilaksanakan melalui suatu penyusunan perencanaan dan strategi yang tepat dan pengendalian yang terpadu.Kritik tentang proses penyusunan perencanaan dan kelemahan penyusunan anggaran dapat diatasi dengan cara proses penyusunan perencanaan dan anggaran lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya perusahaan yang ada serta konsisten pada apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Oleh sebab itu perencanaan dan anggaran tidak hanya seharusnya dibuat, namun harus disusun dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan.
    Perencanaan merupakan suatu penentuan strategi perusahaan yang akan datang, dimana peencanaan merupakan pemikiran aktif untuk menetukan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang berdasarkan segala sesuatu yang dapat diketahui dan diperkirakan pada saat sekarang.
    Anggaran disusun sebagai penyempurna pelaksanaan perencanaan, dimana dalam anggaran dirumuskan sasaran beserta cara untuk mencapainya dengan cara kuantitatif.
    Anggaran sebagai suatu metode untuk menujukkan perencanaan strategis yang merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan, mengetengahkan standar koordinasi kegiatan dan merupakan sumber dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan
    Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pada umumnya adalah mengenai waktu dan penggunaan sumber daya yang cukup menyita perhatian perusahaan. Hal ini dapat diatasi apabila perusahaan senantiasa melaksanakan sistem pengendalian yang efektif dan terpadu, inovatif dalam mengaplikasikan perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan, konsisten dalam operasionalnya dan adanya komitmen dari berbagai pihak dalam perusahaan (seluruh jajaran karyawan).
    Dalam proses penyusuna perencanaan dan anggaran di Bank Jatim telah mengacu dan sesuai dengan teori yang ada, baik dari teknik penyusunan, isi, keselarasaan antara perencanaan dan anggaran dengan realisasi operasionalnya serta cara-cara mengantisipasi perubahan-perubahan dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan.
    Kelemahan yang timbul terletak pada media yang digunakan, yakni masih menggunakan metode semi tradisional, struktur organisasi anggaran, alur kerja anggaran, isi anggaran yang terlalu detail dan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi.
    Manfaat penyusunan perencanaan dan anggaran sangat dirasakan, terbukti Bank Jatim masih mampu eksis berkiprah sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dan berkembang, dimana ditunjukkan pada kinerja yang meningkat dengan indikasi berbagai ratio keuangan yag cenderung meningkat pula serta telah menjadi ikon di Jawa Timur sebagai Bank-nya masyarakat Jawa Timur.
    Untuk mengantisipasi adanya perubahan (eksternal dan internal) pada perusahaan, penyusunan prencanaan dan anggaran hendaknya harus ; realistis, luwes, kontunyu, dengan menerapkan metode “rolling forcasting”.
    STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH )
    Abstraksi
    Bank Syariah tidak lagi terasa asing di pendengaran kita. Di setiap kota mulai beroperasional dan melayani setiap masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan prinsip syariah Islam. Awal keberadaannya mungkin kurang mendapatkan respon baik, namun seiring dengan keberhasilannya menunjukkan kinerja yang baik, seolah semua mata melirik dan mulai berpaling untuk memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang selama ini kental dengan nuansa sistem bank konvensional.Di luar konteks perdebatan akan keberadaan sistem bunga yang masih belum juga selesai, secara bisnis bank syariah menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan. Kinerja yang telah dicapai tentu tidak akan berhenti begitu saja karena masih ada peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain kekuatan yang dimiliki karena sebagai pendatang yang relatif masih baru tentu sisi kelemahannya masih ada, belum lagi ancaman yang jika tidak diwaspadai akan berpengaruh negatif bagi bank syariah, hal yang tentu tidak dikehendaki.
    BRI Syariah sebagai pelaku bisnis bank syariah menghadapi kasus serupa dalam hal kelemahan dan ancaman. Teknologi, tenaga pemasar, kurangnya sosialisasi dan promosi mungkin beberapa kelemahan yang harus segera diatasi. Untuk itu perlu mencari, memilih dan melaksanakan suatu strategi yang dirancang dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis bank syariah yang telah ada.
    Komparasi Implementasi CAMELS Sehubungan Dengan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BankJatim
    ABSTRAK
    Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apakah implementasi CAMELS sehubungan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim dapat dijadikan sebagai early Warning Systems, 2) Untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim tahun 2003-2005, dan 3) Untuk mengetahui komparasi implementasi CAMELS terhadap Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah, dan Bank Umum Konvensional , sedangkan sampel yang diambil adalah Bank Syariah Mandiri. Sementara sebagai data pembanding adalah bank konvensional dalam hal ini menggunakan sampel Bank Jatim. Untuk mengukur rasio kinerja keuangan bank menggunakan analisis CAMELS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank syariah maupun bank konvensional adalah mengunakan uji t dua sampel (Two Sample t- test).
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio permodalan, secara umum Bank Syariah Mandiri selama periode 2003-2005 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembiayaan untuk mengimbangi pertumbuhan dana. Untuk itu bisa jadi pemodal Bank Syariah Mandiri akan menambah modalnya jika tidak ingin ketinggalan dari bank lainnya. Dari sisi kualitas aset secara keseluruhan cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Namun demikian kebijakan pemberian kredit/investasi, posedur dan administrasi cukup mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat serta didokumentasikan dengan baik. Dari sisi manajemen bank memiliki track record kinerja yang memuaskan. Dari sisi rentabilitas secara umum sangat baik untuk mengantisipasi potensi kerugian. Dari sisi likuiditas secara umum kinerja bank cukup baik terutama untuk mengatisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas cukup memadai. Sedangkan pada sisi sensitivitas pada resiko pasar, resiko sangat rendah yang dikombinasikan penerapan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten. Sedangkan Bank Jatim selama periode 2003 sampai dengan 2005 menunjukkan bahwa rasio permodalan secara keseluruhan sangat baik karena tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kualitas aset sangat baik dengan portofolio yang sangat minimal, sementara itu, manajemen bank memiliki track record kinerja yang memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian resiko yang memadai. Pada sisi rentabilitas, secara umum kinerja sangat baik, kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi kerugian. Posisi likuiditas secara umum kinerjanya sangat baik dan kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan modal sangat kuat. Sensitivitas terhadap resiko pasar memiliki resiko sangat rendah yang dikombinasikan penerapan manajemen resiko pasar yang efektif dan konsisten.
    Hasil temuan lain menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi CAMELS Bank Syariah mandiri dengan Bank Jatim, karena setelah dilakukan uji t menghasilkan kesimpulan bahwa H0 ditolak
    Koreksi Terhadap laporan Rugi Laba Untuk Menghitung PPh Badan Pasal 25”. (Studi kasus pada Perusahaan Shanghai Suling Mas Group Ngunut)
    RINGKASAN
    Setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengerti dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PPh Wajib Pajak Badan. Salah satu diantaranya menghitung PPh Badan pasal 25, merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan sebagai angsuran pajak setiap bulan, yang nantinya akan diperhitungkan pada akhir tahun pajak. Untuk kepentingan pajak, laporan rugi laba yang dibutuhkan adalah laporan Rugi Laba fiscal. sedangkan yang dipakai perusahaan adalah laporan rugi laba komersial yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan perusahaan dalam menghitung persediaan dengan metode LIFO, yang diperkenankan Undang-undang pajak metode FIFO atau rata-rata. Sehingga perlu dikoreksi untuk menghitung kewajiban pembayaran pajak.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan rugi laba sesuai peraturan fiscal ingin menyikapi perbedaan antara standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan terhadap laporan rugi laba. Akhirnya dapat menghitung PPh Badan pasal 25.
    Penelitian ini dilakukan dengan mengoreksi laporan rugi laba komersial kedalam laporan rugi laba fiscal sebagai dosen penghitungan PPh Badan pasal 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : laba sebelum pajak dari laporan rugi laba komersial sebesar Rp. 369.424.484,34 sedangkan laba sebelum pajak di laporan rugi laba fiscal sebesal Rp. 414.785.184,44.
    Koreksi positif sebesar Rp. 2.805.000,- dan koreksi negatif sebesar Rp. 48.168.700,-. Setelah dilakukan, penghitungan, pajak terhitung dari PPh Badan “Rp. 106.935.555,-” dari laba kena pajak Rp. 414.785.184,34 maka laba setelah pajak Rp. 307.849.684,-.
    Berdasarkan analisa diatas peneliti menyarankan sebaiknya dalam menyusun Rugi Laba metode penghitungan persediaan yang dipakai FIFO atau Rata-rata.

  16. Posted by wiwit murfitriana on April 11, 2010 at 3:39 am

    PENGARUH PENYALURAN KREDIT TERHADAP MODAL BANK ( STUDI KASUS BANK PERMATA cabang MALANG TAHUN 2002:1 – 2005:4)
    3 11 2007

    ABSTRAKS

    Dalam suatu bank pendapatan terbesar adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Sehingga hal ini menyebabkan banyak bank berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kreditnya dan akhirnya berdampak pada perkembangan modal. Peningkatan modal ini dapat mempertahankan keberadaan bank itu sendiri, tetapi yang dapat mempengaruhi perkembangan modal ini bukan saja dari penyaluran kredit saja tetapi dari beban bank yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan modal. Maka penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh penyaluran kredit terhadap modal pada Bank Permata cabang Malang selama periode 2002:1 – 2005:4. dan penelitian ini mengangkat 2 permsalahan yaitu pertama bagaimana pengaruh penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang, kedua Bagaimana pengaruh beban operasional termasuk NPL dari penyaluran kredit terhadap perkembangan modal pada Bank Permata cabang Malang. Dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran kredit dapat mempengaruhi perkembangan modal karena hasil dari penyaluran kredit bank memperoleh pendapatan bunga yang cukup tinggi. Sehingga hal ini dapat meningkatkan laba dan akhirnya modal. Tetapi pada Bank Permata laba tidak dibagikan kepada deviden karena laba lebih difokuskan kepada laba setelah pajak untuk memenuhi penyediaan modal minimum dan selain itu pihak bank masih menanggung kerugian ditahun-tahun lalu akibat pembentukan merger. Maka dalam hal ini modal dapat terus meningkat dan ada hal lain yang dapat mempengaruhi modal yaitu pihak bank bisa melakukan efisiensi biaya.

    wiwit murfitriana (0902010035) dan esti purwandani (0902010016)

  17. Posted by ratna sentika lelasari on April 12, 2010 at 5:43 am

    PEDULI BANK CENTURY

    Oleh: Acuviarta Kartabi
    KARENA (terlalu) khawatir bisa semakin merontokkan persepsi positif masyarakat terhadap
    perbankan, apalagi menjelang detik-detik bail out berkembang isu adanya sejumlah bank papan
    bawah lain juga nyaris/mirip masalahnya dengan Bank Century (BC), akhirnya manajemen BC
    diambil alih oleh LPS. Sebatas itu bisa dipahami, sebab kalau persepsi negatif lebih
    berkembang ketimbang persepsi positif, bukan tidak mungkin kasus BC dikhawatirkan bisa
    menginjeksi ketidakpercayaan nasabah kepada perbankan sehingga bisa merembet ke ranah
    yang lebih sistemik. Argumen itu juga berkali-kali diungkapkan Sri Mulyani, ketika kasus BC
    kembali mencuat terkait bail out yang meningkat hingga Rp 6,77 triliun. Kalau hal itu terjadi dan
    dilihat pada kondisi saat itu, ceritanya memang akan jadi lebih runyam. Oleh karena itu, sebatas
    ini bisa dipahami, kalau semua hal yang bisa berdampak pada turunnya persepsi positif
    nasabah terhadap perbankan adalah faktor utama yang harus dihindari. Persoalan semacam itu
    bisa merembet ke banyak hal dan pada gilirannya bisa mengganggu kinerja perekonomian
    dalam spektrum yang lebih luas. Banyak kalangan berharap agar masalah yang menimpa BC
    harus ditangani super hati-hati. Bayangkan apa jadinya jika hal ini kemudian merembet ke
    spekulasi perdagangan saham perbankan di lantai bursa dan kemudian mengirasionalkan
    saham-saham perbankan yang diperdagangkan. Meskipun belakangan kita agak tersentak,
    karena justru diduga pemegang sahamlah yang bermain api di tubuh BC.
    Masalah yang menimpa BC sepintas kasat mata bisa jadi cukup rumit. Terbukti dari
    perkembangan kasus ini hingga hari ini, seperti nilai bail out yang meningkat, hingga kepada
    berbagai dugaan lain yang masih misteri di balik kasus BC. Akibat kesulitan likuiditas, ditambah
    tingginya kekhawatiran memunculkan dampak sistemik serta di sisi lain ada keinginan semua
    elemen untuk mengisolasi dampak krisis keuangan global, maka masalah yang menimpa BC
    bisa dikatakan hadir pada jam dan waktu yang tidak tepat. Akan tetapi, apa pun penyebab
    spesifiknya, semua hal terkait kasus Century harus dijelaskan pemerintah secara detail kepada
    publik, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Sebab jika kasus ini tidak kunjung selesai,
    kemudian menimbulkan spekulasi dan banyak interpretasi, bisa jadi publik pada akhirnya juga
    tidak percaya kepada langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, terutama terkait dengan
    pengawasan perbankan. Oleh karena itu, permintaan audit yang dilakukan BPK atas
    permintaan DPR adalah langkah yang tepat, agar kasus ini tidak berkembang serta bergumul
    dengan berbagai kepentingan politik, di luar masalah substansinya.
    Pihak-pihak lain yang terkait dengan keputusan pengambilalihan pengelolaan BC, seperti Bank
    Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjaminan Simpanan
    (LPS), Bank Mandiri, serta manajemen lama Bank Century, sampai dengan kasus ini kembali
    muncul ke permukaan terkesan masih menutup mulut rapat-rapat terhadap masalah spesifik
    yang menimpa BC. Beberapa pejabat pemerintah dan politisi bahkan menyatakan kasus ini
    hampir bisa disamakan dengan kasus kriminal.
    Dalam lampiran jawaban pertanyaan terkait pengambilan operasional BC yang dirilis BI dalam
    situsnya, dijelaskan beberapa alasan diambilnya pengelolaan BC oleh LPS atas nama
    pemerintah bermitra dengan Bank Mandiri selaku pengelola baru BC. Pertama, kasus yang
    menimpa bank ini karena mengalami kesulitan likuditas, dan kedua, karena terkena dampak
    krisis keuangan global. Sejauhmana dan macam apa persisnya krisis likuiditas mendera
    Century sehingga sempat mismatch likuiditas belum jernih terungkap. Begitu juga, seperti apa
    1 / 4

    Pa

    dampak krisis keuangan global sehingga bisa telak menonjok Century, juga belum begitu jelas
    dipaparkan pemerintah ke publik.
    Semua itu perlu dijelaskan lebih transparan, agar kredibilitas BI yang mengemban tugas
    pengawasan perbankan tidak terjun bebas. Mungkin kita masih ingat dulu munculnya masalah
    BLBI. Di kemudian hari masalah itu secara biologis melahirkan banyak masalah. Dilihat dari sisi
    dampak, langkah pengambilalihan opesional BC oleh pemerintah (mungkin) dapat dikatakan
    sudah berada di jalur yang benar, terutama untuk meredam meluasnya eskalasi rontoknya
    persepsi positif masyarakat terhadap perbankan nasional. Saat ini memang akan diuji, apakah
    kebijakan penyelamatan BC adalah langkah yang tepat atau sebaliknya. Pemerintah AS saja
    berani melikuidasi puluhan bank dalam kurun waktu sembilan bulan tahun ini. Mengapa ada
    hipotesis demikian? Contohnya, meskipun sudah berkali-kali diberikan surat peringatan oleh BI,
    akan tetapi manajemen dan pemegang saham BC terlihat kurang begitu banyak merespons.
    Kalau betul masalah yang menimpa BC sudah cukup lama diamati oleh BI, mengapa baru
    belakangan kebijakan penyelamatan ini ditempuh pemerintah. Kesan kalau kebijakan
    pengambilalihan operasional BC oleh pemerintah mendadak terlihat dari beberapa indikator.
    Pertama, kasus yang menimpa Century hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah
    mengeluarkan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
    Perpu tersebut di antara roh substansinya memang mengatur kemungkinan pengambilalihan
    bank/ embaga keuangan bukan bank (LKBB) jika lembaga tersebut mengalami kesulitan
    keuangan yang sifatnya sistemik serta bisa menular ke institusi keuangan lainnya. Belakangan
    JPSK akhirnya dianulir parlemen, tetapi suntikan demi suntikan modal atas dasar alasan
    penyehatan BC terus dilakukan.
    Kedua, pemerintah dan BI terkesan sempat bersikap abu-abu ketika menepis rumor kesulitan
    likuiditas yang ketika itu diduga menimpa BC beberapa waktu sebelum bank ini diambil alih oleh
    pemerintah. Dilihat dari klarifikasi rumor ketika itu (antara lain dikemukakan Boediono dan
    sejumlah Deputi Gubernur BI) bahwa rumor menimpa BC ketika itu adalah tidak benar.
    Dijelaskan (ketika itu), masalah yang menimpa Century hanyalah bersifat teknis akibat
    keterlambatan kliring karena telat menyetorkan dana prefund. Telat kliring, terlambat
    menyetorkan dana prefund memang bisa dipandang sebagai masalah teknis, akan tetapi ketika
    bank ini tidak lama berselang kemudian diambil alih oleh pemerintah ceritanya bisa jadi lain.
    Artinya, mengapa bisa sampai sejauh itu keterlibatan pemerintah di BC, kalau penyebabnya
    hanya masalah teknis semata. Persoalan teknis Century dalam sekejap berubah menjadi
    persoalan yang teramat menggelisahkan pemerintah dan kita semua. Sekarang kita tinggal
    berharap, kalau kegelisahan itu dapat mereda sejalan dengan diambilnya langkah-langkah
    penyelamatan yang ditempuh pemerintah. Kita semua juga berharap, agar kegelisahan yang
    sempat muncul pada gilirannya tidak sampai meresahkan (mengganggu) keharmonisan
    masyarakat dengan dunia perbankan nasional yang sudah baik sebelumnya.
    Mencermati kasus yang menimpa BC, ada beberapa pesan yang bisa diambil. Pertama, perlu
    ada kebijakan yang mewadahi penajaman edukasi dan penilaian kinerja perbankan
    berdasarkan kriteria yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan tingkat risiko investasinya.
    Hal-hal semacam itu, meskipun secara internal mungkin sudah dilakukan oleh perbankan, akan
    tetapi tampaknya perlu disampaikan kepada publik sebagai sebuah proses pembelajaran.
    2 / 4

    Page 3

    Penjelasan yang lebih spesifik mengenai kinerja perbankan pada perkembangannya akan
    mengedukasi masyarakat dalam beragam perspektif, sehingga tidak semata-mata hanya
    melihat tingkat bunga, megahnya gedung, menariknya hadiah yang ditawarkan, dan NPL. Ini
    karena bisnis (investasi) perbankan tergolong cukup banyak instrumennya, dan setiap
    instrumen memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Masalah lemahnya edukasi diduga
    memang bukan hanya terjadi di sini, tetapi juga di negara-negara yang bisnis perbankannya
    sudah jauh lebih berkembang. Bayangkan kagetnya warga AS ketika bank-bank besar di
    negara itu rontok satu per satu. Itu menunjukkan, masyarakat AS saja mungkin tidak
    memahami secara spesifik bagaimana perbankannya mengelola dana-dana nasabahnya
    secara spesifik, selain melihat bahwa bank tersebut memiliki aset besar dan memiliki gedung
    mentereng. Edukasi masyarakat terhadap banyak hal terkait operasional perbankan akan
    membawa sifat kedewasaan bagi masyarakat dalam menerima masalah-masalah yang
    mendera perbankan. Kasus yang menimpa BC mungkin hanyalah potret buram yang menimpa
    satu bank, tetapi kita semua berkeyakinan bahwa masih lebih banyak bank yang aman bagi
    masyarakat untuk melakukan investasinya. Nasabah bank harus terdoktrin sejak awal bahwa
    tidak ada investasi yang tidak berisiko. Semuanya ada risiko tergantung pada jenis intrumen
    investasi yang dipilih, kinerja institusi bank yang dipercaya mengelola investasi, perkembangan
    kondisi internal maupun eksternal perekonomian, ketat lemahnya pengawasan, berkualitas atau
    tidaknya regulasi, dan sebagainya.
    Kedua, dengan jumlah bank yang cukup banyak, dinamika perbankan yang dinamis, variasi
    instrumen bisnis yang terus berkembang serta tingkat risiko yang berbeda-beda, maka tugas
    pengawasan perbankan yang diserahkan kepada BI, di antaranya sebagaimana tercantum
    dalam Pasal 34, tampaknya perlu dikaji kembali. Dengan tugas utama mengendalikan stabilitas
    rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing (kurs),
    kemudian ditambah tugas pengawasan perbankan, maka beban pekerjaan bank sentral kita
    tergolong cukup berat. Di sisi lain, sebagai lembaga bank sentral yang independen sekaligus
    terhormat, bank sentral di mana pun (tidak terkecuali BI) harus dituntut selalu kredibel.
    Bayangkan repotnya BI saat ini, harus me-manage kurs, menjalankan tugas pokok
    pengendalian tingkat inflasi (inflation targeting) dan sebagainya yang tentunya membuat
    (menuntut) bank sentral harus konsentrasi penuh pada banyak tugas berat.
    Oleh karena itu, dalam hal pengawasan perbankan, jika sejalan dengan semangat
    pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPJK), pengalihan pengawasan
    perbankan dari BI ke LPJK layak lebih cepat direalisasikan. Kalau melihat amanat ayat 2 Pasal
    34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI, bahwa “Pembentukan lembaga pengawasan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember
    2010″, maka menurut hemat penulis perlu dipertimbangkan UU tersebut untuk segera
    diamendemen, sehingga realisasi pembentukan LPJK dapat lebih dipercepat tidak menunggu
    akhir 2010. Manfaat amendemen ayat 2 Pasal 34 tersebut tidak lain adalah agar lembaga bank
    sentral bisa berkonsentrasi all out pada tugas utamanya menjaga stabilitas rupiah, baik
    terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing (kurs) sejalan dengan
    berkurangnya tugas pokok pengawasan perbankan.

    Ratna Sentika Lelasari 0902010003 Dan Titik Ardiati 0902010007

  18. Posted by Ali Nuraeni on April 15, 2010 at 5:21 pm

    EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN (Studi Kasus Pada PT Bank Perkembangan Daerah Jawa Timur)
    ABSTRAK
    Situasi ekonomi yang sangat turbolance dan industri perbankan yang high regulated berdampak pada semakin kompleknya masalah yang timbul. Manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya agar tetap eksis dan mampu berkembang. Dalam kondisi yang cepat berubah, pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilaksanakan melalui suatu penyusunan perencanaan dan strategi yang tepat dan pengendalian yang terpadu.Kritik tentang proses penyusunan perencanaan dan kelemahan penyusunan anggaran dapat diatasi dengan cara proses penyusunan perencanaan dan anggaran lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya perusahaan yang ada serta konsisten pada apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Oleh sebab itu perencanaan dan anggaran tidak hanya seharusnya dibuat, namun harus disusun dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan.
    Perencanaan merupakan suatu penentuan strategi perusahaan yang akan datang, dimana peencanaan merupakan pemikiran aktif untuk menetukan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang berdasarkan segala sesuatu yang dapat diketahui dan diperkirakan pada saat sekarang.
    Anggaran disusun sebagai penyempurna pelaksanaan perencanaan, dimana dalam anggaran dirumuskan sasaran beserta cara untuk mencapainya dengan cara kuantitatif.
    Anggaran sebagai suatu metode untuk menujukkan perencanaan strategis yang merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan, mengetengahkan standar koordinasi kegiatan dan merupakan sumber dasar pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan
    Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pada umumnya adalah mengenai waktu dan penggunaan sumber daya yang cukup menyita perhatian perusahaan. Hal ini dapat diatasi apabila perusahaan senantiasa melaksanakan sistem pengendalian yang efektif dan terpadu, inovatif dalam mengaplikasikan perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan, konsisten dalam operasionalnya dan adanya komitmen dari berbagai pihak dalam perusahaan (seluruh jajaran karyawan).
    Dalam proses penyusuna perencanaan dan anggaran di Bank Jatim telah mengacu dan sesuai dengan teori yang ada, baik dari teknik penyusunan, isi, keselarasaan antara perencanaan dan anggaran dengan realisasi operasionalnya serta cara-cara mengantisipasi perubahan-perubahan dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan.
    Kelemahan yang timbul terletak pada media yang digunakan, yakni masih menggunakan metode semi tradisional, struktur organisasi anggaran, alur kerja anggaran, isi anggaran yang terlalu detail dan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi.
    Manfaat penyusunan perencanaan dan anggaran sangat dirasakan, terbukti Bank Jatim masih mampu eksis berkiprah sebagai Bank milik Pemerintah Daerah dan berkembang, dimana ditunjukkan pada kinerja yang meningkat dengan indikasi berbagai ratio keuangan yag cenderung meningkat pula serta telah menjadi ikon di Jawa Timur sebagai Bank-nya masyarakat Jawa Timur.
    Untuk mengantisipasi adanya perubahan (eksternal dan internal) pada perusahaan, penyusunan prencanaan dan anggaran hendaknya harus ; realistis, luwes, kontunyu, dengan menerapkan metode “rolling forcasting”.

    Oleh : Nur fitriyani 0902010028 dan Ali nuraeni 0902010050

  19. Posted by Akbar Rakhman on Mei 9, 2010 at 10:48 am

    USAHA-USAHA BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN UANG PALSU DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 244 DAN 245 KUHP

    A. Latar Belakang

    Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan perekonomian baik perdagangan barang dan jasa maupun hal-hal yang berkaitan dengan bidang moneter, serta meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian nasional. Bertolak dari prnsip-prinsip tersebut diatas, adalah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dan kecendrungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasinya.Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai upaya yang dengan maksud demi kepentingan sendiri berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif. Misalnya munculnya kejahatan cyber crime, money laundering, uang palsu, kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Manusia cenderung mencari celah-celah hukum dengan kecanggihan tehnologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana / jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan / sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kajahatan jenis baru akan selalu ada. Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini. Contoh yang dapat kita amati secara sederhana adalah jika seorang padagang keliling setiap harinya harus berkeliling untuk menawarkan barang dagangannya, sementara itu ia juga menjadi tulang punggung dan tumpuan keluarga yang harus membiayai isteri dan anaknya. Penghasilan per har hanya sekitar Rp. 15.000,00. Namun ia akan sangat terpukul jika ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak dapat dimanfaatkan. Ia tidak hanya merugi karena tidak dapat digunakan untuk modal usahanya kembali, namun ia juga menopang hidup keluarganya.

    Kejahatan uang palsu ini juga membawa pangaruh yang lebih besar jika kita tengok dari perekonomian negara. Pemerintah secara dini telah menyadari pentingnya uang sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha sedapat mungkin untuk menciptakan alat pembayaran yang memiliki karakteristik yang unik yang tidak memungkinkan bagi orang lain selain negara untuk dapat menciptakannya secara bebas. Sehingga diharapkan nantinya benar-benar pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas dalam penciptaan uang. Namun mengingat bahwa tugas-tugas yang diemban pemerintah sangatlah luas, maka pemerintah mendelegasikan tugas ini kepada lembaga yang bersifat independen dan kuat untuk dapat melaksanakannya. Bank Sentral Indonesialah yang memperoleh mandat dari negara guna melaksanakan tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Keberadaan usaha perbankan sendiri pada jaman Babylonia yang kemudian berkembang pada jaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pada awal pendirian tersebut, tugas utama bank adalah sebagi tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perkembangan perbankanpun semakin pesat, karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Sejarah perbankan di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan jaman penjajahan Hindia Belanda. Beberapa bank yang ada pada masa itu :

    1. De Javasche NV

    2. De Past Paar Bank

    3. De Algemenevolks Credit Bank

    4. Nederland Handles Maatscappij ( NHM )

    5. Nationale Handles Bank ( NHB )

    6. De Escompto Bank NV

    Sedangkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisir pada tahun 1951. Bank Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan UU no. 13 tahun 1968 yang diperbarui dengan UU no. 23 tahun 1999 dan disempurnakan melalui UU no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Intrumen yang menjadi sarana untuk mengontrol peredaran mata uang rupiah adalah perbankan khususnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Besarnya jumlah uang palsu yang beredar dalam masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kestabilan perekonomian negara. Semakin besar jumlah uang palsu yang beredar akan sangat mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat. Keberadaan uang palsu dapat mendorong terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak terkontrol dan melebihi batas. Yaitu karena pencetakan uang asli oleh pemerintah dilakukan oleh percetakan negara atas permintaan Bank Indonesia melalui perencaan dan pengaturan secara cermat sehingga tepat sasaran. Sehingga diperlukan peran-peran dari Bank Indonesia yang lebih signifikan untuk dapat menekan peredaran uang palsu di Indonesia.

    Keberadaan uang palsu dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan kondisi stabilitas perekonomian negara. Masyarakat sering bertanya-tanya mengapa ada uang palsu dan mengapa uang tersebut bisa palsu serta apa akibat yang ditimbulkan oleh adanya uang palsu tersebut ? Bahkan ada sebagian uang yang berpendapat alangkah lebih baiknya jika setiap orang dapat membuat uang sendiri. Hal ini akan menjadi cara dan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara kita. Masyarakat kini dihadapkan pada kondisi perkembangan dunia yang lebih global dan terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah mengalami perubahan dan penerimaan nilai-nilai baru. Apa yang dulunya dipegang kuat oleh masyarakat kini bisa dengan mudah nilai-nilai tersebut lepas dan pudar dari masyarakat. Hal ini juga dapat kita lihat dalam sistem atau norma dalam perekonomian negara. Nilai-nilai akan kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha kini dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi atas pemenuhan kebutuhan hidup ataupun hanya sekedar untuk pemuasan hasrat konsumtif dan prestise dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan munculnya kejahatan uang palsu. Para pelaku pemalsu maupun pengedarnya dengan diam-diam menggunakan uang tersebut untuk transaksi keuangan yang dapat merugikan orang lain. Ini secara otomatis telah melanggar nilai-nilai kejujuran yang ada. Bahkan tidak jarang mereka yang secara tidak sadar menerima uang palsu tersebut kembali mempergunakan uang tersebut untuk transaksi lain dengan alasan agar tidak merugi. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat kembali pada pemikiran pokok atas tujuan negara. Bahwa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah secara tegas dikatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maraknya peredaran uang palsu dalam masyarakat dapat dikatakan merupakan akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.Seperti juga diketahui bahwa hampir sekitar 80 % dari 200 juta penduduk Indonesia adalah golongan ekonomi lemah. Negara Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai negara demokrasi ekonomi. Disini diharapkan bahwa perekonomian nasional dibangun dari, oleh dan untuk rakyat. Setiap elemen dan unsur yang dibentuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat sebagai komponen utama. Hal ini juga telah diperkuat dengan arah kebijakan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kebijakan penetapan harga , kebijakan ekonomi luar negeri, kebijakan fiskal bahkan kebijakan moneter yang salah satunya tentang penerbitan mata uang Republik Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penerbitan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat dengan nilai nominal yang bervariasi, yakni : Rp. 100.000,00; Rp. 50.000,00; Rp. 20.000,00; Rp. 10.000,00; Rp. 5.000,00; Rp. 1.000.00; Rp. 500,00; Rp. 200,00; Rp. 100,00; Rp. 50,00

    Mata uang-mata uang rupiah tersebut telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah dan umum digunakan oleh masyarakat. Bank Indonesia sendiri telah menerbitkan uang tersebut dalam 2 bentuk, yakni mata uang kertas dan mata uang logam. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan masyarakat dalam mempergunakannya juga dimaksudkan untuk memberikan variasi bentuk peda mata uang yang digunakan di Indonesia.Namun seperti kita ketahui bahwa usaha-usaha tersebut seolah-olah tidak berarti dengan maraknya peredaran uang palsu. Uang-uang tersebut beredar dengan cara-cara yang bervariasi seperti melalui transaksi jual beli, penukaran mata uang, maupun melalui penyelundupan antar negara. Jumlah nominal uang yang dipalsukan juga tidak tanggung-tanggung. Umumnya para pelaku lebih mengincar mata uang dengn nilai nominal yang tinggi untuk dipalsukan, seperti mata uang Rp. 100.000,00, Rp. 50.000,00 serta Rp. 20.000,00. Selain dipandang lebih menguntungkan karena nilai nominalnya yang besar, pembuatan uang palsu tersebut juga sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Sehingga para pelaku tetap memperoleh keuntungan yang menjanjikan. Proses globalisasi yang mendunia akan membawa pengaruh yang sangat luas. Adanya perubahan tersebut akan memaksa suatu bangsa untuk mengikuti arus perkembangan jaman. Proses transfer teknologi, komunikasi dan transportasi menjadi begitu mudah dan cepat. Adanya keinginan dari negara-negara maju untuk mengembangkan bisnis dan usahanya telah mendorong proses alih teknologi menjadi semakin cepat. Sehingga tidak mengherankan bahwa perangkat seperti komputer, internet maupun faximile sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat. Kita dapat mengamati bahwa salah satu faktor pendorong munculnya kejahatan uang palsu ini adalah karena semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini. Berbekal kemampuan mengoperasikan komputer inilah para pelaku tindak pidana pemalsuan uang memulai aksinya. Mereka mampu menghasilkan uang palsu yang mirip dengan mata uang yang asli jika kita lihat secara sepintas. Namun sudah dapat dipastikan bahwa sesuatu yang palsu tentu berbeda dengan aslinya. Baik dalam hal warna, bahan maupun kualitas cetakan uang yang dihasilkan. Perbandingan kualitas uang palsu dengan uang asli sendiri ada beberapa macam, mulai dari perbandingan 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dan seterusnya. Angka perbandingan ini menunjukkan kualitas detail uang palsu jika dibandingkan uang yang asli. Semakin kecil angka perbandingan tersebut, maka akan semakin mirip uang palsu tersebut dengan uang yang asli. Seperti juga kita ketahui bahwa tindak pidana uang palsu ini termasuk dalam tindak pidana yang memiliki motif / latar belakang sosial ekonomi, meskipun terkadang ada motif-motif lain. Menurut ensiklopedia crime and justice tindak pidana dibidang ekonomi dibedakan dalam 3 golongan, yaitu :Property crimes; Regulatory crimes; Tax crimes.

    Property crimes sebagai salah satu tipe tindak pidana dibidang ekonomi meliputi obyek yang dikuasai individu ( perorangan ) dan juga yang dikuasai oleh negara. Ada beberapa tindakan yang termasuk dalam property crimes seperti :

    1. Tindakan pemalsuan ( untuk segala objek ) ( forgery )

    2. Tindakan penipuan yang merusak ( the fraudelent destruction )

    3. Tindakan memindahkan / menyembunyikan instrumen yang tercatat / dokumentasi ( removal or concealment of recordable instrument )

    4. Tindakan mengeluarkan cek kosong ( passing bad checks )

    5. Menggunakan kartu kredit ( credit card ) yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditangguhkan

    6. Praktik usaha curang ( deceptive business praktices )

    7. Tindakan penyuapan dalam kegiatan usaha ( comercial bribery )

    8. Tindakan perolehan / pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur / curang ( the rigging of contest )

    9. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik

    10. Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan

    11. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit

    12. Penyalahgunaan dari asset yang dikuasakan

    13. Melindungi dokumen dengan cara curang dari tindakan penyitaan

    Dengan kata lain bahwa tindak pidana uang palsu tersebut juga termasuk dalam tindak pidana dibidang ekonomi.

    Kejahatan mengenai uang palsu tersebut telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) kita. KUHP yang telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda terus menjadi pedoman bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalan Buku II KUHP, yang dulu bernama WvS ( Wetboek van Stafrecht ) telah diuraikan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kejahatan / tindak pidana. Kejahatan tentang uang palsu ini telah diatur dalam Buku II KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP, ditambah dengan Pasal 250 bis. Sedangkan Pasal 248 telah dihapuskan melalui Statsblad 1938 no. 593. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan uang palsu, yakni Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan pasal 251 KUHP. Bentuk kejahatan uang palsu memang memiliki kerakteristik yang beragam. Hal ini telah secara sadar diantisipasi oleh KUHP. Pemerintah juga telah secara sistematis menyiapkan aturan hukum untuk melindung kinerja perekonomian negara yang tidak bisa kita lepaskan dengan uang sebagai alat pembayaran masyarakat. Kejahatan mengenai uang palsu merepakan kejahatan yang tidak lepas dari pengaturan KUHP. Bentuk kejahatan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perekonomian negara. Dan jika kita menengok sistem perekonomian negara kita, maka kita tidak bisa lepas dari keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Berangkat dari hal inilah maka penulis dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah usaha-usaha Bank Indonesia dalam memberantas peredaran uang palsu berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP.

    Oleh ” Akbar Rakhman” ( 09 02 010 004 )

  20. Posted by SITI NURIYAH on Mei 9, 2010 at 2:01 pm

    PERBEDAAN BANK GARANSI DENGAN LETTER OF CREDIT
    Letter of credit adalah kewajiban diambil oleh bank untuk melakukan pembayaran sekali kriteria tertentu terpenuhi. Sekali-kata ini selesai dan dikonfirmasi, bank akan mentransfer dana. Hal ini memastikan pembayaran akan dilakukan sepanjang jasa tersebut dilakukan.

    Sebuah bank garansi, seperti jalur kredit, jaminan sejumlah uang untuk penerima manfaat. Tidak seperti jalur kredit, jumlah itu hanya dibayarkan jika pihak oposisi tidak memenuhi kewajiban ditentukan dalam kontrak. Ini dapat digunakan untuk dasarnya menjamin pembeli atau penjual dari kerugian atau kerusakan karena kinerja yang pihak lain dalam suatu kontrak.

    Sebagai contoh surat kredit dapat digunakan dalam pengiriman barang atau selesainya layanan Penjual dapat meminta pembeli mendapatkan surat kredit sebelum transaksi terjadi.. Pembeli yang akan membeli ini surat kredit dari bank dan maju ke bank penjual. Surat ini akan menggantikan kredit bank untuk itu dari klien, memastikan pembayaran yang benar dan tepat waktu.

    Garansi yang dapat digunakan ketika pembeli mendapatkan barang dari penjual kemudian berjalan ke dalam arus kas kesulitan dan tidak bisa membayar penjual. Bank garansi akan membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual Demikian pula,. Jika pemasok tidak dapat menyediakan barang, bank kemudian akan membayar pembeli jumlah yang telah disepakati. Pada dasarnya, jaminan bank bertindak sebagai ukuran keamanan untuk pihak oposisi dalam transaksi.

    Ini instrumen keuangan sering digunakan dalam pembiayaan perdagangan ketika pemasok, atau vendor, sedang membeli dan menjual barang ke dan dari pelanggan luar negeri dengan siapa mereka tidak memiliki hubungan bisnis yang didirikan. Instrumen ini dirancang untuk mengurangi risiko yang diambil oleh masing-masing pihak.

    JENIS DAN MANFAAT LETTER OF CREDITS

    1. Ruang Lingkup Transaksi
    - LC Impor:adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual
    beli barang/jasa melewati batas – batas Negara.
    - LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
    (SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di
    dalam wilayah suatu Negara.
    2. Saat Penyelesaian
    - Sight LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan
    dokumen tiba.
    - Usance LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel
    yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).
    3. Pembatalan
    - Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
    kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis
    ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara
    importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.

    - Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary.
    Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable’ atau
    ‘irrevocable’, maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.
    4. Pengalihan Hak
    - Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk
    mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada
    pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.
    - Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada
    beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan
    pembayaran kepada pihak lain.
    5. Pihak advising bank
    - General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak
    menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank.
    - Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank
    yang menjadi advising bank.
    6. Cara Pembayaran kepada Beneficiary
    - Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan
    bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji
    maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang
    menerima jaminan yaitu beneficiary.
    - Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah
    tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya
    apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary.
    - Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat
    dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan
    dokumen pengiriman barang.

    Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of
    Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:
    - Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee
    based income bagi bank.
    - Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.
    - Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih
    loyal kepada bank.

    OLEH: ESTY PURWANDANI 0902010016 & SITI NURIYAH 0802010040

  21. Posted by ali nuraeni on Mei 17, 2010 at 2:44 am

    http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.easytrade.com/Forum/forumshow_g_posts_t_200.html

    Bank Garansi dan L / C adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam hubungan bisnis pedalaman atau perdagangan internasional ketika pemasok atau vendor tidak perlu didirikan dengan rekan-rekan mereka. Perbedaan antara kedua instrumen adalah posisi bank relatif terhadap pembeli dan penjual barang atau jasa. Perbedaannya adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini.

    Sebuah surat kredit adalah melakukan LANGSUNG bank kepada pemasok (disebut penerima) untuk membayar. Ketika surat kredit digunakan, bank penerbit tidak menunggu pembeli ke default, dan bagi penjual untuk memohon melakukan itu.

    Sebaliknya, jaminan adalah kontrak tertulis yang menyatakan bahwa DALAM HAL pihak primer (pembeli) tidak mampu atau tidak mau membayar iuran kepada pemasok bank, sebagai penjamin untuk transaksi penerbit BG akan membayar (utang klien) ke pemasok.

    Dengan kata lain, bank garansi adalah suatu usaha bank atas nama pelanggan. Tapi ini datang ke dalam bermain HANYA KETIKA partai utama (pembeli) telah gagal untuk membayar pemasok. (Apakah surat ini titik kunci.)

    Pada dasarnya, bank menjadi co-penandatangan untuk pembelian pelanggan nya.

    Oleh karena itu, dalam klaim BG awal masih diselesaikan terutama (yakni, pertama) terhadap klien bank, dan bukan bank itu sendiri. Haruskah default klien, MAKA HANYA akan bank (yang telah mengeluarkan BG) setuju untuk membayar utang itu klien atas nama kliennya. Ini adalah jenis jaminan kontingen.

    Sebuah bank garansi, sehingga lebih berisiko bagi pedagang dan kurang berisiko bagi bank. Tapi ini tidak terjadi dengan letter of credit (LC).

    Dengan bank garansi, jika klien default mengasumsikan kewajiban bank. Dengan surat kredit, kewajiban terletak hanya dengan bank yang mengeluarkannya (ini menjadi perbedaan utama dan keunggulan kunci dalam LC) yang kemudian harus mengumpulkan uang dari kliennya.

    Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah LC adalah bahwa tuntutan yang potensial terhadap bank, bukan klien bank.Sebuah LC pengganti kredit bank untuk klien-nya. Risiko penjual diminimalisir dari risiko bahwa pembeli tidak akan membayar untuk resiko bahwa BANK tidak akan mampu membayar, yang tidak mungkin.

    A letter of credit kurang berisiko bagi pedagang, tetapi lebih berisiko bagi sebuah bank, meskipun bank bertanggung jawab penuh dalam kedua kasus.

    Jenis dan Manfaat Letter of Credit
    Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, cara
    pembayaran dan lain – lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan
    menjadi beberapa jenis:
    1. Ruang Lingkup Transaksi
    - LC Impor:adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual
    beli barang/jasa melewati batas – batas Negara.
    - LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
    (SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di
    dalam wilayah suatu Negara.
    2. Saat Penyelesaian
    - Sight LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan
    dokumen tiba.
    - Usance LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel
    yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).
    3. Pembatalan
    - Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
    kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis
    ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara
    importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.
    4. Pengalihan Hak
    - Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk
    mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada
    pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.
    - Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada
    beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan
    pembayaran kepada pihak lain.
    5. Pihak advising bank
    - General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak
    menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank.
    - Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank
    yang menjadi advising bank.
    6. Cara Pembayaran kepada Beneficiary
    - Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan
    bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji
    maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang
    menerima jaminan yaitu beneficiary.
    - Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah
    tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya
    apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary.
    - Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat
    dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan
    dokumen pengiriman barang.
    - Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary.

    Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable’ atau
    ‘irrevocable’, maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.

    Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of
    Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:
    - Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee
    based income bagi bank.
    - Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.
    - Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih
    loyal kepada bank.

  22. A. JENIS – JENIS LETTER OF CREDIT

    Secara umum L/C atau Letter of Credit dapat digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan pada :

    Jaminan Pembayarannya
    1. Confirmed L/C, bila terdapat bank lain (confirming bank) selain Iss.Bank yang ikut memberikan jaminan pembayaran atas L/C tersebut, biasanya yang diminta oleh Issuing Bank untuk menambah konfirmasi pada L/C yang diterbitkannya adalah advising bank.
    2. Unconfirmed L/C, kebalikan dari confirmed L/C yaitu hanya Issuing Bank yang memberikan jaminan pembayaran atas L/C yang diterbitkan.

    Berdasarkan Cara Pengambil-alihannya
    1. Restricted L/C, yaitu L/C yang menunjuk suatu bank tertentu yang dapat melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi.
    2. Unrestricted L/C , yaitu yang tidak membatasi bank yang dapat melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi

    Secara khusus Letter of Credit dapat dibedakan sebagai berikut :

    Transferable L/C, menurut pasal 38 UCP 600 adalah : “L/C yang secara khusus menyatakan “transferable” dan ditransfer atau dialihkan baik sebagian atau keseluruhan kepada benefiary yang lain/beneficiary kedua atas permintaan dari beneficiary pertama”.
    Transfering Bank (Bank yang melakukan transfer) adalah bank yang secara khusus diberi kuasa oleh Issuing Bank. Issuing Bank dapat bertindak sebagai Transferring Bank. Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan transfer tersebut adalah menjadi beban beneficiary pertama, kecuali L/C menyatakan lain. Transfer ini bersifat sekali artinya beneficiary kedua tidak dapat mentransfer kepada pihak lain atau beneficiary ketiga.

    Revolving L/C, yaitu L/C yang berdasarkan syarat-syaratnya dapat direalisir dan dinyatakan berlaku kembali secara otomatis dalam kaitan ‘jangka waktu’ atau nilai ‘nominal L/C’ tanpa menunggu adanya pemberitahuan atau amendment dari Issuing Bank.
    Berkaitan dengan waktu, misalnya tersedia sampai jumlah US$.60,000 per-bulan selama jangka waktu 6 bulan, maka dalam waktu 6 bulan L/C tersebut secara otomatis tersedia sebesar US$.60,000 per-bulan tanpa memperhatikan apakah telah ada penarikan selama bulan sebelumnya. Berkaitan dengan jumlah, maka penggunaan revolving L/C dapat bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Dalam hal bersifat kumulatif, maka jumlah yang tidak dipergunakan dalam periode waktu tertentu dapat ditambahkan ke dalam periode berikutnya, bila non-kumulatif, maka jumlah yang tidak dipergunakan dalam periode waktu tertentu tidak dapat ditambahkan pada periode berikutnya, sehingga sisa yang ada menjadi batal. Oleh karena itu Revolving L/C non-kumulatif harus dilaksanakan sesuai dengan periode waktunya.

    Back to Back L/C, yaitu L/C yang diterbitkan atas dasar L/C yang lain (master L/C).
    Jenis L/C ini umumnya digunakan dalam kondisi, sebagai berikut :
    • Eksportir bukanlah supplier barang
    • Eksportir tidak mempunyai dana untuk membayar supplier
    • Eksportir tidak ingin supplier mengetahui nama importir dan harga barang yang sesungguhnya.

    L/C UPAS (Usance Payable at Sight), yaitu L/C usance yang dapat diambil alih secara sight.
    • Negotiating Bank membayar kepada beneficiary secara sight
    • Iss.Bank atau Reimb. Bank membayar Negotiating Bank secara sight
    • Applicant/Importir membayar Iss.Bank secara Usance
    • Dalam UPAS L/C biasanya terdapat klausula : “Interest/discount charges are for account of applicant”.
    • Atau Reimbursement Clause memuat :
    • “Negotiating Bank authorize to claim on sight”

    Red Clause L/C, L/C yang memberi kuasa kepada Advising, Negotiating atau Confirming Bank untuk memberikan pembayaran di muka baik sebagian atau seluruh nilai L/C kepada beneficiary sebelum pengapalan barang, sehingga pembayaran atau penarikan hanya didasarkan pada “Simple Receipt”.
    L/C jenis ini biasanya digunakan sebagai penyediaan dana bagi eksportir sebelum barang dikapalkan.

    B. MANFAAT LETTER OF CREDIT

    Manfaat menggunakan L/C untuk transaksi impor:
    • Apabila memperoleh fasilitas impor dari bank, importir tidak harus menyediakan keseluruhan dana atau biasanya persentase tertentu saja sampai barang impor tiba untuk ditebus.
    • Importir dapat menggunakan hak pemilikan atas dokumen sesuai syarat L/C untuk memperoleh pembiayaan kembali (refinancing).
    • Importir merasa terjamin bahwa bank akan menolak pembayaran kepada eksportir kecuali eksportir telah memenuhi persyaratan yang diminta importir seperti yang ditentukan di syarat L/C.

    C. PERBEDAAN LETTER OF CREDIT DENGAN BANK GARANSI
    Letter of credit yaitu janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen – dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C (transaksi luar negeri)
    Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada pihak ke 3 jika terjadi kegagalan (transaksi dalam negeri)

    D. SUMBER
    http://www.panin.co.id/content.asp?db=1&idm=a&idsm=2&id=88
    http://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/11/letter-of-credit-lc.html
    http://www.bankmandiri.co.id/article/215128018244.asp?article_id=215128018244

  23. Posted by M.ali 0802010033 & Bayu 0802010044 on Juni 24, 2010 at 8:11 am

    ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGENAI TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL ”(STUDI KASUS PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN PT. BANK BUKOPIN Tbk PERIODE 2006-2008)
    Sri Pujiyanti
    Dr. Ir. E. Susi Suhendra, MS
    Universitas Gunadarma
    Abstraksi
    Salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut yang nampaknya paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank ialah kinerja bank tersebut, dengan kata lain yaitu masalah tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai dari sisi keuangannya. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.
    Dalam melakukan penelitian ini, objek yang penulis analisis yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk, dimana data yang digunakan yaitu data sekunder periode 2006-2008 yang didapat dari BI, Internet dan situs-situs yang berhubungan dengan penelitian ini.
    Berdasarkan perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio CAMEL yang sudah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Walaupun kedua bank tersebut tergolong sebagai bank yang sehat, tetapi jika dibandingkan tingkat kesehatannya antara kedua bank tersebut, maka PT. Bank

    Bukopin Tbk lebih sehat dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini dapat dilihat dari aspek Asset, Management, Earning, dan Liquidity yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Tbk lebih baik daripada yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
    Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank
    LATAR BELAKANG MASALAH
    Pada waktu sekarang dalam perekonomian tumbuh dan berkembang berbagai macam lembaga keuangan. Salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut yang nampaknya paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
    Di Indonesia ini banyak kita jumpai bank, baik bank milik negara, swasta, pemerintah, atau yang lainnya. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank adalah kinerja bank tersebut, dengan kata lain yaitu masalah tingkat kesehatannya. Banyak para pemegang rekening giro, deposito ataupun tabungan ingin mengetahui tingkat kesehatan suatu bank dimana ia menanamkan dananya. Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan.
    Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan – perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu mengintepretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan aspek penilaian, yaitu: Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity yang biasa disebut CAMEL. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank.

    KERANGKA PEMIKIRAN
    Untuk memberikan gambaran yang yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

    Bank

    Laporan Keuangan

    Rasio keuangan

    CAR

    KAP

    NPM

    ROA

    BOPO

    LDR

    Metode CAMEL

    Hasil & Analisa

    Kesimpulan
    Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik suatu proposisi sebagai berikut :
    1. Dengan menganalisis laporan keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk yang berupa Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) maka dapat diketahui tingkat kesehatan bank melalui perhitungan Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity.
    2. Dari hasil analisis tersebut dapat menunjukan perkembangan dan kinerja perusahaan lalu dari hasil penilaian akhir berdasarkan peringkat komposit dari setiap komponen diatas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

    Tabel
    Peringkat Komposit Setiap Komponen Peringkat
    Komposit Predikat Keterangan
    1 Sangat Sehat Mencerminkan bahwa mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
    2 Sehat Mencerminkan bahwa bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat

    segera diatasi oleh tindakan rutin
    3 Cukup Sehat Mencerminkan bahwa bank terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif
    4 Kurang Sehat Mencerminkan bahwa bank sensitive pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
    5 Tidak Sehat Mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

    LANDASAN TEORI
    Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam

    pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.
    Sumber-sumber dana bank dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain: dana yang bersumber dari modal sendiri berupa setoran dari pemegang saham, laba bank yang belum dibagi, cadangan-cadangan lain. Dana lain yang berasal dari lembaga lain berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pinjaman antar bank (call money), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan pinjaman dari bank-bank luar negeri. Sedangkan dana dari masyarakat dapat berbentuk simpanan giro, simpanan deposito, dan tabungan (Martono, 2002:32).
    Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:51). Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.
    Dalam rangka menjaga agar bank-bank lebih melaksanakan fungsi prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan bisnis perbankan, maka Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 yang mengatur tentang

    Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
    Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. penilaian tingkat kesehatan bank diatas dikenal dengan metode CAMEL.
    Maka berdasarkan ketentuan diatas akan sangat bermanfaat bagi bank untuk melaksanakan prinsip prudential banking dalam menjalankan bisnisnya, hal ini juga ditambah ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan adalah perlu dan penting bagi bank untuk meningkatkan diri dan berupaya secara bersama-sama dalam mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai :
    1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

    Analisa rasio CAMEL yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank (Kasmir, 1999:52). Berikut ini adalah perincian dari setiap variabel yang akan dianalisis dalam analisis rasio CAMEL yaitu

    1. Capital (Modal)
    Penilaian didasarkan kepada capital atau struktur permodalan dengan metode CAR (Capital Adequancy Ratio) yaitu dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
    2. Asset (Aktiva)

    Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam yaitu rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif.
    3. Management (Manajemen)

    Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum.
    4. Earning (Rentabilitas)

    Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian dalam unsur ini yaitu Rasio laba terhadap total asset (Return on Asset), rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
    5. Liquidity (Likuiditas)

    Penilaian dalam unsur ini yaitu jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.
    Tolak Ukur Tingkat Kesehatan Bank
    Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Adapun tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penilaian yang digolongkan menjadi peringkat komposit kesehatan bank. Pengertian dari Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank.

    METODOLOGI PENELITIAN
    Data Penelitian
    Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder berupa laporan laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin dari tahun 2006 sampai dengan 2008 yaitu berupa : Neraca, Laporan Rugi/ Laba, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
    Objek Penelitian
    Objek penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Penulis menganalisis kedua bank tersebut, karena menurut penulis kedua bank tersebut sudah lebih maju dalam mengembangkan produk dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dibandingkan dengan bank lainnya serta data yang diperoleh penulis lebih mudah dan lebih lengkap dibandingkan dengan bank yang lainnya.
    Definisi Variabel dan Alat Analisis
    Alat analisis yang digunakan dalam menganalisis tingkat kesehatan kedua bank tersebut diatas yaitu dengan menggunakan suatu teknik yang disebut dengan teknik analisa CAMEL. Melakukan penilaian hanya berdasarkan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan terbatasnya data yang diperoleh penulis.
    Adapun aspek-aspek yang di analisis penulis hanya dilihat dari aspek C (Capital), A (Asset), M (Managemen), E (Earning) , dan L (Liquidity). Adapun penilaian dari masing-masing aspek tersebut meliputi :
    1. Capital (Permodalan)

    Pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang di dasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut di dasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio).

    CAR = Total Modal x 100 %
    Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)
    2. Asset (Aktiva)

    Asset (aktiva) suatu bank akan dinilai berdasarkan kualitas aktiva produktif (KAP) yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
    a. 25 % dari kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK)
    b. 50 % dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar (KL)
    c. 75 % dari kredit yang digolongkan Diragukan (D)
    d. 100 % dari kredit yang digolongkan Macet (M)
    KAP = Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan x 100 %
    Aktiva Produktif
    3. Management (Manajemen)

    Aspek manajemen pada penilaian kinerja bank dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan BI tetapi sesuai dengan data yang tersedia diproyeksikan dengan Net Profit Margin.
    Net Profit Margin = Laba Bersih x 100 %
    Pendapatan Operasional
    4. Earning (Rentabilitas)

    Rentabilitas suatu bank dalam analisa CAMEL ini adalah meliputi besarnya rasio laba sebelum pajak diperoleh terhadap total asset (ROA), dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO).
    a. ROA = Laba Sebelum Pajak x 100 %
    Total Aktiva
    b. BOPO = Biaya Operasional x 100 %
    Pendapatan Operasional
    5. Liquidity (Likuiditas)
    Adapun faktor likuiditas yang dinilai dalam analisa CAMEL ini adalah rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR).
    LDR = Kredit x 100 %
    Dana Pihak Ketiga
    Data Perhitungan Laporan Keuangan Bank BNI
    Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan masing-masing rasio, penulis membuat rangkuman informasi laporan keuagan yang berkaitan dengan rasio yang akan digunakan yaitu, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

    TABEL
    Rangkuman Informasi laporan Keuangan
    Bank BNI
    ( Dalam Jutaan Rupiah ) Des-2006 Des-2007 Des-2008
    1. Total Modal
    Total ATMR (Kredit dan pasar) 13.732.026
    88.044.771 17.195.929
    109.268.798 17.304.380
    128.419.636
    2. Total DPK Aktiva Produktif
    Total KL Aktiva Produktif
    Total D Aktiva Produktif
    Total M Aktiva Produktif
    Total Aktiva Produktif 7.176.049
    1.419.424
    2.341.815
    3.981.172
    156.726.518 7.376.729
    1.235.697
    726.850
    5.703.429
    165.772.197 10.958.055
    1.664.747
    790.059
    3.847.873
    186.969.063
    3. Laba Bersih 1.982.674 897.928 1.222.485
    4. Laba Sebelum Pajak
    Total Aktiva
    Biaya Operasional
    Pendapatan Operasional 3.030.556
    166.703.122
    14.825.405
    17.884.974 1.476.780
    182.007.749
    16.555.937
    17.799.428 1.959.026
    200.390.507
    17.374.706
    19.225.101

    Sumber : KPMM, KAP, Neraca, dan Laba Rugi Bank BNI tahun 2006-2008
    TABEL
    Rangkuman Informasi laporan Keuangan
    Bank BUKOPIN
    ( Dalam Jutaan Rupiah ) Des-2006 Des-2007 Des-2008
    1. Total Modal
    Total ATMR (Kredit dan pasar) 1.681.973
    21.367.793 1.941.786
    30.167.685 2.019.287
    18.030.418
    2. Total DPK Aktiva Produktif
    Total KL Aktiva Produktif
    Total D Aktiva Produktif
    Total M Aktiva Produktif
    Total Aktiva Produktif 548.834
    102.544
    72.993
    338.966
    29.263.725 441.904
    71.900
    54.384
    563.764
    32.474.639 1.035.229
    63.912
    42.837
    707.701
    33.538.752
    3. Laba Bersih 462.100 545.348 567.866
    4. Laba Sebelum Pajak
    Total Aktiva
    Biaya Operasional
    Pendapatan Operasional 462.100
    31.693.545
    2.812.526
    3.233.746 545.348
    34.566.825
    2.952.101
    3.460.749 567.866
    32.797.660
    3.094.368
    3.617.720
    5. Kredit Yang Diberikan
    Total Dana Pihak Ketiga 14.682.984
    24.907.586 19.138.691
    29.305.422 22.856.451
    27.335.143

    Tabel
    Rasio Bank BNI dan Bank BUKOPIN periode 2006-2008 Rasio Bank BNI Bank BUKOPIN
    2006 2007 2008 2006 2007 2008
    CAR 15,59 15,74 13,47 7,87 6,44 11,19
    KAP 5,26 5,25 4,28 1,99 2,31 3,07
    NPM 11,08 5,04 6,36 14,29 15,76 15,69
    ROA 1,82 0,81 0,98 1,46 1,58 1,73
    BOPO 82,89 93,01 90,37 86,97 85,30 85,53
    LDR 48,98 60,56 68,61 58,95 65,31 83,61

    Tabel

    Rangkuman Hasil Penelitian Peringkat Komposit
    Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Faktor Keterangan
    Capital (Permodalan) Selama periode 2006-2008, rasio CAR berada diantara peringkat 1 dan 2.Secara keseluruhan, berarti permodalannya sehat.
    Asset (Aktiva) Rasio KAP pada periode 2006-2008 berada pada peringkat 3 secara keseluruhan, kualitas aktivanya cukup sehat.
    Management (Manajemen) Pada tahun 2006 rasio NPM berada diantara peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 berada pada peringkat 3. hal ini secara keseluruhan menunjukan kualitas manajemennya baik.
    Earning (Rentabilitas) Pada tahun 2006 rasio ROA berada diantara

    peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 rasio ROA berada pada peringkat 3 yang berarti perolehan laba cukup tinggi. Sedangkan BOPO periode 2006-2008 berada diantara peringkat 1 dan 2. Secara keseluruhan berarti rentabilitasnya baik
    Liquidity (Likuiditas) Pada tahun 2006 rasio LDR berada pada peringkat 3, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 rasio LDR berada pada peringkat 1. berarti secara keseluruhan likuiditasnya sangat baik.

    Tabel
    Rangkuman Hasil Penelitian Peringkat Komposit
    Pada PT. Bank BUKOPIN Tbk Faktor Keterangan
    Capital (Permodalan) Selama tahun 2006 dan 2007, rasio CAR berada diantara peringkat 4 dan 5, sedangkan pada tahun 2008 berada diantara peringkat 1 dan 2. Secara keseluruhan, berarti permodalannya tidak sehat.
    Asset (Aktiva) Rasio KAP pada tahun 2006 dan 2007 berada diantara peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2008 berada pada peringkat 3. Secara keseluruhan, kualitas aktivanya sehat.
    Management (Manajemen) Pada periode 2006-2008 rasio NPM berada diantara peringkat 1 dan 2. hal ini secara

    keseluruhan menunjukan kualitas manajemennya baik.
    Earning (Rentabilitas) Pada periode 2006-2008 rasio ROA berada diantara peringkat 1 dan 2. Sedangkan rasio BOPO periode 2006-2008 berada diantara peringkat 1 dan 2. Secara keseluruhan berarti rentabilitasnya baik
    Liquidity (Likuiditas) Pada tahun 2006 dan 2007 rasio LDR berada pada peringkat 1, sedangkan pada tahun 2008 rasio LDR berada pada peringkat 2. Berarti secara keseluruhan likuiditasnya baik.

    KESIMPULAN DAN SARAN
    Kesimpulan
    Setelah melakukan perhitungan dan analisa pada masing-masing aspek Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
    1. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada aspek permodalan selama periode 2006-2008, rasio CAR berada diantara peringkat 1 dan 2, pada aspek aktiva rasio KAP pada periode 2006-2008 berada pada peringkat 3, pada aspek manajemen tahun 2006 rasio NPM berada diantara peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 berada pada peringkat 3, pada aspek rentabilitas pada tahun 2006 rasio ROA berada diantara peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 rasio ROA berada pada peringkat 3 dan BOPO periode 2006-2008 berada diantara peringkat 1 dan 2, pada aspek likuiditas pada tahun 2006 rasio LDR berada pada peringkat 3, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 rasio LDR berada pada peringkat 1. Tingkat kesehatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

    Tbk selama periode 2006-2008, secara keseluruhan rata-rata berada diantara peringkat komposit 1 dan peringkat komposit 2. Hal ini berarti secara keseluruhan dapat dikatakan dalam keadaan sehat.
    2. Pada PT. Bank Bukopin Tbk pada aspek permodalan selama tahun 2006 dan 2007 rasio CAR berada diantara peringkat 4 dan 5, sedangkan pada tahun 2008 berada diantara peringkat 1 dan 2, pada aspek aktiva rasio KAP pada tahun 2006 dan 2007 berada diantara peringkat 1 dan 2, sedangkan pada tahun 2008 berada pada peringkat 3, pada aspek manajemen pada periode 2006-2008 rasio NPM berada diantara peringkat 1 dan 2, pada aspek rentabilitas Pada periode 2006-2008 rasio ROA berada diantara peringkat 1 dan 2 dan BOPO periode 2006-2008 berada diantara peringkat 1 dan 2, pada aspek likuiditas pada tahun 2006 dan 2007 rasio LDR berada pada peringkat 1, sedangkan pada tahun 2008 rasio LDR berada pada peringkat 2. Tingkat kesehatan PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk selama periode 2006-2008, secara keseluruhan rata-rata berada diantara peringkat komposit 1 dan peringkat komposit 2. Hal ini berarti secara keseluruhan dapat dikatakan dalam keadaan sehat.
    3. Dengan dilakukannya perbandingan antara kedua bank tersebut, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa PT. Bank Bukopin Tbk lebih sehat dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini dapat dilihat dari aspek Asset, Management, Earning, dan Liquidity, yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Tbk lebih baik daripada yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Saran
    Dari hasil pembahasan pada penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya di masa yang akan datang yaitu :
    1. Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebaiknya lebih meningkatkan kualitas aktiva produktif yang dihasilkan agar rasio yang diperoleh tidak terlalu

    tinggi. Karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula potensi untuk tidak memberikan penghasilan. Dari segi manajemen sebaiknya Bank BNI lebih meningkatkan NPM karena, semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam memperoleh laba semakin meningkat. Dari segi rentabilitasnya Bank BNI harus bisa menurunkan rasio BOPO agar jangan terlalu tinggi, karena semakin besar rasio BOPO maka akan semakin besar pula biaya operasional yang dikeluarkan bank. Untuk menghemat biaya, mungkin kantor-kantor cabang yang letaknya berjauhan, sebaiknya didekatkan agar biaya operasional yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Pada segi Likuiditasnya sebaiknya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk harus lebih memperhatikan aspek Likuiditasnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio LDR. Bank harus meningkatkan rasio LDR agar jangan ≤ 50 % (pada tahun 2006 sebesar 48,98 %). Karena jika ≤ 50 % berarti tingkat pengembalian dana dari masyarakat kepada bank tersebut masih rendah, dengan kata lain kemampuan suatu bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan masih kurang kuat.
    2. Kepada PT. Bank Bukopin Tbk pada aspek permodalan sebaiknya lebih ditingkatkan karena modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Fungsi modal yang bank yang paling pokok adalah memberikan perlindungan terhadap setiap nasabah atas kemungkinan terjadinya kerugian yang melebihi jumlah yang diperkirakan. Oleh karena itu, penyediaan modal yang cukup memungkinkan bank meneruskan operasinya tanpa terganggu khususnya dalam periode ekonomi yang sulit sampai mencapai tingkat keuntungan yang normal kembali.

    REFERENSI:
    Ahmad Faisol. “Analisis Kinerja Keuangan Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan Volume 3 No.2. 2007.
    Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. perihal Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum.
    Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
    Dendawijaya, Lukman. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005.
    Eka Mulyasari. Analisis Laporan Keuangan pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Skripsi Penelitian Mahasiswi. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2006.
    Heni Suryani. Analisis Indikator Kesehatan Bank yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Skripsi Penelitian Mahasiswa. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2006.
    Irmayanto, Juli. Roso, Tjipto at all. Bank dan Lembaga Keuangan. Universitas Trisakti. Jakarta, 2002.
    Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1999.
    Kasmir. Manajemen Perbankan. Edisi 1, Cetakan ke-3. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
    Luciana S. Almilia & Winny Herdiningtyas. “Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Perioda 2000-2002”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7 No.2. STIE PERBANAS. Surabaya, 2005.
    Muljono, Teguh Pudjo. Aplikasi Akuntansi Manajemen dalam Praktek Perbankan. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta, 1990.
    Muljono, Teguh Pudjo. Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan. Djambatan, 1995.
    Peni Sawitri. “Prediksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwa Termasuk Kebangkrutannya dengan Rasio-rasio Keuangan”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.2 Jilid 7. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Jakarta, 2002.
    Reksoprajitno, Soedijono. Pengantar Manajemen Bank Umum. Universitas Gunadarma. Jakarta, 1993.
    Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi. ke-4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
    Triandaru, Sigit dan Budisantoso Totok. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi ke-2. Salemba Empat. Yogyakarta, 2006.
    Website at http://www.bi.go.id
    Website at http://www.bni.co.id
    Website at http://www.bukopin.co.id
    Widjanarto. Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Edisi ke-3. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 1997

  24. Posted by M.ali 0802010033 & Bayu 0802010044 on Juni 24, 2010 at 8:39 am

    Nama : M.ali ( 0802010033 )
    Nama : Bayu ( 0802010044)

    BANK GARANSI DAN LETTER OF CREDIT

    Apa definisi Bank Garansi?
    Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur.
    Letter of credit
    Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan)
    Jenis-jenis L/C
    • Revocable L/C
    Adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.
    • Irrevocable L/C
    Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.
    • Irrevocable dan Confirmed L/C
    L/C ini diangggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (beneficiary) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable.
    • Clean Letter of Credit
    Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa.
    • Documentary Letter of Credit
    Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C.
    • Documentary L/C dengan Red Clause
    Jenis L/C ini, penerima L/C (beneficiary) diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary L/C. L/C ini merupakan kombinasi open L/C dengan documentary L/C.
    • Revolving L/C
    L/C ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia sebesar US$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak.
    • Back to Back L/C
    Dalam L/C ini, penerima (beneficiary) biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari luar negeri
    Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of
    Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:

    - Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee
    based income bagi bank.
    - Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.
    - Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih

  25. Posted by TITIK 0902010007 & WIWIT 0902010035 on Juni 24, 2010 at 9:50 am

    Oleh : Titik 0902010007 & Wiwit 0902010035

    BANK GARANSI & LETTEROF CREDIT

    Konsep Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank) atas dasar permintaan pihak yan dijamin (Applicant/Pembeli) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

    Definisi
    Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

    Jenis dan Manfaat Letter of Credit :
    Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, cara
    pembayaran dan lain – lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan
    menjadi beberapa jenis:
    1. Ruang Lingkup Transaksi
    - LC Impor:adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual
    beli barang/jasa melewati batas – batas Negara.
    - LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
    (SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di
    dalam wilayah suatu Negara.
    2. Saat Penyelesaian
    - Sight LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan
    dokumen tiba.
    - Usance LC:adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel
    yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).
    3. Pembatalan
    - Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
    kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis
    ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara
    importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.
    - Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara
    sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary.
    Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable’ atau
    ‘irrevocable’, maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.
    4. Pengalihan Hak
    - Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk
    mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada
    pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.
    - Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada
    beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan
    pembayaran kepada pihak lain.
    5. Pihak advising bank
    - General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak
    menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank.
    - Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank
    yang menjadi advising bank.
    6. Cara Pembayaran kepada Beneficiary
    - Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan
    bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji
    maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang
    menerima jaminan yaitu beneficiary.
    - Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah
    tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya
    apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary.
    - Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat
    dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan
    dokumen pengiriman barang.
    Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of
    Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:
    - Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee
    based income bagi bank.
    - Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.
    - Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih
    loyal kepada bank.

  26. Studi otodidak memang seringkali lebih mengena dan masuk ke otak. Namun, pembelajar otodidak juga perlu wacana yang terstruktur seperti dalam tulisan ini.
    Trims sudah berbagi ilmu :)

  27. Posted by hermin2008ump on November 20, 2012 at 7:26 am

    sama2.smg smkn bermanfaat bagi semua

  28. Hi there colleagues, nice post and pleasant urging commented
    here, I am actually enjoying by these.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: