TUGAS EKONOMI ISLAM TGL 6 MEI 2008

TUGAS EKONOMI ISLAM
TGL 6 MEI 2008
PERKULIAHAN EKONOMI ISLAM TGL 6 MEI
TIDAK BISA DILAKSANAKAN
SELANJUTNYA MAHASISWA DIHARAPKAN MENGERJAKAN TUGAS KELOMPOK
UNTUK DIPRESENTASIKAN PADA PERKULIAHAN TGL 13 MEI
SATU KELOMPOK MAKSIMAL 5 ORANG
TUGAS :
MENCARI ARTIKEL/JURNAL TENTANG : LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(PILIH SALAH SATU)
1. BANK SYARIAH (MUDHARABAH,MUSYARAKAH,MURABAHAH)
2. ASURANSI / TAKAFUL
3. LEASING
4. RAHN
5. PASAR MODAL SYARIAH /JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII)
Usahakan tiap kelompok tidak sama
Tugas di print out dan juga kirim ke blog ini (agar semua mahasiswa dapat mengetahui/membaca)
Dengan cara :
1. Harus punya email
2. Situs Web di kosongi saja
3. File dari flash disk di copy paste di comment/komentar di blog ini
Bagi yang kesulitan / tidak dapat materi, dapat memakai jurnal dari saya (di luar tema tsb) dg syarat maksimal dikerjakan oleh 2 kelompok, memakai nama e-mail sendiri /kelompok bukan email orang lain. E-mail ditulis di comment/komentar pd blog saya segera.

SELAMAT MENGERJAKAN

About these ads

8 responses to this post.

  1. Posted by YUNANDA RAHMAN on Mei 12, 2008 at 4:17 am

    TUGAS EKONOMI ISLAM
    MANAJEMEN KREDIT SYARIAH BANK MUAMALAT

    Disusun Oleh :
    Yunanda Rahman :0502010042
    Jaya Suprihanto :0502010046
    Edho Nilantha Y. :0502010054

    FAKULTAS EKONOMI
    PROGRAM STUDI MANAJEMEN SI
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
    2007
    MANAJEMEN KREDIT SYARIAH BANK MUAMALAT

    Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Suatu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank muamalat dengan bank umum adalah terletak pada pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun para investor. Jika dilihat kenyataan di masyarakat, masih banyak terjadi kesimpang siuran mengenai pemahaman tentang pengertian Lembaga Keuangan dengan Bank Muamalat, walaupun sesungguhnya banyak persamaan diantara kedua jenis lembaga tersebut. Hal ini diperkuat dengan Peratutan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, tentang perubahan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menjadi Bank Umum. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, menurut UU No. 7 Tahun 1992, dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, keberadaan Bank Muamalat sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disyahkannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Muamalat merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang bersumber pada Al Qur’an dan Al Hadist. Suatu hal yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga. Disisi lain, kombinasi antara manajemen Bank Umum dengan Sistem Keuangan Syariah, dapat diterapkan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan (lenders dan borrowers).

    Pendahuluan
    Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.
    Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah mulai bermunculan. Lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah negara Eropa, seperti Swiss dan London, serta wilayah Asia, seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan berasal hanya dari dunia Barat sebagaimana selama ini kita kenal dan pelajari, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat mengembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba.
    Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank muamalat dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syariah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank muamalat dengan sistem syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Selanjutnya dalam perbankan syariah dikenal istilah mudharabah, murabahah dan musyarakah untuk program pembiayaan. Bank syari’ah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya mandek, maka akan dicarikan solusi penyelesaian. Misalnya, dengan menjual aset proyek. Uang penjualan aset proyek yang dibiayai Bank Syariah, akan dibagi kepada bank dan nasabah sesuai penyertaan masing-masing pada usaha tersebut. Lalu bagaimanakah dengan mekanisme manajemen kredit yang dapat diberlakukan dalam bank muamalat, dimana dalam mekanisme ini terjadi tarik-menarik kepentingan antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana (borrowers), hal ini merupakan kesempatan emas dimana peminjam tidak terlalu terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Tetapi bagi kalangan investor (deposan atau penanam modal lainnya), sistem perbankan ini kurang menjanjikan. Para investor (lenders) menginginkan dana yang diinvestasikannya, memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, bank sebagai media perantara (intermediasi) bisa mengalami kesulitan untuk menggalang dana masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran kredit, dapat terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan.
    Berdasarkan fenomena diatas, ingin diungkapkan disini bahwa ada beberapa hal yang terkait antara mekanisme manajemen kredit bank muamalat dan bank umum.

    Bank Muamalat dan Lembaga Keuangan
    Bank muamalat atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kenyataan di masyarakat, mungkin terdapat kesimpangsiuran mengenai pemahaman tentang pengertian lembaga keuangan dengan bank muamalat. Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claim) serta asset non finansial atau asset riil dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim tabungan (depositori), proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana (Siamat:1999).
    Jika dilihat dari dua pengertian diatas, antara lembaga keuangan dengan bank muamalat memiliki persamaan yaitu sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendanaan maupun investasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992, tentang perubahan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menjadi bank umum. Bank umum menurut UU No. 7 Tahun 1992, disamping melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pendiri lebih menyukai bentuk lembaga keuangan, mungkin karena lapangan maupun orientasi usahanya masih dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pendirian sebuah bank, memerlukan capital adequacy ratio (CAR) 8% berdasarkan rasio kecukupan modal perbankan. Pada dasarnya lembaga keuangan, bank konvensional, maupun bank Islam (bank Muamalat) merupakan bagian dari manajemen keuangan modern.
    Lembaga keuangan syariah maupun bank Muamalat, sebagai lembaga keuangan Islam dan alternatif pengganti bank-bank konvensional memiliki ciri-ciri keistimewaan sebagai berikut :
    1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
    2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost push inflation dan persaingan antar bank.
    3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara Cuma-Cuma.
    4. Konsep (build in concept) dengan berorientasi pada kebersamaan :
    a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing.
    b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.
    c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.
    d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
    5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.
    6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.

    Fungsi dan Usaha Bank Muamalat
    Di Indonesia, keberadaan bank muamalat sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. kebijakan perundangan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 53/BH/KDK 13.32/1.2/XII/1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999,serta izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah. Berdasarkan beberapa dasar hukum ini, bank muamalat memiliki kesamaan fungsi demngan bank umum. Fungsi-fungsi bank umum sebagaimana yang dimaksud antara lain (Siamat:1999) :
    1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Bank wajib menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien kepada nasabahnya, seperti penyediaan fasilitas kartu kredit, ATM, serta mekanisme jasa kliring dan inkaso.
    2. Menciptakan uang. Menciptakan uang yang dimaksud bukanlah seperti fungsi pada bank Indonesia. Menciptakan uang dalam hal ini adalah bagaimana bank muamalat dalam kegiatan operasionalnya seperti bank konvensional, dapat memberikan perolehan hasil secara maksimal. Perolehan hasil ini merupakan balas jasa (keuntungan) yang diterima dalam bentuk uang, yang dapat digunakan kembali untuk memperlancar kegiatan operasional bank atau disimpan sebagai cadangan modal.
    3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan dana sesuai dengan syariah Islam. Penyaluran kembali dana ke masyarakat dapat dalam bentuk pemberian kredit dan bentuk-bentuk pendanaan lainnya. Dalam penyaluran kembali dana masyarakat, bank memperoleh balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari perputaran dana ini adalah sebagai perolehan hasil (profit) dan mobilisasi dana dapat terus berjalan.
    4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jasa-jasa keuangan lainnya yang dapat ditawarkan oleh bank muamalat, antara lain :
    a. Transfer antar bank dalam kota atau luar negeri.
    b. Kliring (clearing)
    c. Inkaso
    d. Safe deposit box
    e. Bank card
    f. Bank notes
    g. Travelers cheque
    h. Letter of credit (L/C)
    i. Bank garansi
    j. Jasa-jasa dipasar modal
    k. Menerima setoran-setoran lain
    Menurut Siamat (1999), kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, antara lain :
    1. Menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan atau mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.
    2. Memberikan kredit. Kredit yang diberikan dapat dalam bentuk pendanaan kegiatan ekonomi masyarakat mapun barang kebutuhan konsumen.
    3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
    4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang disekap oleh bank.
    b. Surat pengakuan utang.
    c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    e. Obligasi.
    f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
    6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi mapun dengan wesel.
    7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
    8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
    9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian).
    10. Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
    11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
    12. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring) kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trustee).
    13. menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
    14. Melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan transaksi dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal atau usaha lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, serta melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
    15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

    Manajemen Kredit Syariah
    Menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Menurut Siamat (1999), kredit ini dapat digolongkan kedalam enam bentuk yaitu :
    1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (maturity), antara lain :
    a. Kredit jangka pendek (short-term loan).
    b. Kredit jangka menengah (medium-term loan)
    c. Kredit jangka panjang (long-term loan).
    2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (collateral), antara lain :
    a. Kredit dengan jaminan (secured loan).
    b. Kredit dengan jaminan (unsecured loan).
    3. Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, pharmasi, tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya.
    4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain :
    a. kredit komersil (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
    b. Kredit konsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
    c. Kredit produktif (productive loan), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
    5. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain :
    a. Kredit modal kerja (working capital credit), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
    b. Kredit investasi (Invesment credit), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.
    6. Kredit non kas (non cash loan), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif.
    Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Menurut Rahardja (1997), penilaian kredit harus memenuhi criteria sebagai berikut :
    I. Keamanan kredit (safety). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
    II. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
    III. Menguntungkan (profitable). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.
    Menurut Sinungan (1993), metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kredit adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu : (1) Personality ; (2) Purpose ; (3) Prospect; (4) Payment.
    Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penilaian kredit (Rahardja:1997), antara lain : (1) Character ; (2) Capacity ; (3) Capital ; (4) Conditional ; (5) Collateral.
    Risiko Bank Syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank Syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Sementara untuk deposan, Bank Syariah tidak memberikan bunga melainkan sistem bagi hasil atau mudharabah.

    Jika pendapatan dari kredit atau dalam Bank Syariah disebut murabahah ditetapkan 10 persen, maka pada mudharabah (sistem bagi hasil) akan ditetapkan angka lebih rendah. Selisihnya merupakan pendapatan bank sebagai biaya jasa. Risiko Bank Syariah terhadap transaksi foreign exchange juga rendah karena, pada Bank Syariah transaksi valas hanya diizinkan dalam bentuk transaksi spot. Sementara forward dan swap tidak diizinkan karena bersifat gambling. (Karim, 2003). Aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian kredit, yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur (Siamat:1999), antara lain :
    1. Aspek pemasaran. Menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan lain sebagainya.
    2. Aspek teknis. Meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.
    3. Aspek manajemen. Meliputi struktur dan susunan organisasi, termasuk pengalaman anggota dan pola kepemimpinan manajemen.
    4. Aspek yuridis. Meliputi status hukum badan usaha, kelengkapan izin usaha dan legalitas barang jaminan.
    5. Aspek sosial ekonomi. Meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang dibiayai.
    Manajemen kredit bank syari’ah secara umum diterapkan dengan berpegang teguh kepada syariah Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadist). Diharapkan lembaga keuangan maupun bank dengan sistem syariah dapat menjaga kestabilan keuangan mereka (income stability). Selain itu, bank syariah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pelayanan mobilisasi dana masyarakat dan memberikan jaminan keuangan dengan pasti. Di sisi lain, penyaluran kembali dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, akan berjalan normal sesuai dengan harapan dan tujuan bersama. Permasalahan yang biasanya dialami oleh lembaga keuangan syariah atau bank muamalat dalam kegiatan operasionalnya, antara lain :
    1. Modal (capital).
    2. Human resource activity (kegiatan operasional).
    3. Operational management system (sistem manajemen keuangan).
    4. Financial management system (sistem manajemen keuangan).
    5. Loyality of credit (loyalitas kredit).
    Karim (2003), mengemukakan bahwa pada sisi kredit, dalam aturan syariah bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah). Mekanisme seperti itu, akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam Bank Syariah, karakter nasabah (personal guarantee) lebih dinomorsatukan, ketimbang cover guarantee berupa aset. Debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya baik akan mendapat prioritas.

    Hubungan Antara Kredit dengan Piutang
    Piutang merupakan cadangan penerimaan yang mungkin diterima oleh suatu badan usaha, dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Piutang lahir akibat adanya pendanaan dalam bentuk pemberian kredit dan pemberian jasa lainnya, dimana pembayaran dari penggunaan jasa tersebut dilakukan pada waktu tertentu, misal harian, mingguan, bulanan atau periode waktu lainnya. Besarnya piutang yang akan diterima badan usaha (bank atau lembaga keuangan), ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi jasa (bank atau lembaga keuangan) dan pihak pengguna jasa. Semakin besarnya kredit yang diberikan, akan menambah besarnya resiko yang akan ditanggung badan usaha.
    Resiko kredit karena adanya piutang, dapat melalui prosentase perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan (Sutojo:1997). Resiko lain yang dapat ditimbulkan oleh piutang adalah pada penerimaan bersih (earning after taxes). Semakin besar jumlah piutang dan jumlah piutang tak tertagih (bad debt) yang dimiliki badan usaha, akan menyebabkan semakin kecil penerimaan bersih yang mampu diperoleh badan usaha, baik lembaga keuangan maupun bank. Mengingat bahwa piutang sangat berpengaruh terhadap kestabilan usaha, maka piutang perlu dikelola dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen piutang, antara lain :
    1. Credit policy. Kebijakan kredit ini menyangkut bagaimana jangka waktu penetapan piutang, besarnya piutang dan penetapan cara-cara pembayaran oleh debitur.
    2. Credit scoring. Hal ini berkaitan dengan penilaian kredit dan pemberian ranking (pengelompok piutang).
    3. Credit standard. Standar atau patokan terhadap pemberian ranking dalam penilaian kredit bank.

    Menuju Bank Syari’ah 2011
    Tak bisa dipungkiri perkembangan bank syari’ah memang cukup pesat. Namun, perkembangan bank sistem bagi hasil ini harus dibarengi dengan konsolidasi internal dan eksternal bank agar semakin tangguh dan dipercaya masyarakat. Bank Indonesia sendiri sebagai pengawas perbankan telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi perbankan syari’ah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Berikut ini sasaran pengembangan bank syari’ah hingga 2011:
    1. Terpenuhinya prinsip syari’ah dalam opersional perbankan yang ditandai dengan:
    Ø Tersusunnya norma-norma keuangan syari’ah yang seragam (standarisasi).
    Ø Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syari’ah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait).
    Ø Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syari’ah dalam setiap transaksi.
    2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syari’ah:
    Ø Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
    Ø Diterapkannya konsep good corporate governance dalam operasi perbankan syari’ah.
    Ø Diterapkannya kebijakan exit dan entre yang efisien.
    Ø Terwujudnya realtime supervision.
    Ø Terwujudnya self regulatory system.
    3. Terciptanya sistem perbankan syari’ah yang kompetitif dan efisien, yang ditandai dengan:
    Ø Terciptnya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global.
    Ø Terwujudnya aliansi strategis yang efektif.
    Ø Terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.
    4. Terwujudnya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
    Ø Terwujudnya safety net yang menyatu dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati.
    Ø Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syari’ah di seluruh Indonesia dengan terget pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional.
    Ø Terwujudnya fungsi perbankan syari’ah yang kaafah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat.
    Ø Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.

    Kesimpulan dan Saran
    A. Lembaga keuangan syariah atau bank muamalat merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadist.
    B. Satu hal yang membedakan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga.
    C. Pendanaan dalam bentuk pemberian kredit pada pola bank Islam maupun lembaga keuangan syariah, perlu mendapat perhatian yang serius. Kredit macet dapat menyebabkan likuiditas, keamanan dan penerimaan bank menjadi rendah dan bahkan dapat mendatangkan kerugian yang cukup.
    D. Kombinasi antara manajemen bank umum dengan sistem keuangan syariah, dapat diterapkan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan (lenders borrowers).
    E. Perlu dipersiapkan panduan pengelolaan risiko atau benchmarking bagi bank-bank syari’ah di Indonesia dengan melakukan studi banding ke negara-negara yang menjalankan sistem perbankan Islam. Hal ini sangat diperlukan mengingat struktur aset dan kredit bank syari’ah berbeda dengan bank biasa. Sementara Based Accord II yang digunakan sebagai acuan bank konvensional tidak bisa digunakan begitu saja oleh bank syari’ah.

    Daftar Pustaka
    Karim, Adi Warman. 2003. “Menimbang Risiko Kredit di Bank Syariah”. Majalah Investor No.88 Tahun V. Jakarta.
    Rahardja, Prathama. 1997. “Uang dan Perbankan”; Cetakan Ketiga, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
    Siamat, Dahlan. 1999. “Manajemen Lembaga keuangan”; Edisi Kedua. Jakarta.
    Sinungan, Muchdarsyah. 1993. “Manajemen Dana Bank”; Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
    Bank Indonesia. 2003.

  2. Posted by sumarmi on Mei 12, 2008 at 8:36 am

    Syariah akan Membebaskan Kita dari Berbagai Kesulitan
    Umum March 12th, 2008

    [BULETIN AL-ISLAM EDISI 396]
    Negeri ini sedang berubah; dari negeri yang kaya sumberdaya alam menjadi negeri yang dililit utang dan bencana alam; dari negeri yang penduduknya terkenal ramah menjadi negeri yang rakyatnya dikenal banyak yang susah; dari salah satu negeri Muslim yang disegani menjadi surga korupsi dan pornografi. Demokrasi dan kebebasan yang diagung-agungkan sejak era reformasi ternyata tidak banyak memberikan perbaikan nasib yang berarti, apalagi berkah kepada rakyat negeri ini. Korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi justru kini dirancang dengan apik sejak pembuatan Undang-undang. Berbagai UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal dibuat justru untuk memberi kepastian hukum bagi (=melindungi) para konglomerat dan kapitalis asing untuk mengeruk sumberdaya alam di negeri ini. UU ini sepertinya hanya merupakan pesanan asing yang ingin menjarah negeri ini secara legal. UU politik dan UU pemerintahan daerah juga dibuat sedemikian rupa sehingga ranah politik dapat dijadikan bisnis dengan tingkat pengembalian modal yang tercepat di dunia. Korupsi dilakukan secara berjamaah di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Korupsi terjadi sejak dari perancangan RAPBN hingga saat pemeriksaan hasilnya. Bahkan korupsi terjadi di kalangan aparat yang dibentuk untuk mengatasi kasus korupsi! Salah satu kasus teranyar adalah penyelidikan Kasus BLBI yang telah merugikan negara total Rp. 431,6 triliun dan dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Ternyata belakangan, Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI Urip Tri Gunawan tertangkap basah oleh KPK pada 2 Maret 2008 sedang menerima suap 660 ribu dolar di rumah Syamsul Nursalim, seorang obligor besar BLBI (Jawapos, 3/3/08).
    Dampak langsung dari korupsi sejak dari hulu hingga hilir ini adalah terabaikannya hak-hak rakyat. Ini bukan sekadar persoalan satu dua aparat yang tidak becus. Ini adalah persoalan sistematis akibat diterapkannya sistem yang korup dari awalnya. Berikut ini contohnya:

    1. Kenaikan harga.
    Pemerintah dan DPR, dengan dalih mengurangi subsidi, sepakat membatasi penggunaan minyak tanah. Masyarakat hanya akan mendapakatkan 3,04 liter/hari/rumah tangga (Kontan, 28/2/08). Kendaraan pribadi juga akan dijatah 5 liter bensin/hari dengan menggunakan smart-card. Belum sampai kebijakan ini dilaksanakan, di sejumlah daerah premium menjadi langka. Di Tana Toraja, premium meroket hingga Rp 50.000 perbotol (1 liter). (Metrotv, 27/2/08). Karena kelelahan saat antri minyak tanah di Surabaya, seorang lelaki meninggal dunia. (Trans7, 10/3/08).
    Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit dengan produksi 17,2 juta ton/tahun. Namun, kini jutaan rakyat kesulitan membeli minyak goreng, yang di beberapa daerah mencapai Rp 15.000,-/kg, dari semula Rp 8000,-/kg. Ribuan pedagang makanan kecil gulung tikar. (Metrotv, 8/3/08).
    Anggaran PLN yang Rp 68,5 triliun dipangkas Pemerintah Rp 10 triliun. PLN pun harus membeli BBM dengan harga komersial. Akibatnya, PLN akan memberlakukan sistem insentif-disinsentif listrik yang berlaku mulai April 2008. (Media Indonesia, 6/3/08). Sistem ini akan membuat kenaikan biaya listrik yang harus dibayar pelanggan, dan kenaikan seluruh barang dan jasa yang menggunakan listrik.

    2. Kelaparan.
    Produksi padi pada 2006 ditaksir sekitar 54 juta ton (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Jika ini didistribusikan secara baik kepada 230 juta penduduk Indonesia, dan dengan asumsi susut 10% dalam pengolahan dari padi ke beras, maka setiap orang akan mendapatkan 580 gram beras/hari. Untuk memperkuat stok beras, BULOG mengimpor 1,5 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi, jumlah beras lebih banyak lagi.
    Namun, di Makassar, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan dan anaknya berusia 5 tahun meninggal karena kelaparan. (Metrotv, 1/3/08). Sebanyak 2,5% dari total penduduk Indonesia dalam kondisi rawan pangan. Artinya, sekitar 5 juta rakyat negara agraris ini makan kurang dari dua kali sehari. Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Departemen Pertanian Tjuk Eko Haribasuki di sela-sela seminar Pendidikan Agroforestry Strategi Menghadapi Pemanasan Global di Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, 4/3/08.
    Di banyak daerah, para kepala desa tidak berani mengambil jatah raskin untuk desanya, yang telah dinaikkan harganya oleh Pemerintah dari Rp. 1000/kg menjadi Rp. 1500/kg. Di daerah lain raskin digelapkan aparat atau dijual ke pedagang di pasar.

    3. Kemiskinan.
    Jumlah penduduk miskin bertambah dari 36,1 juta pada 2004 menjadi 39,3 juta pada 2006 dengan pendapatan Rp 151.997/orang/bulan sebagai garis kemiskinan, atau hanya sekitar seperlima dari Kebutuhan Hidup Minimum yang sebesar Rp 719.834/orang/bulan (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007).
    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli memprediksi angka kemiskinan meningkat 2008 ini. Selama tiga tahun terakhir anggaran pengentasan kemiskinan naik 2,8 kali, namun jumlah orang miskin semakin meningkat. (Metrotv, 27/12/07).

    4. Pengangguran.
    Kemiskinan terkait erat dengan pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Indonesia terdata 10,3% dan setengah menganggur 29,1%. Ini artinya, sekitar 39,4% angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang aman. Mereka yang telah memiliki pekerjaan pun hanya mendapatkan pendapatan bersih rata-rata Rp 759,999,-/orang/bulan. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi dipatok lebih rendah dari itu, yakni rata-rata Rp 602,702,-/orang/bulan. (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007).

    5. Gizi buruk dan kesehatan mahal.
    Berdasarkan data Depkes, jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk mencapai 4,1 juta jiwa (Kompas, 10/3/08). Di Temanggung Jawa Tengah, 299 anak menderita gizi buruk akut. Mereka belum tertangani karena minimnya fasilitas pelayanan (Metrotv, 9/3/08).
    Contoh buruknya layanan kesehatan ini adalah rumah-rumah sakit yang menolak melayani pasien miskin, karena PT Askes menunggak askeskin hingga triliunan Rupiah. PT Askes beralasan, anggaran dari Pemerintah belum turun. Sebaliknya, Pemerintah menganggap banyak klaim rumah sakit yang terlalu besar sehingga harus diaudit dulu. Yang jelas, masyarakat miskin menjadi korban.

    6. Pendidikan mahal.
    Pada saat yang sama, dunia pendidikan tidak lagi dapat diharapkan menjadi salah satu alat pengentas kemiskinan. Pendidikan semakin mahal. Pendidikan sudah dipandang sebagai bisnis yang sangat menggiurkan oleh Kapitalisme global. Calon mahasiswa yang cerdas namun berasal dari kelompok mayoritas masyarakat (yang miskin) sudah pasti akan jadi korban.
    Jangankan di level pendidikan tinggi, pada tingkat sekolah menengah situasinya juga memprihatinkan. Angka partisipasi sekolah penduduk berusia 13-15 tahun tidak banyak berubah, bertahan pada 84%, sedangkan pada usia 16-18 tahun 53,92%. (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Ini artinya, anak putus sekolah di usia SMP adalah sekitar 16% dan di usia SMA adalah 47%.

    7. Kriminalitas.
    Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendidikan berkait erat dengan kriminalitas. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia makin penuh. Di Jawa Barat, kapasitas lapas dan rutan hanya cukup untuk 5.892 orang, namun saat ini jumlah narapidana dan tahanan mencapai 16.306 orang, yakni 11.064 narapidana dan 5.242 tahanan. (Kompas, 18/8/07).

    8. Kebejatan moral, pornografi, AIDs.
    Sisi lain dari kemiskinan adalah maraknya kebejatan moral. Pornografi berkembang pesat karena dianggap salah satu cara mencari uang yang mudah dan relatif aman karena belum adanya UU APP yang dapat efektif melarangnya. Hasilnya, selingkuh, perzinaan, perkosaan dan pelacuran semakin menjadi. Akibatnya, penyakit menular seksual juga makin mewabah. Penderita AIDS di Jakarta hingga akhir 2007 mencapai 4874 orang. Pada tahun 2004 jumlahnya baru 2219 orang. Korban tewas sudah 519 orang (Kompas, 8/3/08).

    9. Kerusakan lingkungan dan bencana.
    Saat ini banjir masih terjadi di mana-mana. Pemerintah Daerah maupun Pusat tampak tidak memiliki kemampuan dan kepekaan lagi. Mereka lebih fokus pada hiruk-pikuk Pilkada atau persiapan Pemilu 2009 daripada mengurusi rakyat daerah bencana yang mungkin dianggap tidak signifikan pada perolehan suara. Di Sidoarjo, 1063 pengungsi korban Lumpur Lapindo di luar peta dampak kini kekurangan pangan. Pemerintah menolak memberi makan karena itu dianggap tanggung jawab Lapindo (Tempo, 8/3/08).
    Bandingkan semua ini dengan sikap ‘Umar ketika melihat penderitaan rakyatnya yang kelaparan saat ‘Am Ramadah (Tahun Kemarau). Dalam Sunan al-Baihaqi, dinyatakan bahwa ‘Umar telah menggelontorkan dana untuk rakyatnya yang terkena dampak kekeringan sampai hujan turun, dan mereka tidak mengalami masalah akibat kekeringan. ‘Umar juga mengunjungi mereka dengan menunggang kuda untuk melihat kondisi mereka. Saat menyaksikan mereka, beliau pun tak kuasa menahan tangis. Tatkala mereka memuji ‘Umar, beliau pun mengatakan, “Celakalah kamu, pujian itu pantas Anda lakukan kalau aku mengeluarkan dana dari hartaku atau harta al-Khaththab. Tetapi, aku hanya mengeluarkan dana dari harta Allah.” (Hr. Baihaqi, juz VI, hal. 357).
    Khatimah
    Negeri ini memerlukan strategi baru, misi baru, bahkan visi baru agar dapat keluar dari krisis. Demokrasi yang digembar-gemborkan selama ini jelas tidak cocok dan tidak kompatibel untuk bangsa dan negara ini. Demokrasi hanya menjadi alat legalisasi penjarahan bagi para konglomerat dan kapitalis asing. Suara rakyat hanya akan diperalat untuk meloloskan agenda-agenda busuk. Sudah saatnya kita kembali pada visi penciptaan manusia yang ditetapkan Allah dalam al-Quran. Visi itu adalah ketaatan kepada Allah dengan segala hukum yang Allah turunkan.
    وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
    Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah (taat kepada)-Ku. (QS Adz-Dzariyât [51]: 56).
    Ketaatan kepada Allah berarti melaksanakan seluruh syariah-Nya. Dengan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan —dalam pengurusan negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pergaulan— kita akan terbebas dari kesulitan demi kesulitan ini. Itulah misi Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah, yang dengan izin dan pertolongan Allah akan segera tegak kembali. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []
    Komentar:BBM Lebih Baik Naik (Kompas, 11/3/2008).
    Begitulah cara berpikir kapitalis; tak peduli bakal menyengsarakan rakyat, kebijakan menaikkan harga BBM dianggap baik.

    Kelompok
    Sumarmi 0402010017
    Rr. Ayu Maharani K 0202010032
    Ita Farida 0404010044
    Teguh Ari W 04020200
    Budi Ismanto 04020100
    Ririn 02020100

  3. Posted by wahyu adinugroho on Mei 12, 2008 at 4:32 pm

    PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA
    Anggota kelompok :
    Wahyu Adinugroho (0602010054)
    Barry azhar (0602010025)
    Fajar teguh sukoco (0602010032)
    Nurokhman (0602010085)
    Zarifudin zuhri (0602010011)

    Pengertian Asuransi Menurut Syariah

    Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi
    konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerimaan pembayaran klaim.
    Sejarah Asuransi Syariah
    Sistem Aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungna ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaja

    Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat islam ternyata didalam ajaran islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi asuransi dari unsur Ghahar, Maisir, dan Riba
    Pada tanggal 25 agustus 1994 asuransi Takapul Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari departemen keuangan melalui surat keputusan Nomor : Kep-385 / kmk-017 / 1994 tertanggal 4 agustus 1994
    Sejarah Asuransi Syariah
    Sistem Aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungna ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaja

    Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat islam ternyata didalam ajaran islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi asuransi dari unsur Ghahar, Maisir, dan Riba
    Pada tanggal 25 agustus 1994 asuransi Takapul Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari departemen keuangan melalui surat keputusan Nomor : Kep-385 / kmk-017 / 1994 tertanggal 4 agustus 1994
    Menurut Jafril Khalil, dalam perkembangan asuransi memiliki beberapa kendala atau tantangan, yaitu :

    Tantangan utamanya adalah dalam diri umat islam sendiri.

    Belum adanya peraturan dari pemerintah secara komprehensif yang memberikan landasan hukum terhadap bisnis asuransi syariah.

    Kesiapan umat islam untuk mendukung bisnis asuransi syariah.

    Prinsip-prinsip asuransi syariah
    Terdapat 4 prinsip asuransi syariah, yaitu :
    Saling tanggung jawab.
    Saling bekerjasama atau saling membantu.
    Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
    Menghindari unsur Ghahar, Maisir, dan Riba.
    Penjelasan
    Unsur ghahar (uncertainty) atau ketidakpastian ada dua bentuk :
    Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
    Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan uang klaim itu sendiri.
    Maisir (gambling) artinya ada salah satu pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian.
    Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga.
    Prinsip-prinsip asuransi syariah
    Terdapat 4 prinsip asuransi syariah, yaitu :
    Saling tanggung jawab.
    Saling bekerjasama atau saling membantu.
    Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
    Menghindari unsur Ghahar, Maisir, dan Riba.
    Penjelasan
    Unsur ghahar (uncertainty) atau ketidakpastian ada dua bentuk :
    Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
    Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan uang klaim itu sendiri.
    Maisir (gambling) artinya ada salah satu pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian.
    Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga.
    Manfaat asuransi syariah (takaful).

    Takaful Keluarga.
    Pada takaful keluarga ada 3 scenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada pesrta takaful apabila :
    Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo)
    Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa petanggungan.
    Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai.

    Takaful Umum.
    Baik pada takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada takaful umum dibagikan kepada perusahaan dan peserta tafakul sesuai dengan prinsip mudharabah dengan porsi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
    Pembinaan Dan Pengawasan

    Sebagaimana asuransi konvensional, pembinaan dan pengawasan asuransi syariah dilakukan oleh menteri keuangan republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyatakan bahwa “ pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian yang dilakukan oleh menteri “
    Pembinaan Dan Pengawasan

    Sebagaimana asuransi konvensional, pembinaan dan pengawasan asuransi syariah dilakukan oleh menteri keuangan republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyatakan bahwa “ pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian yang dilakukan oleh menteri “
    Tinjauan pengaturan perundangan-undangan di bidang asuransi syariah.

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    Ketentuan mengenai kegiatan asumsi dalam KUH perdata, diatur dalam bab kelima belas tentang perjanjian untung-untungan. Pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada pasal 1774 KUH Perdata.
    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
    Devinisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yaitu pada paasl 246 yang berbunyi : “ asuransi atau pertanggungan yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengingatkan diri kepada seorang tertanggung, denagn menerma suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya kerena suatu peristiwa yang tak tententu.

    Dengan melihat pengertian asuransi diatas, maka seperti halnya KUH perdata, asuransi disini dapat dipersamakan denagn perjanjian tukar menukar dengan pertimbangan untung dan rugi.

    Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
    Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pikak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung., yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang pertanggungkan.

    Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 73 tahun 1952 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
    Ditinjau dari segi premi asuransi, asuransi syariah mempunyai ciri khas yang belum ditampung dalam ketentuan penyelenggaraan usaha. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang jelas porsinya, yaitu tabungan dan perma.
    Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perancangan pasal-pasal yang mengatur mengenai akad (kontrak syariah) pada Perasuransian Syariah.

    Untuk RUU perasuransian syariah, antara lain adanya pengaturan tentang :

    Pendirian perusahaan syariah baru.
    Konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.
    Pendirian kantor cabang syariah dari suatu perusahaan asuransi konvensional.
    Konversi suatu kantor cabang konvensional manjadi perusahaan asuransi denagn prinsip syariah.
    Sistem akuntansi yang sesuai bagi perasuransian syariah.

    Mengenai muatan pasal-pasal dalam RUU perasuransian syariah ini yang perlu diperhatikan adalah adanya pengaturan mengenai :

    Istilah-istilah dalam ketentuan umum.
    Ketentuan mengenai akad atau kontrak.
    Ketentuan mengenai investasi.
    Ketentuan mengenai reasuransi.
    Ketentuan mengenai dawan pengawas syariah.
    Ketentuan lain yang berkitan dengan konsep dasar asuransi syariah.
    Perlu adanya pula pengaturan tentang institusi-institusi pendukung.
    Untuk Perasuransian Syariah

    Mengenai jenis-jenis akad apa saja yang dapat digunakan dalam aktifitas perasuransian syariah dapat kita rujuk dari fatwa pada DSW MUI No 21 / DSN-MUI/ X/ 2001

    Jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu jenis akad fijarah dan akad Tabarru. Sebagaimana didefinisikan diatas. Akad fijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.sedangkan akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial semata.

    Saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No 7 / 46 / PBI 2005 tanggal 14 November 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana baik bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
    SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN.
    Penyesuaian dan perkembangan pribadi.
    Perubahan substansi.
    Pengertian premi asuransi (pasal 1)
    Pengertian perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi.
    Perubahan penyebutan asuransi kerugian menjadi asuransi umum (pasal 1A)
    Pengertian utang (pasal 1)
    Ruang lingkup usaha asuransi.
    Pihak yang dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian.
    Larangan bagi perusahaan penunjang usaha perasuransian memberikan jasa keperusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang keduanya ada hubungan afiliasi (pasal 13)
    Program asuransi sosial (pasal 14)
    Penyesuaian sanksi pidana dibidang usaha asuransi (pasal 21)
    Penghentian kegiatan usaha (pasal 20), kepailitan (pasal 20A), pemberesan (pasal 20B).

    Penambahan Substansi.
    Asuransi dengan prinsip syariah.
    Tindak pidana pencucian uang.
    Penjamin hak pemegang polis / tertanggung (pasal 19A)
    DAFTAR PUSTAKA

    Al-‘Assal, Ahmad Muhammad and Fathir Ahmad abdul Karim.Sistem Ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya. Surabaya : PT Bina Ilmu,1980
    Ali, Muhammad Daud. Asas-asas Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang, 1983
    Antonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. Jakarta : Tazkia lustiluk,1999.
    Ash,Shidemy, TM. Habsi. Pengantar Fikih Muamalah. Jakarta : Bulan Bintang,1984.
    Audah, Abdul Kadir. Islamdan perundang-undangan. Tanya tempat : International Islamic Federation Of Student Organisations, 1978.
    Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas hukum muamalat ( hukum perdata islam). Yogyakarta ; Uli Press,2000

  4. Posted by supar sapto aji on Mei 12, 2008 at 5:57 pm

    TUGAS EKONOMI ISLAM
    NAMA SUPAR SAPTO AJI 0602010041
    IRWAN FEBRIANTO 0602010043

    Prinsip Pasar Modal Syariah

    Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.
    Secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve-centre (saraf finansial dunia, Red) dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini.
    Sebagaimana institusi modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Pada umumnya proses-proses transaksi bisnis yang terjadi dikendalikan oleh para spekulan.
    Mereka selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa.
    Hakikat aktivitas spekulasi dapat dirinci sbb. Pertama, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada ‘spirit’ yang menjiwainya, bukan pada bentuknya.
    Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis.
    Kedua, spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral.
    Ketiga, adalah spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an.
    Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang franc di tahun 1969. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulan.
    Dan, keempat, spekulasi adalah outcome dari sikap mental ‘ingin cepat kaya’. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Karena itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, karena secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah.
    Prinsip dasar
    Ada beberapa prinsip dasar untuk membangun sistem pasar modal yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan untuk implementasinya, memang dibutuhkan proses diskursus yang panjang.
    Prinsip tersebut, antara lain, tidak diperkenankannya penjualan dan pembelian secara langsung. Saat ini, jika seseorang ataupun sebuah perusahaan ingin menjual atau membeli saham, dia akan menggunakan jasa broker atau pialang. Kemudian broker tersebut akan menghubungi jobbers dan menyampaikan maksud untuk bertransaksi, baik dalam pembelian maupun penjualan saham.
    Kemudian para jobber ini menawarkan 2 rate harga, yaitu rate harga yang akan dibelinya yang biasanya lebih rendah dan rate harga yang akan dijualnya yang biasanya lebih tinggi.
    Selanjutnya para jobber berkewajiban untuk membeli saham tersebut. Transaksi model ini memberikan 2 implikasi. Yang pertama, para jobber akan melakukan pembelian saham meskipun mereka belum tentu membutuhkannya.
    Mereka membeli saham dengan harapan akan dapat menjualnya kembali kepada pihak yang memerlukan. Hal ini akan membuka pintu spekulasi. Para spekulan mengetahui bahwa mereka dapat membeli saham yang menguntungkan dari pasar karena para jobber ini mampu menyediakan ready stock.
    Begitu pula bila saham tersebut ternyata kurang menguntungkan, mereka secara cepat dapat pula melepasnya. Implikasi selanjutnya adalah perubahan harga hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, dimana tidak ada perubahan yang berarti dari nilai intrinsik saham.
    Dalam ajaran Islam, aturan pasar modal harus dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan tindakan spekulasi sebagai sebuah bisnis yang tidak menarik. Untuk itu, prosedur pembelian/penjualan saham secara langsung tidak diperkenankan.
    Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, untuk membuat deal atas sahamnya. Tugas agen ini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor, dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung.
    Saham-saham tersebut dijual ataupun dibeli jika memang tersedia. Jika banyak pihak yang menginginkan saham tertentu, maka mereka terlebih dahulu harus terdaftar sebagai applicant, dan saham tersebut kemudian dijual/dibeli dengan prinsip first-come-first-served (siapa datang dulu dia dilayani, Red).
    Determinasi harga
    Saat ini, harga saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sedangkan dalam aturan Islam, penentuan harga saham berbeda dengan penentuan harga seperti yang terjadi pada saat ini.
    Jika kita melihat balance sheet dari joint stock company, maka terlihat bahwa aset sama dengan modal saham ditambah dengan kewajiban. Aset tersebut merupakan representasi dari modal, dimana kewajiban diasumsikan sama dengan nol.
    Sehingga, sertifikat sahamnya memiliki nilai tertentu, dimana nilainya akan sama dengan nilai asetnya. Setiap harga saham yang di atas atau di bawah nilai asetnya, tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya.
    Tetapi kekuatan pasar mampu membuat harga saham tersebut berada di atas/di bawah nilai asetnya. Dalam pandangan Islam, untuk mencegah terjadinya distorsi ini, harga saham harus sesuai dengan nilai intrinsiknya.
    Adapun formula perhitungannya adalah: harga saham sama dengan modal saham + keuntungan – kerugian + akumulasi keuntungan – akumulasi kerugian, yang kesemuanya dibagi dengan jumlah saham (Muhammad Akram, Issues in Islamic Economics).
    Formula ini akan memberikan nilai sebenarnya dari sertifikat saham, dan akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk membeli atau menjual pada berbagai level harga kecuali berdasarkan regulasi harga yang telah ditetapkan.
    Pertanyaan, apakah dengan kebijakan seperti ini, para spekulan tidak akan tertarik dengan aktivitas spekulasinya? Ada dua alasan yang menjelaskan hal ini. Harga tidak akan berubah dengan cepat. Harga dideklarasikan sejak tanggal balance sheet dan berlaku hingga tanggal balance sheet berikutnya.
    Selain itu, membeli ataupun menjual saham bukanlah pekerjaan mudah, dan banyak menimbulkan ketidakpastian. Para spekulan tidak akan gegabah di dalam membeli saham sebelum tanggal balance sheet. Hal ini akan mereduksi aktivitas spekulasi.
    Prinsip dasar lainnya adalah penelitian account books secara cermat. Praktek standar manajemen bisnis dan akunting harus diterapkan pada semua perusahaan yang telah memiliki kuota saham tertentu. Kemudian, perlu ada proses audit dan investigasi secara mendadak untuk meneliti kebenaran dari balance sheet suatu perusahaan.
    Selain itu, tiap perusahaan harus diminta untuk mengumumkan posisi keuangannya setiap tiga bulan sekali, sehingga publik akan tahu berapa sesungguhnya nilai intrinsik dari sahamnya minimal 4 kali dalam setahun.
    Tentu saja tanggal penutupan suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga tanggal pengumuman posisi keuangannya pun akan berbeda-beda. Dengan demikian, hampir setiap minggu sepanjang tahun, akan ada penutupan dan pengumuman posisi keuangan, dan hal ini akan tetap membuat pasar aktif sepanjang tahun.
    Prinsip dasar ini juga melarang perusahaan untuk menjual saham mereka sendiri. Perusahaan selanjutnya dilarang untuk menjual sahamnya sendiri di pasar tanpa ada izin dari pencatat/pendaftar Join Stock Company.
    Selain itu, ada larangan pemberian kredit untuk tujuan spekulasi. Pemberian pinjaman dana untuk tujuan spekulasi di pasar modal sangat dilarang dalam Islam.
    Forward transaction
    Salah satu bagian besar dari spekulasi bisnis adalah adanya forward transaction, dimana dua pihak yang bertransaksi bersepakat untuk melakukan pengiriman pada tanggal tertentu di masa mendatang. Biasanya antara satu hingga dua belas bulan setelah tanggal transaksi. Di London Stock Exchange, forward transaction ini telah dilarang dalam skala yang lebih luas.
    Selain itu, juga tidak dibolehkan adanya short selling. Ini adalah menjual saham sebelum seseorang memilikinya, dengan harapan dapat membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah.
    Contango juga tidak diperbolehkan. Ada dua alasan mengapa contango tidak akan terjadi dalam pasar modal syariah. Pertama, harga tidak akan berubah cepat karena harga ditentukan oleh nilai intrinsik dari saham. Kemudian yang kedua, dana untuk contango yang bersumber dari riba tidak akan tersedia karena Islam melarang riba atau sejenisnya.
    Begitu juga transaksi option, baik single option maupun double option keduanya tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Mishkat dalam Kitab al-Bai.
    Adanya pengawasan terhadap keseluruhan aktivitas pasar modal. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pasar modal syariah, sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai Islam, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki otoritas penuh, yang beranggotakan tidak hanya ahli keuangan saja, tetapi juga pakar hukum/syariah Islam.

  5. Posted by thoifin on Mei 13, 2008 at 3:31 am

    TUGAS EKONOMI ISLAM
    NAMA THOIFIN 0502010028
    FREDY.S 0502010031
    SLAMET.S 0502010039
    SUYITNO 0502010024

    MUSYARAKAH
    Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
    Ketentuannya, antara lain :
    1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
    2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
    Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
    Setiap mitra memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
    Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.
    seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
    1. Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
    Pengertian secara bahasa
    Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il mudhari’) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); ertinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut erti asli bahasa arab, syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh dibezakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya, (An-Nabhani)
    Pengertian secara fiqih
    Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani)
    Bentuk Musyarakah
    Hukum Syirkah
    Syirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadith nabi saw berupa taqrir terhadap syirkah. Pada saat baginda diutuskan oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad saw membenarkannya. Sabda baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman; Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya. (Hr Abu dawud, alBaihaqi dan adDaruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan , “aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, “ Aku dan rakan kongsiku, Zaiq bin Arqam, telah mengadakan perkongsian. Kemudian kami bertanya kepada nabi s.a.w tentang tindakan kami. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang, silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman”
    Rukun Syirkah
    Rukun syirkah yang asas ada 3 perkara iaitu: a) akad (ijab-kabul) juga disebut sighah b) dua pihak yang berakad (‘aqidani), mesti memiliki kecekapan melakukan pengelolaan harta c) objek aqad(mahal) juga disebut ma’qud alaihi, samada modal atau pekerjaan
    Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan.
    Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan, abdan, mudharabah dan wujuh. ( Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan, abdan dan mudharabah. Menurut mazhab syafi’e, zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh dan mufawadhah.
    Ada pun perkongsian boleh samada berkongsi hak milik (syirkatul amlak) atau/dan perkongsian aqad Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang syari’e sama seperti pandangan mazhab hanafi dan zaidiah.
    1) Syirkah Inan
    Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RM500 setiap seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah. Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati”
    2) Syirkah AbdanA
    Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya.
    3) Syirkah Mudharabah
    Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan.
    Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani, 1990:152). Dalam syirkah mudharabah, hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

    4) Syirkah Wujuh
    Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. (An-Nabhani, 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990:154). Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.
    5) Syirkah Mufawadhah
    Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, ‘abdan, mudharabah dan wujuh). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya; iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.
    Prinsip Musyarakah
    Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para
    pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya.
    Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewriaswastaan (entrepreneurship), ketrampilan (skill), kepemilikan rumah, atau intangible asset (hak paten atau goodwill), kepercayaan (credit worhiness) dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
    Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel dengan beberapa ketentuan.
    Semuda modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalaninya oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah mengikuti beberapa ketentuan seperti: tidak menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, tidak menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnnya, tidak memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal berhak mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hokum.
    Biaya yang timbul dalam pelaksanaanproyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
    Dikutip dari Buku Saku Perbankan Syariah PKES.(kit/HG)
    MURABAHAH
    Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
    Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase.
    • Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut musawamah.(Tawar menawar, negosiasi (negotiation); Merupakan salah satu bentuk akad dalam jual-beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya)
    Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
    Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
    Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
    Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
    Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
    Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
    Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
    Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
    Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
    Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

    Referensi
    ^ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah

    MUDHARABAH
    Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
    Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.
    Tipe mudharabah
    Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
    Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
    Feature Mudharabah
    1. Berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko
    Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
    Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
    2. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari

    Mudharabah
    Mudharabah ada suatu konsep yang marak dipakai (lazim) dalam bisnis syariah dan sepertinya sudah menjadi trend sehingga setiap lembaga keuangan di Indonesia yang berbasis syariah biasa menggunakan konsep ini.
    Definisi Mudharabah:
    Akad kerjasama antara pemilik dana/nasabah/tertanggung (shahibul maal) dengan pengusaha/penanggung (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.
    Tipe mudharabah (2 tipe):
    • Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
    • Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
    Prinsip Mudharabah:
    Ada prinsip atau syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya mudharabah, yaitu:
    1. Shahibul Maal
    • Aqil Baligh
    • Tidak ikut campur pengelolaan usaha
    2. Mudharib
    • Aqil Baligh
    • Menggunakan dana sesuai perjanjian dengan shahibul maal •
    3. Dana
    • Dalam bentuk dana (monetary form)
    • Dalam jumlah tertentu
    • Diserahkan kepada mudharib •
    4. Proyek/usaha
    • Tidak bertentangan dengan syariah
    • Tidak dibenarkan masuk kepada mudharabah lain tanpa seijin shahibul maal •
    5. Laba/rugi
    • Laba dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan tidak dalam jumlah yang pasti
    • Nisbah bagi hasil disetujui dengan kontrak
    • Perbandingan bagi hasil dapat dalam persen atau pembagian
    • Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana
    • Kerugian akibat salah urus atau kelalaian mudharib menjadi beban mudharib •
    6. Akad (kontrak)
    • Ada Ijab-kabul
    • Menentukan:
    – Jumlah modal
    – Jangka waktu penempatan
    – Nisbah bagi hasil
    Feature Mudharabah:
    1. Berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko
    • Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
    • Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
    2. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-har

    http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah

  6. Posted by Aditya Oka P. on Mei 13, 2008 at 8:08 am

    Disusun oleh :

    ADITYA OKA P. 0502010003
    SUGENG WALUYO 0502010038
    MANIK DWI R. 0502010034
    MUHAMMAD RISKI 0502010029
    FATMAWATI 0502010015

    Takaful Indonesia

    Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).
    PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.
    PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995.
    Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.
    Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

    Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.
    Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga professional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.
    Visi
    Menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia menjelang tahun 2011.
    Misi
    Kami bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat dengan menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus dan amanah.
    Konsep dan Filosofi
    Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi. Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur’an, ?Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa? (Qs. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di Al-Mudharabah, Al-Wakalah, dan Tabarru?. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur Al-Riba (bunga uang), Al-Maisir (Judi), dan Al Gharar (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.
    Takaful Umum
    Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
    Takaful Keluarga
    Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
    Takaful Baituna
    Program Takaful yang melindungi rumah dari kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk Anda sekeluarga.
    Merupakan paket istimewa dari Takaful yang melindungi rumah Anda dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk Anda sekeluarga.

    Obyek Asuransi
    • Rumah Tinggal/Apartemen
    • Rumah Tinggal Kantor (Rukan)
    • Rumah Tinggal Toko (Ruko)
    Total Manfaat Takaful
    Total harga obyek asuransi yang meliputi harga bangungan, perabot, stok dan lain-lain.

    Paket
    • Paket Standar
    Memberikan manfaat utama yang diperluas dengan manfaat tambahan standar
    • Paket Istimewa
    Merupakan paket standar yang diperluas dengan perlindungan tambahan pilihan
    Manfaat Utama
    Takaful Baituna memberikan ganti rugi terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) meliputi:
    • Kebakaran
    • Petir
    • Ledakan
    • Kejatuhan Pesawat Terbang
    • Asap
    Manfaat Tambahan Standar
    • Kebongkaran
    Besarnya biaya ganti rugi adalah Total Harga Manfaat Takaful untuk Perabot dengan maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- selama periode Perlindungan.
    • Pemberian Biaya Uang Sewa
    Besarnya bantuan biaya sewa tempat tinggal sementara adalah maksimal sebesar 5% dari Harga Petanggungan Bangunan selama periode asuransi.
    • Kecelakaan Diri dan Santunan Biaya Pemakaman
    Luas jaminan dan maksimum santunan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Takaful kepada Peserta termasuk anggota keluarganya yang disebabkan oleh kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    NO STATUS MENINGGAL CACAT TETAP (Maksimum) BIAYA PENGOBATAN (Maksimum) BIAYA PEMAKAMAN (Maksimum)
    1 Tertanggung 10% 10% 1% Rp. 1 juta
    2 Istri (Suami) 5% 5% 0,50% Rp. 1 juta
    3 Anak (2 orang) 2,50% 2,50% 0,25% Rp. 1 juta
    % dari Total Manfaat Takaful
    • Tanggung Jawab Hukum dan Biaya Bantuan Hukum
    Batas tanggung jawab hukum terhadap pihak III maksimum Rp. 100 juta selama periode pertanggungan asuransi
    • Kerusuhan, Pemogokan, Penghalang Bekerja, Perbuatan Jahat, Pencegahan dan Huru-Hara
    • Biaya Pembersihan Puing
    Besarnya ganti rugi adalah maksimum 10% dari Total Manfaat Takaful
    • Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik
    Batas maksimum ganti rugi jumlahnya tidak melebihi 5% dari Total Manfaat Takaful
    • Penambahan Harga Pertanggungan setiap hari secara otomatis
    Penambahan setiap harinya selama periode asuransi sebesar 1/365 dikalikan dengan 10% dari Total Manfaat Takaful
    Manfaat Tambahan Pilihan
    • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami
    • Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan akibat air
    • Terorisme, Sabotase

    Takaful Surgaina
    Produk Takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan/ atau biaya pemakaman peserta.

    Peserta Takaful
    • Warga Negara Indonesia
    • Usia minimum 17-60 tahun untuk pemegang polis
    • Untuk anak sejak usia 0-21 tahun atau belum menikah
    Lingkup Jaminan
    • Meninggal dunia karena kecelakaan (sesuai paket pilihan).
    • Santunan cacat tetap maksimum sebesar 100% jaminan meninggal dunia karena kecelakaan.
    • Bantuan uang duka untuk meninggal dunia bukan karena kecelakaan (sesuai tabel).
    • Cash plan untuk rawat inap karena kecelakaan sesuai tabel maksimum 90 hari rawat inap
    Uraian Paket Paket Satu Paket Dua Paket Tiga Paket Empat Paket Lima
    Tertanggung 10.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000 200.000.000
    Istri / Suami 10.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000 200.000.000
    Anak (satu anak) 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000
    Cash Plan (per hari) 50.000 100.000 200.000 400.000 600.000
    Bantuan Uang Duka 1.000.00 2.000.00 4.000.00 8.000.00 10.000.00
    Premi per bulan Tertanggung saja 6.000.00 11.000.00 19.000.00 34.000.00 61.000.00
    Suami dan Istri saja 9.000.00 17.000.00 31.000.00 51.000.00 91.000.00
    Dengan Istri / Suami dan satu anak 11.000.00 21.000.00 39.000.00 65.000.00 116.000.00
    Tambahan premi per anak 2.000 5.000 8.000 14.000 24.000
    Prinsip dan Filosofi Takaful
    Segala risiko yang berasal dari musibah dan / atau bencana yang menimpa manusia, merupakan qadha dan gadhar dari Allah SWT. Manusia wajib berikhtiardan berusaha untuk memperkecil kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.
    TAKAFUL sebagai asuransi yang dilandasi pada konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (wata’awanu alal birri wat taqwa) dan memberikan perlindungan (atta’min), menjadikan semua peserta Takaful sebagai peserta yang saling menanggung risiko satu sama lainnya.
    Takaful Surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan/atau biaya pemakaman peserta.
    Prosedur Klaim
    o Nasabah segera melaporkan terjadinya peristiwa klaim kepada service point surgaina dengan mengisi formulir klaim Surgaina yang telah disediakan.
    o Dokumen klaim meninggal dunia karena kecelakaan.
    o Berita acara kecelakaan dan kematian dari rumah sakit atau dokter serta kepolisian setempat jika karena kecelakaan lalu lintas.
    o Dokumen klaim cacat tetap karena kecelakaan
    o Berita acara kecelakaan & cacat tetap dari rumah sakit atau dokter setempat.
    o Dokumen klaim meninggal dunia bukan karena kecelakaan.
    o Berita acara kematian dari rumah sakit atau dokter serta kelurahan setempat.
    o Dokumen klaim cash plan atau biaya rawat inap rumah sakit karena kecelakaan.
    o Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit setempat.
    o Khusus untuk klaim cash plan atau biaya rawat inap rumah sakit karena kecelakaan.
    o Klaim dapat diajukan setelah dirawat minimal selama 2 x 24 jam di rumah sakit setempat.
    Konsiderasi Surgaina
     Jika nasabah pembayar premi meninggal dunia maka untuk peserta pendamping bebas membayar premi bulanan sampai saat jatuh tempo polls.
     Jika salah satu peserta pendamping meninggal dunia maka akan dilakukan adjustment atas pembayaran premi bulanan.

    Takaful Abror
    Produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
    Kendaraan Bermotor yang diperkenankan:
    • Penggunaan KBM : Pribadi/Dinas
    • Jenis KBM : Sedan, Jip, Station Wagon dan Minibus
    • Usia kendaraan : 0 – 7 tahun
    Manfaat dan Layanan tambahan yang diberikan:
    • Kecelakaan Diri/PA pengemudi maksimum Rp. 15,000,000 per pengemudi
    • Kecelakaan Diri/PA penumpang maksimum Rp. 5,000,000 per penumpang dengan total maksimum penumpang 7 orang.
    • Biaya Ambulance (tidak terbatas)
    • Biaya Perbaikan darurat, maks Rp. 500,000 (termasuk biaya derek, service dan spare parts)
    • Biaya perawatan akibat kecelakaan (Medical expenses) pada saat dikendaraan yang diasuransikan maksimum Rp. 5,000,000 untuk seluruh penumpang dan/atau pengemudi, dengan maksimum Rp. 1,000,000 per orang per kejadian.
    • Penggantian uang transportasi, per hari Rp. 200,000 dimulai dari hari ke 11 kalender sejak mobil di bengkel yang disepakati, maksimum selama 10 hari masa penggantian. Penggantian uang transportasi akan dibayarkan setelah KBM selesai diperbaiki oleh Bengkel.
    • Bengkel Resmi/Rekanan
    • New Cars Benefits (Maks usia KBM adalah 6 bulan sejak keluar di dealer resmi mobil sebagai mobil baru)
    • Pelayanan Perpanjangan STNK* (Jabodetabek)
    • Terrorism & Sabotage
    • Biaya Derek karena kecelakaan (tidak terbatas)
    • 24 Hours claim assistance *(Jabodetabek)
    • Tanggung Jawab Hukum Pihak III sebesar Rp. 25,000,000

    Prosedur Umum Klaim Kendaraan Bermotor
    • Melaporkan klaim paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja) sejak kejadian.
    • Pelaporan dapat secara lisan, via telepon atau via surat, ditujukan pada bagian klaim PT Asuransi Takaful Umum terdekat.
    • Membawa dokumen klaim berupa copy bukti pelunasan premi, copy SIM pengemudi, copy STNK, serta copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
    • Untuk kasus yang melibatkan pihak ketiga (TPL) dan kasus pencurian sebagian atau partial loss, harus dilengkapi Ash Laporan Polisi setempat.
    • Dalam kondisi darurat dan kejadian di luar jam kerja, dapat menghubungi Bengkel Rekanan terdekat.
    Takaful Rekayasa
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi dan/ atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada Peserta (prinsipal, kontraktor atau pemilik peralatan).
    • Takaful Contractor All Risks
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek sipil tersebut.
    • Takaful Erection All Risks
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemasangan tersebut.
    • Takaful Mesin
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan bangunan pabrik, mesin, peralatan mesin dan perlengkapannya dalam suatu wilayah operasi akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga, tiba-tiba seperti ketidaksempurnaan dalam pencetakan dan material, kesalahan desain, kesalahan di workshop atau dalam pemasangan, cacat dalam pengerjaan, ceroboh, kurang/ tidak trampil, kekurangan air dalam boiler, ledakan secara fisik, robek secara terpisah karena gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis.
    • Takaful Electronic Equipment
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kehancuran materi dari sistem listrik atau peralatan elektronik akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga dan tiba-tiba seperti kebakaran, kebongkaran, asap, petir, arus pendek, kerusakan air dan oleh sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis serta media data dan penambahan biaya yang timbul akibat kerusakan materi untuk menghindari terhentinya bisnis.
    Takaful Aneka
    Program Takaful yang menggantikan kerugian atas berbagai macam resiko.
    • Takaful Kecelakaan Diri (Takaful Personal Accident)
    • Takaful Penyimpanan/ Pengangkutan Uang
    • Takaful All Risk
    • Takaful Kebongkaran
    • Takaful Alat Berat (Takaful Heavy Equipment)
    • Takaful Tanggung Gugat Pihak ke III (Takaful Liability )
    • Takaful Jaminan Ketidakjujuran (Fidelity Guarantee Insurance)
    • Takaful Lain Sesuai Kebutuhan ( Tailor-Made Insurance )
    Takaful Kebakaran
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan bangunan
    Jenis Polis yang tersedia
    • Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)
    • Polis Property/ Industrial All Risk (Munich Re)

    Risiko Tambahan
    • Kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat
    • Huru-hara
    • Tertabrak kendaraan
    • Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air
    • Biaya pembersihan
    • Tanah longsor
    • Risiko tambahan lainnya (seperti gempa bumi, teroris dan sabotase disediakan dengan ketentuan polis tersendiri).

    Takaful Pengangkutan & Rangka Kapal
    Program Takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan.
    Takaful Pengangkutan
    Program Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan.
    Takaful Rangka Kapal
    Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan), disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut.
    Takaful Kendaraan Bermotor
    Program Takaful yang mengganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang dibebakanoleh kesalahan material atau kongstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.
    Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan:
    • Kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya)
    • Kendaraan Pengangkut Barang
    • Bus Umum
    • Sepeda Motor
    Jaminan Tambahan (dengan penambahan premi):
    • Kerusuhan dan pemogokan dan huru-hara
    • Kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang
    • Banjir

    Takaful Surety Bond
    Program Takaful yang mengganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor
    • Takaful Jaminan Penawaran
    Program Takaful yang mengganti kerugian tanpa syarat dan tanpa jaminan pengembalian kepada Obligee, terhadap wan-prestasi kontraktor dalam:
    1. Melaksanakan kontrak sesuai dengan nilai tender yang diajukan kepada pemilik proyek (Obligee)
    2. Menyediakan Performance Bond
    • Takaful Jaminan Pelaksanaan
    Program Takaful yang mengganti kerugian tanpa syarat dan tanpa jaminan pengembalian kepada Obligee, akibat ketidaksesuaian kontraktor dalam memenuhi kewajiban sesuai kontrak dalam periode yang telah ditentukan atau sesuai dengan spesifikasi lain yang tercantum dalam kontrak.
    • Takaful Jaminan Pemeliharaan
    Program Takaful yang mengganti kerugian Obligee akibat kegagalan kontraktor dalam melaksanakan pemeliharaan proyek yang telah selesai sesuai dengan kondisi kontrak selama masa pemeliharaan.
    • Takaful Jaminan Uang Muka
    Program Takaful yang mengganti kerugian akibat ketidaksanggupan kontraktor untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima dari Obligee sesuai dengan ketentuan kontrak.
    Asuransi Takaful Keluarga
    Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.
    Takafulink
    Sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai Syariah yang disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga. Program ini menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai preferensi Anda.
    Pilihan Investasi
    • Takaful Dana Istiqomah
    • Takaful Dana Mizan
    Manfaat Takafulink
    • Apabila Peserta panjang umur sampai dengan akhir perjanjian, akan menerima seluruh Dana Investasi
    • Apabila Peserta yang ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan mendapatkan Manfaat Asuransi (Dana Santunan) dan seluruh Dana Investasi
    Manfaat Asuransi
    Takafulink menyediakan manfaat asuransi (dana santunan) sebesar 800% dari Premi Tahunan atau 125% dari Premi Sekaligus. Anda dapat memperluas manfaat asuransi dengan menambahkan program asuransi Takaful Kecelakaan Diri dan/ atau Asuransi Kesehatan.
    Tabarru
    Dana yang digunakan untuk saling menanggung atau tolong menolong bila terjadi musibah antar peserta. Besarnya tabarru yang diikhlaskan peserta sebagai berikut:
    • 7,5% dari Premi Dasar Tahunan maksimum selama 8 tahun
    • 1,25% dari Premi Dasar Sekaligus maksimum selama 8 tahun
    Ketentuan Kepesertaan
    • Sehat jasmani dan rohani
    • Usia Masuk : 17 sd 60 tahun
    • Masa Perjanjian : 16 tahun untuk usia 17 sd 54 tahun atau masa perjanjian ditambah usia masuk tidak melebihi 70 tahun
    Hal-hal Penting Lainnya
    • Peserta memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi
    • Atas pilihan tersebut segala risiko Investasi menjadi tanggung jawab Peserta
    • Perusahaan tidak menjamin besarnya kinerja investasi.

  7. Posted by Ika Yustina on Mei 20, 2008 at 5:59 am

    ATRIBUT PROYEK DAN MUDHARIB DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARI’AH DI INDONESIA

    Oleh:
    1.Fia Fitri Andri H 0202010022
    2.Kamaludin Huseni 0602010063
    3.Septina Puspitasari 0602010028
    4.Ika Yustina R 0602010017

    FAKULTAS EKONOMI
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
    2008
    BAB I
    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang
    Di Indonesia telah berdiri sepuluh bank umum syari’ah (BMI; BNI; BSM; Bukopin; BPD Jabar; Bank IFI; BRI; Danamon; BII; BPD DKI), dengan sekitar 16 kantor cabang ditambah lagi dengan 94 BPR Syari’ah yang “dibeli” oleh masyarakat di Indonesia masih tergolong kecil. Sementara itu perbandingan peran bank syari’ah dengan bank konvensional yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, pembiayaan dan Financial Deepening (kredit/GDP) dari tahun 1997 hingga tahun 2006 secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 1.
    Gambaran di atas menunjukkan, bahwa pangsa bank syari’ah dalam perekonomian Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan perbankan. Memang jumlah bank syari’ah di Indonesia relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah bank konvensional.
    Tabel 1. Perkembangan Pangsa Pasar Bank Syari’ah di Indonesia tahun 2006 (Posisi Mei) (dalam triliun rupiah)
    Bank Syari’ah Seluruh Bank Nasional
    Nominal Pangsa
    Total Asset
    Dana Masyarakat (DPK)
    Pembiayaan
    Loand/Financ ing to Deposit Ratio (FDR)
    Non Perfroming Lons 21.90
    15.83
    17.37
    109.66%
    4,19 1.45%
    1.36%
    2.46%

    1514.92
    1160.61
    705.11
    60.75%
    8.1%
    Sumber: Bank Indonesia, Lapiran Perbankan Syari’ah, Juni 2006

    Bank syari’ah memiliki core product pembiayaan berupa produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharobah. Ada juga, jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (murbahah, salam dan istishna) dan sewa (ijarah dan ijaran muntahia bittamlik) yang sudah operasional. Karim (2001) menyaakan, bahwa hampir semua bank syari’ah di dunia di dominasi oleh produk pembiayaan murobahah, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecual di dua negara yaitu Iran (48 persen) dan Sudan (15 persen). Di samping itu, Warde (1999: 199) juga menggambarkan, bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15 persen per tahun. Pertumbuhan pangsa keuangan perbankan syari’ah di Indonesia pada tahun 2002 untuk pembiayaan mudharabah sebesar 14,33 persen’ pembiayaan musyarakah sebesar 2,86 persen, dan pembiayaan murbahah sebesar 72,21 persen (Mujiyanto, 2004: 15). Gambaran ini, menurut Warde (1999: 199), menunjukkan bahwa bank syari’ah sebenarnya berkeingnan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil, namun kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang cukup baik bagi perkembangan produk bagi hasil (mudharabah).
    Kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis profit and loss sharing (PLS) ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank syari’ah. Secara internal, kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktek produk mudharabah, sehingga pihak bank berperilaku risk-averse atas pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini Antonio (2001: 167) menyatakan, bahwa bank syari’ah cenderung menghindari pembiayaan investasi mudharabah dan mengganti dengan skema musyarakah mutanaqisah di dalamnya syarat dengan risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah keagenan (agency). Alasan ini dapat muncul karena faktor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bank syari’ah untuk jenis mudharabah, yang diragukan kejujurannya. Tanpa kejujuran pengguna jasa mudharabah, maka biaya pengawasan yang harus dilakukan menjadi tinggi.
    Kontrak mudharabah ialah kontrak menanggung untuk dan rugi antara pemilik dana (bank/principals) dengan nasabah (agents). Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan salingketerbukaan antara kedua belah pihak (peilik dana dengan nasabah) baik ketika untuk maupun ketiga rugi. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi aktivitas moral hazard dan adverse selection, karena adanya asymmetric information.
    Sadr & Iqbal (2000) menyatakan, bahwa ketika bank syari’ah mengembangkan kontrak penyertaan mudharabah/musyarakah maka bank syari’ah tersebut berhadapan dengan proyek yang berada dalam keadaan asymmetric information, yang pada gilirannya memunculkan perilaku adverse selection dan moral hazard yang tinggi. sebab mudharabah adalah kontrak antara pemilik modal dan penguashaa dalam rangka menembangkan usaha, yang modalnya berasal dari pihak pertama dan “kerja” dilakukan pihak kedua. Jika proyek (usaha) mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu: jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, kerugianmoal akan ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.
    Kontrak mudharabah dapat berjalan denganbaik, jika dipenuhi aspek-aspek kontrak yang dapat memperkecil terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh agent. Permasalahan penyimpangan agent (agency problem) dalam kontrak mudharabah dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha (agent/mudharib) (Saeed, 2003). Jika hal ini dapat dilakukan maka hasil kontrak mudharabah dapat dioptimalkan. Cara yang lebih penting adalah melakukan screening terhadap pelaku proyek danproyek yang akan dibiayai. Screening ini dilakukan dalam rangka mengurangi terjadinya adverse selection. Jika adverse selection tidak dikendalikan secara ketat oleh pemilik dana maka terjadi ketidakoptimalan proyek yang akan dibiaya. Dalam kaitan itu, sangat penting mengetahui atribut yang dipertimbangkan bank syari’ah untuk melakukan pembiayaan mudharabah.

    B. Rumusan Penelitian
    Secara rinci penelitian ini akan menjawab pertanyaan: (1) Atribut (aspek-aspek) proyek apa yang dipertimbangkan oleh shahibul mal dalam melakukan kontrak pembiayaan mudharabah di bank syari’ah?; (2) Atribut (aspek-aspek) mudharib apa yang dipertimbangkan oleh shahibul mal dalam melakukan kontrak pembiayaan mudharabah di bank syariah?

    C. Tujuan Penelitian
    Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah: (1) Menentukan (screening) atribut proyek yang dipertimbangkan oleh bank syari’ah dalam posisinya sebagai shahibul mal/principal dalam melakukan kontrak pembiayaan mdharabah; (2) menentukan (screening) atribut mudharib yang dipertimbangkan oleh bank syariah untuk diterima sebagai mitra dengan kontrak pembiayaan mudharabah.

    BAB II
    TINJAUAN PUSTAKA

    A. Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah
    Mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penguasaha (mudharib) untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersma antara keduanya. Dalam kontak sepertiini, ada dua pihak yang saling terikat, yaitu pemilik dana atau modal (shahibul mal), yang disebut principal dan pemilik keahlian/manajemen (mudharib), yang disebut sebagai agent.
    Dalam kontrak mudharabah, kepemilikan proyek adalah milik berasma antara pemodal (shahibul mal) dengan pelaksanaan (mudharib). Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah: modal mudharabah tetap menjadi hak milik shahibul maal, adpaun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha syarikat mudharabah tadi jadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jadi, mudharib tidak berhak mengambil baginya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran shahibul maal dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut jadi milik bersama antara shahibul maal dan mudharib karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing (Asy-Syarbini; Al-Bahuti; Ad-Dasuqi; dan Al-Kasani, dalam Muhammad, 2002: 90).
    Jadi terjadi penyimpangan kontrak, maka shahibul mal dapat menetapkan syarat dan sanksi kepada mudharib. Jika mudharib melanggar ketentuan, maka mudharib harus menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan shahibul mal.
    Dengan demikian, dalam kontrak mudharobah, jika mudharib akan menangung seluruh kerugian yang diakibatkan penimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, shahibul mal harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan mudharib melakukan tindakan yang merugikan shahibul mal.
    Dalam praktek keuangan modern, Jensen dan Meckling (1976) menawarkan dua cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk yang merugikan, yaitu: pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan manajr sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding). Implikasi kedua kegiatan ini adalah (1) dapat mengurangi kesempatan penyimpangan manajer sehingga nilai perusahaan (proyek) meningkat, sedangkan (2) keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai perusahaan (proyek). Jensen & Mecking (1976) menyatakan bahwa calon investor akan mengurangi munculnya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul, meskipun sudah ada monitoring dan bonding, yang disebut residual loss.

    B. Permasalahan Keagenan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah
    Ada persamaan dan perbedaan antara masalah keagenan dalam kontrak keuntungan modern dengan mudharabah. Persamaannya adalah dua cara yang dilakukan pemili modal (shahibul mal) untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer (mudharib) yang merugikan dapat diterapkan untuk kontrak pembiayaan mudharobah.
    Perbedaan masalah keagenan antara keuangan modern dengan mudharobah adalah dalam masalah keuangan modern permasalahan muncul karena perhitungan berdasarkan selisih antara hasil yang diterapkan (expected return) dengan hasil nyata (actual return). Sementara dalam kontrak mudharobah antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata tidak dapat diselisihkan. Sebab, dalam kontrak mudharobah hasil yang diharapkan tidak dapat dijadikan hasil yang dipastikan di depan. Tindakan memastikan hasil proyek di depan ini digolongkan sebagai mudharobah fasid yang dapat masuk dalam kategori riba.
    Semua ketentuan yang terkait dengan masalah kontrak mudharobah, oleh pihak yang melakukan kontrak (shahibul mal / principal dengan mudharib/agents) akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak atau akad. Hal ini dimaksudkan agar kontrak dapat berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian bisa diderita oleh pemilik modal sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan (moral hazard) yang dilakukan oleh pelaku usaha.
    Reichelstein (1992) berpendapat bahwa masalah keagenan akan muncul ketika ada seorang principal menyewa seorang agent untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan. Sedangkan Stiglitz (1992) mengemukakan bahwa imperfect information dapat menimbulkan masalah antara principal dan agent.
    Kontrak mudharobah yang dijalankan oleh bank syari’ah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya imperfect information. Asynmetric information dapat berbentuk suatu kegiatan maupun informasi. Masalah yang berkaitan dengan kegiatan dinamakan hidden action, sedangkan masalah yang berkaitan dengan informasi tersebut hidden information. Hidden action akan memunculkan moral hazard dan hidden information akan memunculkan adverse selection.
    Tingkat adverse selection dan moral hazard berhubungan langsung dengan tingkat informasi asimetrik dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka bank syari’ah harus memiliki alat screening untuk mengurangi asymmetric information yang akan terjadi dalam pembiayaan mudharobah. Upaya pencegahan adverse selection dapat dilakukan oleh bank syari’ah dengan screening terhadap calon nasabah yang akan dibiaya, screening atas proyek membuat kontrak yang lengkap (complete contract), baik menyangkut jangka waktu, nisbah bagi haisl, maupun jaminan. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam kontrak mudharobah dapat dilakukan monitoring biaya dan proyek.

    C. Mekanisme Screening dalam Kontrak Mudharabah
    Kontrak bagi hasil (mudharobah) dapat ditelaah dengan teori keagenan. Pihak pengusaha disebut insider, sementara pemberi modal adalah pihak outsider. Pihak insider diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak outsider tidak. Hal ini akan berpengaruh terhadap hak kontrol terhadap aktivitas usaha. Hal itu juga yang dijadikan alasan bahwa kontrak mudharobah menunjukkan suatu kekuatan kontrak untuk memilih (investasi), ketika pada awalnya agen mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkenaan dengan investasi dan distribusi berdasarkan arus kas. Oleh sebab itu, screening atribut proyek dan atribut mudharib dalam pembiayaan mudharobah menjadi penting, setidaknya merupakan tahap awal untuk mengetahui keslutan dalam mengembangkan produk perbankan syariah ini.

    D. Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharobah di Bank Syari’ah
    Bank syariah sebagai pemilik modal (shahibul mal) dalam menyalurkan dananya kepada pelaku usaha (mudharib), perlu memperhatikan karakteristik atau atribut proyek dan mudharib. Jika karakteristik ini dapat ditemukan, diharapkan dapat mengurangi timbulnya masalah-masalah keagenan, sehingga kebijakan investasi mampu memberikan hasil yang optimal. Adapun atribut proyek dan mudharib yang perlu diperhatikan adalah:

    1. Atribut Proyek yang dijadikan pertimbangan dalam Pembiayaan Mudharabah
    Bank harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya kontrak mudharobah. Proyek yang dapat dipertimbangkan untuk dibiayai dengan mudharabah adalah proyek yang memiliki: profitabilitas proyek baik; variabbilitas dan ketidakpastian hasil rendah; risiko kerugian rendah; biaya untuk pemantauan usaha rendah; tingkat pengembalian (return) baik; aturan pengawasan ketat; proses akuntansi yang teliti; keadaan sosial dan lingkungan mendukung; jangka waktu kontrak pendek; posisi arus keuangan perusahaan baik; keamanan aset terjamin (Khalil, Rickwood & Murinde, 2000: 641).
    Sementara penelitian Sumiyanto (2004) menyatkaan bahwa karakteristik proyek yang diperhatikan shahibul mal dalam melakukan kontrak mudharabah adalah: proyek memiliki risiko kegagalan minimal, menerapkan sistem akuntansi, memberikan return pasti, dan biaya pemantauan kecil (Sumiyanto, 2004: 97).

    2. Atribut Mudharib yang dijadikan pertimbangan dalam Pembiayaan Mudharabah
    Proyek mudharabah yang dijalankan oleh mudharib, mengandung arti bahwa kedudukan mudharib adalah sebagai manajer proyek tersebut. Variabel-variabel penentu untuk menerima atua menolak mudharib untuk kontrak mudharabah adalah; repatulasi pengusaha; pengalaman dan kualifikasi pengusaha; ketundukan pengusaha pada ajaran Islam; pelaporan hasil yang dilakukan oleh pengusaha; catatan keuangan pengusaha; akses terhada informasi (Khalil, Rickwood dan Murinde, 2006: 641).
    Sementara itu, atribut mudharib yang perlu diperhatikan shahibul mal untuk kontrak pembiayaan mudharabah, yaitu adalah: track-reord yang baik; pengusaha memiliki keahlian, penguasa mampu mengoreksi risiko; dan pengusaha memiliki usaha sendiri (Sumiyanto, 2004: 96).
    Variabel-variabel di atas merupakan variabel yang secara bertingkat (ranking) dipertimbangkan oleh shahibul mal atas mudharib dalam menjalankan kontrak mudharabah. Dengan demikian, jika shahibul mal memperhatikan variabel-variabel tersebut, maka dapat ditemukan deteksi dini terhadap kontak mudharabah yang akan dijalankan.

    BAB III
    METODE PENELITIAN

    Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yang merupakan penelitian awal untuk mencari dan mengidentifikasi aspek-aspek yang dipertimbangkan hsahibul mal (bank syari’ah) dalam memilih proyek dan mudharib dalam pembiayaan mudharabah.
    Data diperoleh dengan cara wawancara dan angket. Sampel penelitian adalah direktur BPR Syari’ah yang telah menerapkan atau mengembangkan produk pembiayan mudharabah. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 64 direktur BPR Syari’ah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis faktor. Teknik analisis faktor digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan oleh shahibul mal dalam memilih proyek, dan mudharib dalam menjalankan kontrak mudharabah.

    BAB II
    HASIL PENELITIAN

    Screening Atribut Proyek, atribut Mudharib dalam Pembiayan Mudharabah di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah
    Bagian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh BPR Syari’ah selaku shahibul mal untuk memilih proyek dan mudharib yang cocok dibiayai dengan kontrak mudharabah?
    Setelah dilakukan eksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan atribut proyek dan atribut mudharib kemudian dilakukan analisis faktor. Tujuan analisis faktor adalah untuk mendefinisikan struktur suatu variabel dan menganalisis struktur saling hubungan antar sejumlah besar aspek (variabel) dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan aspek atau dimensi atau faktor.
    Sesuai dengan rumusan masalah penelitian pada analisis kuantitatif, maka analisis data dilakukan sebagai berikut:

    1. Analisis Faktor Atribut Proyek
    Dari hasil penelitian eksplorasi atas faktor yang dipertimbangkan pelaku BPR Syari’ah dalam menyalurkan dana atas suatu proyek dalam bentuk mudharabah ditemukan aspek-aspek sebagai berikut: (1) biaya pemantauan proyek; (2) tingkat kesehatan usaha; (3) usaha terus berkembang; (4) kepastian pembayaran hasil; (5) jaminan proyek; (6) tingkat return proyek; (7) tingkat risiko proyek; ( prospek proyek yang dibiayai; (9) sistem informasi akuntansi; (10) arus kas proyek; (11) klausal atau persyaratan kontrak; (12) jangka waktu pembiayaan; dan (13) usia proyek yang dibiayai.
    Atribut proyek yang berkaitan dengan kepastian pembayaran hasil berada pada peringkat pertama. Hal ini berarti bahwa para pemilik modal (shahibul mal) mencurahkan pilihan atas proyek yang memiliki kepastian pembayaran hasil. Bagaimanapun juga bank syari’ah adalah lembaga bisnis yang tidak mau rugi dan terus menjaga kesehatan perusahaan serta loyalitas nasabah penyimpanan. Jika bank syari’ah mampu mewujudkan hal ini berarti bank tersebut dapat dipercaya.
    Selanjutnya dilakukan analisis penetapan faktor-faktor atau atribut-atribut proyek yang diawali dari analisis communalities dengan hasil sebagai berikut pada tabel 4.
    Analisis terakhir adalah melakukan pengelompokkan atribut-atribut yang memiliki hubungan secara signifikan. Analisis dilakukan dengan metode orthogonal varimax. Metode ini dimaksudkan untuk menghasilkan atribut-atribut rotasi orthogonal.
    Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pertimbangan bank syari’ah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah adalah memperhatikan faktor: (1) kesehatan proyek; (2) jaminan pembayaran; (3) prospek proyek; (4) laporan keuangan; (5) persyaratan kontrak; dan (6) waktu kontrak.
    2. Analisis faktor Atribut Mudharib
    Dari hasil penelitian eksploratif atas faktor yang dipertimbangkan pelaku bank syari’ah dalam menyalurkan dana pada seorang calon mudharib dalam bentuk mudharabah ditemukan aspek-aspek sebagai berikut: (1) diterima oleh pasar atau familiar; (2) kemampuan mengartikulasi bahasa bisni; (2) track-record calon nasabah; (4) mampu mengoreksi risiko bisnis; (5) memiliki barang jaminan; (6) proyek milik sendiri; (7) kelas sosial mudharibh; ( berasal dari keluarga pembisnis; (9) memiliki hubungan dengan investor; (10) memiliki keahlian di bidang usahanya dan lain-lain. selanjutnya dilakukan analisis penetapan faktor-faktor atau atribut-atribut mudharib yang diawali dari analisis communalities.
    Analisis terakhir adalah melakukan pengelompokkan atribut-atribut yang memiliki hubungan secara signifikan dengan metode ortogonal varimax. Dengan demikian telah diketahui, bahwa pertimbangan bank syari’ah dalam menyalurkan dana dengan sistem pembiayaan mudharabah adalah dengan memperhatikan faktor (1) kemampuan bisnis mudharib; (2) jaminan; (3) respon pasar; (4) keluarga pebisnis dan (5) komitmen usaha.
    BAB V
    PENUTUP

    A. Kesimpulan
    Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) Pertimbangan praktis pelaku Bank Syari’ah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah bahwa proyek memiliki: (a) tingkat kesehatan proyek, (b) jaminan kesepakatan pembayaran, (c) prospek yang baik, (d) laporan keuangan proyek, (e) kejelasan persyaratan kontrak, (f) ketegasan waktu kontrak; (2) pertimbangan praktis pelaku Bank Syari’ah atas mudharib yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah, adalah bahwa mudharib memiliki: (a) kemampuan bisnis, (b) jaminan, (c) reputisi mudharib (d) asal-usul mudharib, dan (e) komitmen usaha.

    B. Implikasi Hasil Penelitian
    Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi hasil penelitian ini adalah:
    1. Terbuka peluang dalam menerapkan skema pembiayaan mudharabah setelah praktisi bank syari’ah memahami (a) atribut proyek yang akan dibiayai dan (b) atribut mudharib yang akan dibiayai, sehingga dana bank yang disalurkan untuk pembiayaan mudharabah dapat tepat sasaran.
    2. Sistem dan mekanisme pembiayaan mudharabah memang belum meluas, sehingga proses edukasi masyarakat benar-benar memahami tata cara menjalankan kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah. Dengan demikian dominasi produk murabahah akan berkurang dan minat pada mudharabah semakin meningkat.

    C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan
    Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan mengingat penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi atau penelitian awal yang berkaitan dengan permasalahan keagenan pada pembiayaan mudharabah pada bank syari’ah di Indonesia, yaitu:
    1. Keterbatasan dasar teori yang menyebabkan penelitian ini hanya mampu menjawab pertanyaan penelitian dan belum mampu menguji hipotesis penelitian, serta pemodelan hubungan variabel independen dengan varibel.
    2. perlu dilakukan penelitian dengan topik yang sama untuk skema pembiayaan selain pembiayaan mudharabah, yaitu: pembiayaan musyarakah; murabahah, salam; istishna; ijarah atau ijarah muntahia bittamlik. Kemungkinan pembiayaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antar berbagai jenis pembiayaan di bank syari’ah tersebut.
    3. Penelitian ini hanya dilakukan pada sisi exante atau pencegahan terjadi advers selection dalam pembiayaan mudharabah, yaitu melakukan screening atribut proyek dan mudharib dalam rangka memperkecil masalah keagenan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul setelah pembiayaan (post-ante) atau berkaitan dengan masalah moral hazard dalam pembiayaan mudharabah.
    4. Terbatasnya jumlah bank syari’ah, utamanya bank syari’ah yang mengembangkan produk pembiayaan mudharabah, dapat mempengaruhi ketidakonsistenan hasil dan kesulitan dalam melakukan generasi.

    DAFTAR PUSTAKA

    Ad-Dasuqi. 1989. Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
    Al-Kasani. 1996. Badai’i al-Shana al-Shana’i’ fi-Tartibi al-Syara’i. Juz. VI. Beriut: Dar al-fikr.
    Antonio, M. Syafi’i. 2006. Laporan Perbankan Syari’ah. Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia.
    Harri, Milton dan Arthur Reviv. “Capital Structure and Informational Role of Debt,” Journal of Finance 45: 321-49.
    Jensen, C. Michael dan W. H. Mechkling. 1976. “Theory of the Firm: managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics 3.”
    Jensen, C. Michael. 1989. “Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeover.” American Economic Review. 76 (2).

  8. Posted by Setyo K. dkk on Juni 26, 2008 at 4:46 am

    EKONOMI ISLAM
    PRINSIP DASAR PRODUK PERBANKAN SYARIAH

    Oleh:
    1. Setyo Kurniawati 0602010022
    2. Yayan Fajriani S. 0602010031
    3. Fitri Pamungkas S. 0602010039
    4. Dony Kusumawan H. 0602010038
    5. Purwati Ningsih 0602010074

    MANAJEMEN S1
    FAKULTAS EKONOMI
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
    2008

    Berbagai Artikel Bank Syariah
    Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah

    Prinsip-prinsip Dasar Prinsip titipan atau simpanan—Al-wadi’ah
    Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masya-rakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

    Prinsip bagi hasil (Profit-sharing)Al-Mudharabah
    Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,
    di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.
    Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

    Al-Musyarakah
    Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

    Prinsip Al-Murabahah
    Al-Murabahah adalah proses terjadinya jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
    Misalkan Anda membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Anda akan dikenakan bunga dan Anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.

    Perbedaan Bank Syariah Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah de-ngan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.
    Perbedaan pertama terletak pada akadnya.
    Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi’ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

    Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan.
    Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi.
    Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.
    Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan.
    Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Demikianlah ulasan kami kali ini seputar produk perbanak syariah. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan alternatif sarana investasi.

    Hukum Bunga Bank
    Hukum bunga bank menurut jumhur ulama adalah haram sebab, ia jelas-jelas merupakan riba. Dalilnya adalah QS. 2: 275. (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta perderan uang yang beroperasi disesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk dalam Bank Syariah, misalnya: giro, tabungan, deposito, inkaso, transfer, Lc, surat berharga, safe deposit box, pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, sewa, dsb.

    Perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional
    1 Dari segi falsafah, bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan). Sementara, bank konvensional berdasarkan bunga.
    2 Dari segi operasional, dana masyarakat dalam bank syariah berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sementara, pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Selain penyaluran bank syariak pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sementara, penyaluran pada bank konvensional tidak mempertimbangkan unsur kehalalan.
    3 Dari segi organisasi bank syariah memilih dewan pembina syariah. Sementara dalam bank konvensional, tidak. Perbedaan bunga (dalam bank konvensional) dan bagi hasil (dalam bank syariah):
    a. Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sementara, besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
    b. Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang/modal yang dipinjamkan. Sementara, rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
    c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tidak peduli apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi. Sementara, dalam bagi hasil untung dan rugi ditanggung bersama.
    d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat/keadaan ekonomi sedang boming. Sementara jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
    e. Eksistensi bunga diragukan atau bahkan dikecam oleh umat Islam. Sementara, tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: